Pemilu Demokrasi, Ajang Pertarungan Berbagai Kepentingan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol.



Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut dengan jumlah transaksinya mencapai 9.164 transaksi.


Yakni pada 2022 ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 dengan jumlah 9.164 transaksi. (dilansir dari CNBCIbdonesia 12/01/2024)


Melihat fakta ini, banyak pihak yang mendukung untuk ditindak cepat, misalnya saja Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus cawapres no.3 meminta KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk segera menindak aliran dana yang fantastis tersebut. 


Jika memang benar adanya aliran dana yang masuk ke parpol dan caleg maka hal itu telah melanggar hukum, karena sesuai dengan pasal 40 ayat (3) No. 2 tahun 2028 tentang Parpol. Parpol dilarang menerima atau memberikan pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun.


Namun demikian, banyak pihak tak yakin bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti. Mengingat ini bukan hal yang aneh lagi, karena hukum di negeri ini dengan mudah berubah ubah sesuai kepentingan politik. 


Misalnya, saja aturan batas usia capres dan cawapres yang dengan mudahnya digonta ganti oleh Mahkamah Konstitusi, juga kinerja KPK yang makin menyusut sejak kasus Ketua KPK, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi.


Aliran dana pemilu dari bermacam pihak, termasuk asing, dapat menyebabkan keamanan bangsa terancam, karena politik transaksional adalah spirit pemilu yang demokratis, sehingga akan sulit untuk menghindari campur tangan asing dan konflik kepentingan dalam pemerintahan. Elite yang mampu mengeluarkan banyak uang kepentingannya akan diutamakan.


Inilah yang melahirkan politik oligarki, dimana segilintir orang atau kelompok yang memegang ahli kuasa bisa bertindak semaunya, segelintir elite yang telah menanamkan dananya pada parpol dan para politisi. 


Pantas saja Omnibus Law Cipta kerja disahkan meskipun mayoritas masyarakat tidak setuju sebab memang peraturan disahkan memang berdasarkan kepentingan pemilik modal dan pesanan-pesanan para pejabat elite.


Maka dari itu, jangan pernah menaruh harap aliran dana pada parpol dan caleg terhenti dalam pemilu demokrasi. Politik demokrasi memang berbiaya tinggi sehingga kucuran dana dari berbagai pihak yang ingin meraup keuntungan begitu banyak. Pihak yang mendapatkan sponsor paling banyak sudah bisa dipastikan akan memenangkan kontestasi.


Dalam demokrasi kursi kekuasaan seakan menjadi kontestasi, berbagai cara mereka lakukan. Pemilu dalam sistem demokrasi hanya menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Padahal, semua sudah di atur sedemikian rupa, seakan di rekayasa bahwa rakyat ambil andil dalam pemilihan, padahal semua sudah di atur oleh mereka.


Inilah sistem demokrasi, yang rusak sampai ke akar-akarnya, jabatan menjadi rebutan demi kepentingan meraih kekuasaan, modal yang besar akan memenangkan kursi kekuasaan, berbagai cara mereka lakukan untuk mengemis suara rakyat dengan janji manis yang mereka berikan kepada rakyat,  namun jika telah berhasil mendapatkan jabatan, seakan lupa janji di awal. 


Solusi satu-satunya yaitu kembali pada politik Islam yang hanya bisa diterapkan ketika sistem Islam di terapkan. 


Dalam Islam, menjadi seorang pemimpin sangatlah besar tanggung jawabnya. Pemimpin yakni harus menerapkan Islam kaffah dalam bernegara. 


Jika pemimpin tidak menerapkan Islam kaffah, tidak layak di sebut sebagai seorang pemimpin, karena syarat menjadi seorang pemimpin dalam islam bukan hanya yang mampu berbicara politik.


Namun juga mampu menguasai berbagai ilmu, salah satunya memiliki wawasan yang luas mengenai alquran dan As sunnah, mampu berijtihad dan yang pasti adil terhadap rakyatnya.


Sebagaimana Umar Bin Khattab yang terkenal sebagai pemimpin yang adil, bahkan ia rela memanggul gandum ditengah malam ketika ia mendapati rakyatnya kelaparan.


Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang pandai pencitraan, mengumbar janji, tidak butuh juga seorang pemimpin yang hanya pandai intelektualitas apalagi yang hobi bersilat lidah. 


Karena setiap ada permasalahan dalam negara yang tidak di atasi, maka dosa tersebut juga akan di pikul oleh pemimpin. 


Dalam Islam, pemilu hukumnya mubah, sebagaimana pada masa pemilihan Khalifah Ustman bin Affan.  Namun, pemilu hanyalah menjadi uslub (cara).


Dalam Islam telah menetapkan metode baku pengangkatan Khalifah yakni dengan cara baiat. Ibnu Khaldun dalam Al Mukadimah mengatakan 


"Baiat adalah janji untuk taat. Sebagaimana orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan segala kebijakan terkait urusan dirinya dan urusan kaum muslim. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentangnya dan taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak".


Adapun untuk pemilihan Khalifah bisa dengan cara musyawarah para wakil rakyat, sebagaimana pemilihan Khalifah abu bakar maupun penunjukkan pergantian Khalifah ketika pemilihan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya Khalifah Abu bakar. Bisa juga dengan cara pemilu yaitu pada masa Khalifah Ustman bin Affan. Dan dari uslub tersebut, semuanya di baiat oleh umat.


Harusnya ini kembali menyadarkan kita bahwa yang kita butuhkan yaitu pemimpin yang menerapkan sistem Islam, jika masih diterapkan sistem demokrasi, maka kerusakan akan terus terjadi, hanyalah angan-angan jika berharap sosok pemimpin membawa perubahan, Karena yang akan membawa perubahan yaitu pergantian sistem menjadi sistem Islam.  


Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post