Impor Beras Bukan Solusi Yang Solutif


Oleh : Dian Safitri



Lagi dan lagi, impor beras menjadi pilihan pragmatis pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan. 

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih, jumlah penduduk yang makin bertambah. Sedangkan di satu sisi produksinya tidak mencapai indeks. Itulah mengapa impor beras menjadi solusi pragmatis pemerintah dengan memerintahkan bulog mengimpor 2 juta ton beras (cncbindonesiacom, 02/01/2024).


Indonesia dikenal dengan negara agraris. Bahkan Badan Pusat Statistik mencatat dari tahun 2000 hingga tahun 2022 Indonesia justru selalu mengimpor beras. Bahkan tahun ini pemerintah memerintahkan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Pemerintah berdalih untuk mengantisipasi cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.


Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara yang menyandang status swasembada beras. Tapi sayang, pengelolaannya tidak tepat, bahkan kadangkala menyakiti para petani. Regulasi pemerintah mengimpor beras dengan dalih memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh perum Bulog sungguh tidak tepat. Bahkan 1 juta ton tambahan impor beras akan direalisasikan lagi untuk memastikan CBP berada di level 1,5 juta ton.


Demokrasi kapitalisme yang diemban oleh negara hari ini, hanya melahirkan pemimpin yang pragmatis dan konsen pada benefit. Mereka tidak berusaha menjaga ketahanan pangan dalam negara. Kendati pun negaranya dijuluki negara agraris bahkan menyandang status swasembada beras. Terbukti negara tidak hadir menjadi pengurus rakyat, tetapi sebaliknya menjadi regulator yang memuluskan kepentingan pribadi segelintir orang.


Sungguh, kebijakan yang dibuat oleh akal manusia yang terbatas ini sering kali bertabrakan dengan syari'at dan pada ujungnya menyebabkan rakyat termasuk petani terdzolimi. Impor beras bukan menjadi solusi yang mendasar bahkan langkah ini membuka celah para pengusaha mendapatkan keuntungan.


Selama negara ini menerapkan kapitalisme, maka jangan harap solusi permasalahan kedaulatan pangan ini bisa diatasi. Karena penguasa tidak hadir menjadi pengurus tetapi justru menjadi perpanjangan tangan para pemilik modal, kendati pun impor beras ini menyakitkan hati petani.


Dalam sistem kapitalisme, impor beras menjadi pilihan praktis dengan dalih menjaga ketahanan pangan. Padahal seringkali kebijakan tersebut membawa kerugian bagi petani. Bahkan pada tahun 2018, Bulog membuang stok beras yang mutunya berkurang sebanyak 20 ribu ton beras. Parahnya pembuangan itu memerlukan dana yang tidak sedikit yakni sekitar 160 miliar. Beras yang dibuang merupakan 1 persen dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di gudang bulog sekitar 2,3 juta ton. Faktanya, cadangan berasal dari impor beras 2018 sekitar 900 ribu ton dan sisanya dari stok yang ada dalam negeri.


Sudah seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipasif. Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan. Berkurangnya jumlah petani dan makin sulitnya petani mempertahankan lahannya.

Tapi, lagi-lagi karena pengelolaannya berpijak pada sistem yang salah sehingga regulasi yang dibuat juga fatal.


Berbeda dengan Islam. 

Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. 

Dalam negara yang menerapkan konsep Islam, negara akan menjaga kemandiriannya dengan melakukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan. Diantaranya: mengoptimalkan kualitas produksi pangan yaitu dengan menghidupkan tanah mati, peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan alat-alat reproduksi dengan teknologi terkini. Selain itu, negara akan melakukan manajemen logistik dengan memasok cadangan lebih saat panen. Mengatur kebijakan ekspor impor antar negara, ekspor bisa dilakukan jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Upaya selanjutnya mitigasi kerawanan pangan. Negara menetapkan kebijakan antisipasi jika ada bencana kekeringan atau bencana alam lainnya. Itulah upaya yang dilakukan oleh negara daulah untuk menjaga ketahanan pangan.


Adapun kebijakan impor, dilakukan dalam kondisi yang mendesak. Yakni bila negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan tidak asal-asalan juga dalam melakukan impor termasuk harus dilihat negara mana yang diajak kerjasama. Karena aspek yang dilihat dalam perdagangan luar negeri adalah pelaku perdagangan bukan barang yang diperdagangkan.


Wallahu'alam.

Post a Comment

Previous Post Next Post