Mengakhiri Kekerasan Seksual di Kampus

Oleh Guspiyanti

Kasus tindakan asusila yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Mulawarman (Unmul) Kota Samarinda kembali terungkap ke muka publik. Orin Gusta Andini selaku Koordinator Advokasi Satgas PPKS Unmul menjelaskan bahwa kasus ini terungkap pada tanggal 12 September 2023, saat mereka menerima pengaduan dari korban melalui kanal pengaduan tentang ancaman untuk melakukan hubungan seksual yang telah beberapa kali diterimanya. 

Melalui peristiwa ini Orin selaku Koordinator Advokasi mengatakan bahwa Satgas PPKS Unmul mendorong setiap civitas akademika Unmul baik itu mahasiswa, tenaga pendidik maupun dosen yang melihat, mendengar dan atau menyaksikan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Civitas Akademik Universitas Mulawarman untuk melapor kepada SATGAS PPKS UNMUL. (kaltim.tribunnews.com) 

 Berulangnya kasus tindak asusila ini menambah panjang deret kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, bahkan dari data tercatat bahwa perguruan tinggi menempati urutan pertama kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Mendikbudristek mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan Januari—Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Berdasarkan data pengaduan Komnas perempuan bahwa sepanjang 2022 kekerasan seksual terhadap perempuan adalah yang dominan, yakni sebanyak 2.228 kasus.

Akar Masalah

Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan karena penerapan sistem sekularisme liberalisme, yakni pemisahan aturan agama dari kehidupan. Agama hanya boleh untuk mengatur urusan ibadah, sementara urusan dunia termasuk hubungan laki-laki dan perempuan tidak ada aturannya. Dengan dalih hak asasi manusia menjadi legalitas untuk hidup serba bebas seperti tidak menutup aurat, pacaran, hingga perzinahan selama dilakukan suka sama suka. 

Dalam alam demokrasi perzinahan atau gaya hidup bebas bukan tindak kejahatan bahkan tumbuh subur dan di fasilitasi dengan adanya lokalisasi, diskotik, berseliweran konten porno di dunia maya dan sebagainya. Maka tidak heran jika data menyebutkan bahwa 63% dari remaja pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Naluri mereka yaitu Gharizah nau (naluri seksual) selalu di stimulus sehingga mereka membara dan kekerasan seksual pun tidak bisa dicegah.

Adanya Satgas PPKS dan pemberian hukuman sosial pelanggaran kode etik tak akan menyelesaikan masalah kekerasan seksual di kampus karena tidak menyentuh akar masalah. Lantas bagaimana bisa mengakhiri kekerasan seksual jika akar masalahnya tak tersentuh. Oleh karena itu, perlu solusi untuk mencegah kekerasan seksual tersebut agar tidak terus terjadi. 

Islam Solusi Hakiki

Sebagai Agama yang sempurna Islam memiliki konsep dan metode untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan manusia secara detail dan menyeluruh. Islam memiliki konsep dalam mencegah, menangani, melindungi, melaksanakan penegakan hukum, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin tidak terulangnya kekerasan seksual.

Di antaranya dengan cara menanamkan pada kurikulum pendidikan formal dan pendidikan nonformal bahwa naluri seksual adalah potensi hidup yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan spesifik, yaitu melangsungkan keturunan, sehingga hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam pernikahan yang sah. Sehingga aktivitas sex bebas akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan akan diberikan sanksi.

Berbagai bentuk rangsangan seksual yang akan berdampak pada penyimpangan penyaluran aktivitas seksual akan dicegah oleh negara dengan menerapkan aturan terkait sistem pergaulan pria dan wanita. Islam mewajibkan menundukkan pandangan, menutup aurat sempurna bagi laki-laki dan perempuan, mengatur kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah kecuali pada perkara yang dibolehkan syara seperti pernikahan, muamalah, ta’awun, jual beli, pendidikan dan kesehatan. Dengan ini akan mampu menjaga kesucian laki-laki maupun perempuan.

Negara juga harus tegas menghapus dan melarang serta tidak meloloskan konten yang melanggar syariat agar masyarakat terjaga fitrah seksualnya. Apabila seluruh komponen di atas telah dijalankan dan masih ada yang melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi tegas kepada semua pihak yang terlibat tindakan asusila.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS An-Nur ayat 2, “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Sedangkan sanksi bagi mereka yang memfasilitasi zina, yakni penjara 5 tahun dan dicambuk. Jika orang tersebut suami atau mahramnya, maka sanksi diperberat menjadi 10 tahun (Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 238). Pelaksanaan sanksi akan disaksikan oleh khalayak ramai sehingga dapat menjadi efek jera untuk yang lain. 

Pengaturan sempurna yang didasarkan pada perintah Allah Swt. dalam Al-Qur’an maupun hadis tersebut hanya akan dapat diterapkan oleh institusi negara yang berasaskan Islam, yakni Khilafah Islamiah. Tidak akan terjadi lagi apalagi terus berulang kekerasan seksual terhadap wanita sebagaimana saat ini. Wallahu alam