Berulang Gas Melon Langka dan Mahal, Mengapa Jadi Hal?


Oleh : Delvia

(Pemerhati Permasalahan Umat)


Beberapa hari terakhir tidak sedikit masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpigi, jika ada pun harganya yang biasa 32 ribu menjadi 40 ribu untuk setiap 3 kilo. Masyarakat berharap hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah karena ini berkaitan kebutuhan dasar mereka. 

Merespon hal itu wakil ketua komisi 11, wendie Lie Jaya menyatakan kondisi ini disebabkan adanya oknum-oknum yang melakukan penyelewengan atau melakukan penyalahgunaan barang bersubsidi tersebut.

Kelangkaan gas  tidak hanya terjadi di Berau tapi juga PPU dan beberapa daerah Kaltim lainnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya penimbunan gas oleh oknum tertentu sehingga terjadi kelangkaan dan mahalnya gas, termasuk keterlambatan pengantaran distribusi. Padahal jika dikritisi lebih dalam penyebab kelangkaan gas dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah dan pengurangan kuota untuk mengurangi subsidi. 

Dengan demikian, yang menjadi masalah sebenarnya adalah subsidi bagi rakyat yang dianggap membebani negara. Pemerintah merasa keberatan karena subsidi dianggap membebani APBN.

Akibat Kapitalisme

Persepsi bahwa subsidi membebani negara merupakan pandangan khas ideologi kapitalisme. Di dalam kapitalisme, mekanisme pasar sangat diagungkan. Setiap orang dibiarkan bersaing untuk memperoleh sumber ekonomi tanpa ada campur tangan negara.

Negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara. Lantas, apa peran negara? 

Di dalam kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai pengawas. Negara hanya memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan lancar, tanpa ada pelanggaran terhadap aturan negara.

Di negara-negara Barat, perekonomian liberal ini dijalankan dan ternyata hasilnya adalah kerusakan. Terjadi bukan keadilan ekonomi melainkan konsentrasi sumber-sumber ekonomi pada segelintir kapitalis. Sementara itu, mayoritas rakyat tidak menikmati sumber-sumber ekonomi.

Pada tahun-tahun terakhir ini, Barat juga mengalami serangkaian protes dari warganya. Tuntutan “khas negara miskin” seperti kenaikan upah menggema dari penjuru-penjuru Eropa. Penguasa Barat tidak bisa menutup mata atas hal ini, karena bisa berdampak pada keberlangsungan kekuasaannya. 

Oleh karena itu, mereka melakukan langkah-langkah yang melanggar doktrin kapitalisme. Mereka menyediakan bank makanan untuk warga miskin, memberikan santunan, dan hal semisal. Semua ini demi menjaga tegaknya kapitalisme, meski sebenarnya sudah condong menuju kerubuhannya.

Sayangnya, Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan kapitalisme di dunia Barat. Perekonomian Indonesia justru makin liberal. Berbagai subsidi justru makin dikurangi. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat. Namun, negara tidak peduli.

Padahal yang benar-benar membebani APBN bukanlah subsidi, tetapi pembayaran utang berikut bunganya. Proyek prestisius digeber dengan dana utang, lalu APBN harus membayar pokok dan bunganya. Anehnya, subsidi yang disalahkan. Sungguh di luar nalar.

Solusi Islam

Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalisme  ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi yang adil, yaitu sistem Islam. Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya secara merata termasuk energi.

Dalam sistem Islam negara menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat. Baik untuk memasak, transportasi, penerangan, maupun yang lainnya. Negara akan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyediakan bahan bakar bagi rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. Bisa berupa listrik, BBM, elpiji, LNG, maupun energi alternatif seperti bayu, panas bumi, nuklir, dll.

Dengan beragamnya kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim, berbagai sumber energi bisa digunakan, tidak harus tergantung pada minyak bumi jika memang jumlahnya makin menipis. Untuk keperluan memasak, negara bisa menyalurkan LNG yang jumlahnya berlimpah di Indonesia melalui pipa-pipa ke rumah warga.

Penyediaan LNG maupun jaringan dan infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengambil untung darinya. Negara boleh saja menjualnya ke rakyat, tetapi sebatas biaya operasional.

Sayangnya, selama ini LNG tersebut dijual kepada asing dengan harga murah, sedangkan rakyat harus kesulitan untuk memasak. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola menggunakan aturan yang salah. Padahal Allah sudah memerintahkan untuk mengelola negara dengan aturan Allah Taala, yakni syariat Islam.

Firman Allah Swt. di dalam QS Al-Maidah: 49,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”Wallahua'lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post