Lumbung Pangan di Tengah Maraknya Pertambangan


Oleh : Tuti Sugianti

Praktisi Pendidikan


Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pertanian Dalam Rangka Terus Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Lumbung Pangan Kaltim dan Evaluasi Pengendalian Inflasi, pekan tadi di Aula Kantor Bappeda Kukar Lt.1 Tenggarong. Dalam arahannya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh badan atau dinas khususnya Dinas pertanian, peternakan dan juga Dinas perikanan dan kelautan di 5 kawasan pertanian yang sudah ditentukan, yaitu Marangkayu, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang.


Sayangnya penetapan kawasan pertanian tidak tepat sasaran karena faktanya ada beberapa desa yang lahannya dikuasai tambang (khususnya di Tenggarong Seberang). Lantas bagaimana mewujudkan lumbung pangan sedangkan minat masyarakat terhadap pertanian kurang, termasuk lahan yang beralih fungsi menjadi pertambangan.


Alih fungsi lahan pertanian semakin masif terjadi sehingga luasnya kian terkikis. Padahal, pertanian adalah sektor strategis dalam sebuah negara dan kunci terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.


Ditambah lemahnya (pengurusan) terhadap pertanian, menjadikan pendapatan masyarakat dari sektor ini makin kecil. Ini menggambarkan bahwa para petani tidak ikut merasakan hasil panennya walaupun sangat melimpah, kecuali sekadar remah-remah.


Buruknya nasib petani dalam sistem demokrasi terjadi karena lemahnya posisi petani akibat kurangnya sokongan dari pemerintah. Petani dibiarkan dalam segala kesulitannya, seperti keterbatasan lahan, kurang modal, kurang cakap teknologi pertanian, mahalnya harga pupuk, atau lemahnya posisi petani di hadapan para tengkulak.


Selama negeri ini masih menganut sistem demokrasi dalam pengambilan kebijakan dan peraturan, maka akan lebih menguntungkan pihak-pihak kapitalis daripada rakyat kecil atau petani yang terbukti berjasa dan berkontribusi besar terhadap pangan di Indonesia.


Untuk mencapai kedaulatan pangan, politik negara agraris harus dijalankan melalui instrumen tiga kebijakan sektor pertanian, yakni produksi, industri, dan perdagangan. Dengan demikian, proses ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian menjadi sebuah keniscayaan.


Ekstensifikasi lahan pertanian dapat dilakukan melalui tiga cara berikut :

Pertama, mekanisme penguasaan tanah. Negara mengakui kepemilikan individu, jika tidak ada elemen yang dicegah karena ada penambangan bahan atau dikendalikan oleh negara. Tanah dapat dikuasai melalui warisan, hadiah, dan penjualan.


Kedua, menghidupkan tanah mati (hiya'ul mawat), yaitu tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang dan tidak ada bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, atau yang lain. Setiap tanah mati, jika dihidupkan oleh setiap orang, baik dengan cara memagarinya dengan maksud mengelolanya, atau menanaminya, dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya.


Jika ada tanah ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, maka hak kepemilikan tanah akan hilang. Negara akan mengambil hak kepemilikan tanah, lalu memberikannya kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya, sehingga tidak ada lahan kosong tanpa ada pemanfaatannya. Kepemilikan tanah secara intrinsik dibatasi oleh waktu tertentu. 


Ketiga, kebijakan mekanisme pasar yang sehat, yakni larangan penimbunan, penipuan, transaksi ribawi, monopoli, dan mematok harga. Dalam pendistribusian pangan, negara mengangkat qadhi hisbah untuk melakukan pengawasan terhadap penjual dan pembeli sehingga tercipta sistem pasar yang sehat. Qadhi hisbah akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran.


Intensifikasi lahan pertanian dilakukan melalui dua cara berikut:

Pertama, pengelolaan lahan pertanian. Setiap orang yang memiliki tanah diharuskan untuk mengelola tanahnya secara optimal, dengan peningkatan kualitas bibit, ilmu pertanian yang mumpuni untuk petani, kebijakan membangun infrastruktur pertanian dan alat teknologi pertanian yang mutakhir. Siapa pun yang membutuhkan biaya pengelolaan tanah akan diberi modal oleh negara. 


Kedua, larangan sewa tanah pertanian. Seseorang yang mampu menggarap lahan harus memiliki lahan, untuk mereka yang tidak mampu dan tidak mau mengolah lahan tidak diperbolehkan menguasai pertanian. Untuk itu, pemilik tanah bisa  mempekerjakan orang lain untuk mengelola tanah mereka. Jika tidak mampu sama sekali, tanah itu harus diberikan kepada orang lain agar bisa dimanfaatkan secara optimal.


Arah pembangunan Khilafah berorientasi pada kemaslahatan rakyat berdasarkan timbangan syariat. Negara akan mengatur secara ketat wilayah yang memiliki tanah subur sehingga cocok menjadi sentra pertanian dan wilayah yang tanahnya cocok menjadi permukiman, perindustrian, dan lainnya. 


Khilafah akan membiayai penelitian untuk menemukan teknik pertanian yang paling efektif, menemukan alat-alat pertanian yang paling canggih sehingga bisa mengoptimalkan produksi. Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pertanian juga akan disediakan, seperti ketersediaan bendungan, saluran irigasi, pupuk, benih, dan lainnya..


Khilafah telah membuktikan keberhasilannya dalam mengoptimalkan pertanian. Berabad-abad yang lalu, Khilafah berhasil melakukan revolusi pertanian. Berbagai penemuan pada masa itu sukses meningkatkan hasil panen hingga 100%. Para petani pun bisa tersenyum karena menikmati kesejahteraan yang mereka impikan.


Namun, untuk mewujudkan cita-cita ini, butuh kepemimpinan ideologis agar seluruh cara berpikir dan bersikap masyarakat berubah. Ketika ideologi Islam diemban oleh sebuah negara, seluruh aspek kebijakan termasuk politik pangan dilaksanakan di atas asas ideologi ini. Semua hanya bisa terwujud dalam sebuah negara yang menerapkan sistem aturan Islam secara kaffah, yakni dalam bingkai Khilafah Islamiah.


Inilah yang Rasulullah SAW contohkan dengan dakwahnya yang bersifat ideologis hingga mampu menundukkan para adikuasa pada masanya dan membangun Daulah Islam yang mandiri dan berdaulat.

Post a Comment

Previous Post Next Post