ODGJ Ikut Pemilihan Umum


Oleh Ummu Muthya

Member mustanir


Pemilihan umum tinggal beberapa minggu lagi diselenggarakan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, menyebutkan ada 32.712 ribu penyandang disabilitas orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan ikut memberikan suara pada pemilu 2024. KPU menyebutnya bukan ODGJ akan tetapi penyandang disabilitas mental. Mereka memiliki hak pilih sama dengan yang lain sebagai warga negara indonesia (WNI) dan telah berusia 17 tahun. Selain penyandang disabilitas mental, ada juga kalangan penyandang disabilitas intelektual dan mereka memiliki hak untuk ikut memberikan suaranya. (Antaranewscom, 22/12/2023)


Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah pemimpin negara dalam periode tertentu. Dalam penyelenggaraannya sesungguhnya harus melalui proses dalam memilih pemimpin. Sebelum memilih harus memahami tujuan, misi dan visi orang yang akan dipilih.  Dalam sistem demokrasi pemilih posisinya paling penting sebab suara mereka menentukan nasib para kontestan pemilu. Karena pemenang pemilu yaitu kontestan yang mendapat suara terbanyak. 


Pada awalnya, pemilu di negeri ini tidak memasukkan ODGJ sebagai pemilih sebagaimana amanat dalam undang-undang pemilu yakni ada enam syarat pemilih salah satunya tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. MK (Mahkamah konstitusi) menegaskan syarat tidak sedang terganggu jiwa ini bertentangan dengan konstitusi sepanjang prasa tidak terganggu jiwa tidak dimaknai sebagai gangguan jiwa secara permanen menurut proporsional bidang kesehatan.


Keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi pedoman KPU untuk menetapkan ODGJ sebagai pemilih. Perubahan peraturan mengenai hak pilih dalam sistem demokrasi sejatinya menunjukan perubahan regulasi adalah sesuatu yang dianggap wajar, bahkan terkait pemilih di kalangan ODGJ diduga kuat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu  untuk meraih suara. Ketetapan ODGJ boleh dimanfaatkan hak pilihnya, membuktikan negara memiliki standar ganda dalam kebijakannya, sebab negara memberi perlakuan berbeda terhadap ODGJ dalam perkara lain. 


Dalam kasus kriminalisasi ulama yang banyak terjadi beberapa tahun terakhir, pelaku yang kebanyakan berasal dari ODG justru dibebaskan atau tidak diberi sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui ODGJ tidak memahami konsekuensi atas aktivitasnya dan tidak mampu berpikir jernih. Oleh karena itu masalah ini tidak berkaitan dengan penghormatan atas hak politik dan kewarganegaraan ODGJ. 


Hal itu terjadi karena ada politisasi ODGJ oleh pihak-pihak tertentu, demi meraih kekuasaan atau memenangkan pemilu. Sistem demokrasi telah membuka celah bagi orang yang memiliki kekuatan dan modal untuk melakukan politisasi ODGJ. Apalagi kekuasaan yang mereka dapatkan hanya untuk memperkaya diri, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Inilah tabiat sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Selain dari itu demokrasi adalah sistem batil yang berasal dari akal manusia yang lemah, sehingga tidak layak diterapkan dalam kehidupan umat manusia.


Berbeda dengan sistem politik yang diajarkan Islam yang berdasarkan aqidah Islam yang lurus, yang memandang bahwa Allah Swt. adalah al-Khalik (Pencipta) dan al-Mudabbir (Sang Pengatur urusan umat).  Karena itu praktik politik wajib dijalankan di atas syariat dan ditegakkan oleh semua pihak, penguasa maupun rakyatnya. Politik dalam pandangan Islam adalah Riayah syu'unil ummah (pengurusan urusan umat) dengan syariat Islam saja. 

Jadi dalam Islam politik tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan, sebagaimana dalam politik demokrasi. Islam memandamg bahwa kekuasaan hanya menjadi sarana menerapkan hukum-hukum syariat. Sebab kedaulatan ada di tangan asy-Syari sebagai pembuat hukum yakni Allah Swt.


Dalam sistem politik Islam rakyat dilibatkan dalam memilih penguasa yang akan menerapkan syariat Allah Swt. bukan untuk menjalankan keinginan dan hukum buatan manusia. Sementara rakyat bertugas mengontrol dan mengoreksi penguasa di samping mentaatinya selama ia sesuai syariat. Untuk itu, sebagai pemilih dibutuhkan edukasi yang benar agar memiliki gambaran dan memahami  pilihannya, bukan hanya suara saja, tapi harus memilki pengetahuan dan akal yang sehat. Dengan demikian orang yang mentalnya terganggu (ODGJ) tidak punya hak untuk memilih pemimpin. 


Islam memfungsikan akal sebagaimana tujuan diciptakannya oleh Allah Swt. untuk memahami al-Quran sebagai petunjuk hidup. Islam mengakui ODGJ sebagai makhluk Allah yang wajib dipenuhi kebutuhannya, namun tidak mendapatkan beban amanah, termasuk dalam memilih pemimpin. Rasulullah Saw bersabda; 


"Pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan; orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, orang gila sampai dia kembali sadar (berakal)." (HR. Abu Dawud)


ODGJ dalam Islam sangat jarang ditemui, mengingat kesejahteraan dan keadilan dirasakan oleh umat manusia. Hal itu terjadi karena ketika Islam diterapkan akan menjadi rahmatan yang merupakan konsekuensi penerapan syariat Islam kaffah. Dengan demikian sistem Islam mampu menghindarkan rakyat dari kemiskinan dan kezaliman sistem saat ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Demikianlah sistem politik Islam yang mampu mencetak pemimpin berkualitas dengan tetap memperhatikan kemaslahatan bagi ODGJ.


Wallahu A'lam bish shawab

Post a Comment

Previous Post Next Post