Human Trafficking Makin Genting Saat Islam Tak Dianggap Penting


Oleh  Novi Widiastuti

Pegiat Literasi



Meskipun banyak kasus human trafficking atau perdagangan orang yang telah diungkap, tindak kejahatan kemanusiaan ini masih sulit untuk dihilangkan. Bahkan jumlah korban, termasuk tenaga kerja Indonesia, terus meningkat.


Seorang korban bernama Yani 41 tahun, perempuan yang berasal dari Kampung Cibanghoak, Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, nyaris saja ia berangkat ke Qatar melalui agen ilegal. Saat itu, Yani bersama rekannya dari Purwakarta akan diberangkatkan ke Qatar oleh agen ilegal di Bandara I Gusti Ngurai Bali. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh polisi dan BP2MI, yang kemudian mengamankan pelaku secara langsung. (www.detik.com, 27/12/2023)


Dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdani mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia dan menekankan bahaya dari penempatan yang tidak sesuai prosedur, yang dapat merugikan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dini terhadap kejadian perdagangan orang yang merupakan masalah sosial. Salah satu dari upaya tersebut adalah mendeteksi TPPO dengan memanfaatkan help desk, atau pos pelayanan dan pengaduan. (www.dejurnal.com, 27/12/2023)


Maraknya perdagangan manusia di Indonesia, tak dapat dipisahkan dari kuatnya jerat kemiskinan yang menyulut keputusasaan di kalangan masyarakat. Pelaku perdagangan manusia akhirnya terperangkap dalam ambisi finansial, mengabaikan moralitas untuk mencapai keuntungan. Sementara itu, para korban tergoda oleh tawaran gaji tinggi, mengingat sulitnya mencari pekerjaan dan rendahnya upah di dalam negeri. Dengan tekad dan harapan, mereka nekat berangkat untuk mencari perbaikan nasib, berharap dapat meningkatkan kualitas hidup dan kondisi ekonomi keluarga mereka. Fenomena ini menciptakan realitas yang menyedihkan di Indonesia,  negara yang kaya akan sumber daya alam, namun masih banyak penduduknya yang miskin dan kelaparan. 


Ini adalah bukti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai akibat penerapan sistem kapitalis yang sudah nyata merusak seluruh tatanan kehidupan negeri ini. Kapitalisme membuat harta kekayaan milik individu dan milik umum dikuasai oleh segelintir orang (swasta dan asing) seperti air, tambang, migas, dan lahan tak bersertifikat. Mirisnya, penguasaan atas kepemilikan ini dilegalkan negara aturan dan undang-undangnya. Hak kepemilikan umum yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat telah menjadi hak milik pribadi yakni para pemilik modal. Sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin banyak. Kondisi ini tentu menyebabkan banyak dari usia produktif yang akhirnya memutuskan bekerja di luar negeri yang tentu berisiko menjadi korban perdagangan manusia.


Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dengan melakukan perbaikan kondisi ekonomi di dalam negeri. Pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan upah pekerja dan menurunkan harga barang kebutuhan pokok wajib dilakukan untuk menjamin kebutuhan primer warga negara. Tindakan tegas pada pelaku TPPO dengan sanksi pidana yang menimbulkan jera dan mencegah tindak pidana serupa harus diwujudkan untuk menjamin keamanan tenaga kerja. 


Islam telah menetapkan peran pemerintah yang wajib menjaga kehormatan, jiwa dan harta benda seluruh rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits: “Imam adalah raain atau penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR.Bukhari)


Pemerintahan yang menerapkan syariat tidak akan membiarkan kasus perdagangan manusia terjadi. Sebuah hadits dari Abu Hurairah ra bawah Nabi saw. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari)


Hadits ini menjelaskan tentang perlindungan pada status kemerdekaan seseorang dan hak-hak pekerja. Perkara yang bukan sekedar urusan antar manusia, tapi menjadi hal yang dapat memancing murka Allah swt bila ada manusia yang melanggar. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menjaga hak-hak manusia berdasarkan ketentuan syariat. Sangat wajar jika TPPO terjadi bila di tengah masyarakat tidak diterapkannya aturan Islam .


Negara Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang signifikan berbeda dari ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan kapitalisme yang mengukur kesejahteraan masyarakat secara kolektif, sedangkan .ekonomi Islam mengutamakan pengukuran kesejahteraan masyarakat secara individual, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial.


Untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, negara Islam mengimplementasikan dua mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme tidak langsung melibatkan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dan memastikan bahwa setiap warga laki-laki mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan setiap individu terjamin. Hal ini diharapkan dapat menghapus kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat.


Mekanisme kedua yang diterapkan oleh pemerintah adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara membiayai sepenuhnya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak ada diskriminasi terhadap warganya, baik yang miskin atau kaya, muslim atau non-muslim. Semua warga akan mendapatkan pelayanan yang gratis dan berkualitas. Sistem ekonomi Islam sendiri dianggap sebagai langkah efektif untuk memberantas perdagangan manusia, karena setiap warga memiliki haknya yang terjamin.


Selain itu, kebijakan luar negeri dalam negara Islam akan memastikan keamanan warga negara dan warga asing. Negara akan menjamin keamanan warganya di luar negeri, dan warga asing yang datang ke negara Islam harus memiliki paspor atau izin dari khalifah untuk berada dalam pengawasan dan perlindungan negara. Dengan demikian, sementara kapitalisme menghasilkan perbudakan modern dan perdagangan manusia, negara dengan sistem Islam menawarkan kesejahteraan, keadilan, dan jaminan keamanan.


Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post