Ogah Dikritisi, UU ITE Direvisi

Oleh; Riska Umma Hamzah 

Akhirnya perubahan UU ITE diteken juga di lansir dari Floresaco – Kelompok masyarakat sipil mengkritisi Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE] yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang diteken presiden pada 2 Januari itu masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses, demikian menurut organisasi-organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE [Koalisi Serius].

“Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia,” tulis mereka dalam pernyataan pada 4 Januari.

Koalisi ini merupakan gabungan 25 organisasi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jurnalis Independen, Amnesty International Indonesia, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Mereka menyebut, UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. 

Melihat fakta ini jelas terlihat bagaimana pemerintah semakin hari semakin antikritik. Padahal media sosial adalah alat jitu masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah karena lebih cepat viral dan mengena langsung kepada pemerintah. Nyatanya hal ini mulai dibungkam bahkan diberi sanksi kejam secara sepihak.

Kritik rakyat sering berujung pada ancaman, intervensi, dan intimidasi. Kebebasan berpendapat yang katanya dijamin oleh UUD 1945 sekarang hanyalah slogan belaka. Jika rakyat melawan, maka negara siap membungkam. Bukankah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengkhianati demokrasi itu sendiri yang mereka agung-agungkan? Bahkan pemerintah menunjukkan gelagat represif dan otoriter.

Hal ini menunjukkan hipokrisi demokrasi. Wajah asli demokrasi mulai terlihat busuknya. Sistem pemerintahan yang lahir dari ideologi kapitalis ini jelas rusak dan jelas tak memihak rakyat. Kebijakan hanya dibuat untuk kepentingan para oligark pemilik modal, bukan kepentingan rakyatnya.

Kritik adalah fitrah bagi penguasa. Penguasa dikritik atas kinerjanya itu wajar. Dengan kritik, penguasa bisa bermuhasabah dan memperbaiki kinerja.

Dalam Islam, kritik rakyat untuk penguasa adalah keniscayaan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah dikritik karena beliau menetapkan mahar bagi perempuan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah dikritik anaknya sendiri lantaran beristirahat sejenak di kala masih banyak rakyatnya yang terzalimi. 

Pengaduan rakyat terhadap sikap penguasanya yang belum menegakkan hukum secara adil juga pernah dialami Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash. Ia diadukan kepada Khalifah Umar lantaran hukuman yang diberikan Amr kepada putra Khalifah, yaitu Abdurrahman dan temannya tidak sesuai aturan yang ada. 

Di sistem Khilafah, kritik biasa terjadi. Kritik rakyat tersampaikan melalui Majelis Umat, yaitu bagian dari struktur pemerintahan Khilafah yang mewadahi aspirasi rakyat serta tempat meminta nasihat bagi khalifah dalam berbagai urusan. Islam tidak antikritik. Kritik dalam Islam terwujud dalam aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar. Yaitu menasihati dalam kebaikan, mengoreksi kebijakan penguasa, dan mencegah kezaliman dan kemungkaran. 

Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi Saw bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka.” (HR Muslim) Dalam hadis yang lain juga dikatakan, “Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman.” (HR Muslim) Dengan demikian, sistem Khilafah sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Sistem Khilafah tidak antikritik.

Siapa pun bebas memberikan kritik dan aduan. Dari segi teori dan praktik, sistem Khilafah benar-benar menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan kritik. Dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem Khilafah menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat.