Konfllik Terjadi Lagi, Warga Minta Selesaikan Sengketa Lahan


Oleh : Mayada S.Pd
 (Aktivis Muslimah)



Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat setelah tahun 2015-2016 banyak warga yang memintanya untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan, Namun sejumlah pihak menilai  upaya pemerintah tersebut tidak akan menyelesaikan konflik agraria di tanah air. 


Presiden Joko Widodo menargetkan urusan sertifikasi tanah masyarakat di seluruh tanah air bisa diselesaikan, Hal tersebut disampaikannya ketika membagikan sertifikat tanah di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.


“Kita ingin mati-matian agar bisa diselesaikan, tapi kalau kepeleset mungkin masih enam juta. Artinya tahun depannya lagi semua lahan di Indonesia negara kita, sudah pegang sertifikat semuanya. Ini kerja keras dari kantor BPN, kabupaten, provinsi dan pusat,” ungkap Jokowi, (VOA, 28/12/2023).


Menurutnya, sertifikat tanah itu sangat penting karena merupakan bukti atas kepemilikan lahan. Kepemilikan sertifikat tanah, katanya dapat meredam konflik atau sengketa lahan. 


Sebagai informasi, Jokowi menyerahkan 5.000 sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur. Penyerahan ini secara simbolis dilakukan pada 10 orang perwakilan yang berasal dari Surabaya hingga Jember. (detik, 27/12/2023)


Konflik lahan nyata menjadi salah satu persoalan yang yang dihadapi banyak rakyat, namun faktanya negara justru membuat aturan yang memudahkan perampasan tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Padahal nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat ataupun menguntungkan rakyat, wajar saja itu terjadi  karena negara masih menerapkan sistem kapitalisme.


Koflik lahan disistem ini melahirkan oligarki, yang dimana kekuasaan dipegang oleh kelompok tertentu, Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat, biasa dilihat dari kekayaan, pendidikan, hingga hubungannya dengan pemerintahan bahkan militer.


Kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk mencapai puncak kekuasaan melalui cara yang beragam untuk melipatgandakan kekayaan dan kekuasaannya. Itulah kenapa pada akhirnya hak-hak milik rakyat menjadi dikesampingkan, dirampas bahkan tidak dipedulikan. (Sumber : detikbali)


Sangat beda dalam pandangan sistem Islam memiliki konsep jelas atas kepemilikan lahan, dan menjadikan penguasa sebagai pengurus dan pelindung rakyat termasuk pelindung kepemilikan lahan.

 

Islam mengakui tiga jenis kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. 

Lahan yang menjadi milik individu rakyat akan dilindungi dan dijamin keamanannya sehingga tidak akan ada pihak mana pun yang merampasnya. Individu pemilik tersebut wajib mengelola lahan tersebut dan tidak boleh menelantarkannya.


Sedangkan kepemilikan umum, seperti hutan, padang rumput, pertambangan, dsb, tidak boleh dikuasai individu (swasta). Yang berhak mengelolanya adalah negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. 


Dengan demikian, meski pengusaha punya modal besar, tidak boleh menguasai lahan milik umum. Penguasa (khalifah) tidak boleh memihak pada pengusaha dalam hal konflik lahan. Hal ini karena penguasa di dalam Islam berposisi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyat, termasuk pelindung dalam hal kepemilikan lahan.


Selain itu, arah pembangunan negara di dalam sistem Islam (Khilafah) adalah menjadikan proyek pembangunan apa pun dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat orang per orang, bukan untuk kepentingan segelintir pemilik modal. (Sumber : Muslimah News)


Hanya dengan kembalinya penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan khilafah rakyat akan sejahtera dan bebas dari perampasan lahan. Wallahu ‘alam bis shawab

Post a Comment

Previous Post Next Post