Kembali Ngimpor, Kedaulatan pangan makin Kendor


(Ummu Aziz)


Kebutuhan pangan adalah salah salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah kepada rakyatnya. Rakyat dengan berbagai problematika kehidupan ditambah dengan sulitnya memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi masalah yang begitu kompleks.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksinya gak mencapai karena setiap tahun. Kita bertambah yang harus diberikan makan," kata Jokowi di acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, Di Banyumas, Selasa (2/1/2024). (www.cnbcindonesia.com/2/1/2024)

Jika mengutip data dari BPS, pada 2022 produksi beras nasional 31, 54 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Begitu pun 2023, produksi beras 30,9 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton. Artinya, tahun-tahun sebelumnya pun, jika tidak impor, ketersediaan beras dalam negeri terpenuhi. Apalagi 2024 diprediksi produksi beras akan naik dengan alasan yang sudah disebutkan di atas.

Alasan impor adalah karena cadangan beras harus 20% dari kebutuhan nasional. Jika melihat data, semua itu bisa terpenuhi. Lantas, mengapa pemerintah masih bersikukuh impor beras, sedangkan kebutuhan beras nasional aman? Mengapa pemerintah seperti menutup mata dan telinganya saat banyak warga menolak impor beras? Sedangkan konsekuensi impor yang terus-menerus dapat merugikan petani dan lebih jauh akan berdampak pada hilangnya kedaulatan pangan nasional.

Melihat stok beras yang mencukupi, sedangkan pada kenyataannya banyak warga yang kesulitan mengakses beras, bisa disimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada manajemen stok dan distribusi, bukan produksi. Sudah jamak diketahui, 90% distribusi beras dikendalikan oleh swasta. Jika swasta yang mengendalikan, profit menjadi tujuan utamanya. Wajar saja orang miskin sulit untuk mengaksesnya.

Inilah yang sebenarnya akar persoalan pangan, termasuk beras di Indonesia, yaitu distribusi. Andai saja distribusi dikelola mandiri oleh negara, distribusi beras akan bisa sampai pada semua kalangan, tidak terkecuali rakyat miskin. Sayangnya, tata kelola negeri ini yang bercorak kapitalistik menihilkan hal tersebut.

Ini karena peran negara dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya sebatas regulator, bukan pengurus rakyat. Negara hanya menjadi penyambung kepentingan korporasi terhadap rakyat, begitu pun sebaliknya. Rakyat membutuhkan sejumlah kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha/korporasi menyediakan fasilitas hidup rakyat.

Dengan demikian, swasembada pangan hanya bisa dicapai dengan tata kelola negara yang berlandaskan pada Islam. Islam telah memiliki mekanisme yang khas dan telah terbukti mampu mewujudkan swasembada pangan yang pada gilirannya akan menjadikan negara berdaulat tanpa ketergantungan dengan negara lainnya.

Adapun mekanisme Islam dalam mewujudkan swasembada pangan pertama adalah memosisikan penguasa sebagai pengurus seluruh urusan umat. Mulai produksi hingga distribusi ada di bawah pengelolaan negara. Adapun swasta, boleh terlibat, tetapi seluruhnya dalam kendali negara.

Penguasa harus benar-benar memastikan setiap warganya dapat mengakses pangan sehingga perangkat negara dari pusat hingga level RT akan bersinergi untuk memenuhi seluruh hak warga. Jika ada warga yang tidak sanggup membeli beras, santunan akan terus diberikan hingga mereka sanggup memenuhinya sendiri.

Kedua, swasembada pangan dilakukan semata untuk terpenuhinya kebutuhan umat. Dalam kondisi tertentu, seperti paceklik atau bencana alam atau lainnya yang menyebabkan stok pangan berkurang, kebijakan impor boleh diambil dengan ketentuan syariat terkait dengan perdagangan luar negeri.

Ketiga, syariat Islam mengganjar pahala yang besar pada orang yang dapat menghidupkan tanah mati (ihya’ al-mawat). “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia akan mendapatkan pahala padanya. Dan apa yang dimakan oleh ‘awafi, maka ia adalah sedekah baginya.” (HR Ad-Darimi dan Ahmad).

Syariat Islam pun menetapkan bahwa kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun.

Wallahua’lam bi shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post