Kampanye Dimulai, Ancaman Pecah Belah Umat Mengintai

Oleh; Sukey

Aktivis muslimah ngaji

Kampanye adalah salah satu agenda penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Adapun jadwal Kampanye Pemilu 2024 tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Mengutip dari PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Sementara itu, Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Kampanye pemilu di mulai dari tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024 (DetikNews;15/11/2023).

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang ada izin dari tempat penyelenggaraan serta tidak menggunakan atribut kampanye. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, termaktub dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dibacakan, pada Selasa (15-8-2023). Sebelumnya, ada larangan berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan tanpa syarat.

Bisa kita prediksi, masa kampanye akan diisi dengan persaingan para kontestan pemilu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Mereka mempromosikan visi, misi, dan program kerjanya jika terpilih. Aneka janji politik akan ditebar, seperti kesejahteraan, lapangan kerja, subsidi, penurunan harga bahan pokok, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dll. Tidak hanya pencitraan diri sendiri, kampanye acap kali berisi “serangan” terhadap kekurangan calon lain yang menjadi pesaing. 

Bahkan bisa terjadi kampanye hitam, yaitu fitnah terhadap kandidat yang lain. Oleh karenanya, pada masa kampanye rawan terjadi perselisihan dan konflik antara pendukung satu kontestan dengan pendukung kontestan yang lain. Bisa terjadi gontok-gontokan antar warga yang memiliki perbedaan pilihan politik.a Tidak hanya konflik lisan, bisa juga terjadi konflik secara fisik, yakni kekerasan di massa akar rumput. Realitas demikian sudah jamak terjadi di masyarakat.

Potensi pemuda yang seharusnya diarahkan untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akan terbajak dalam situasi dukung mendukung  peserta pemilu. Bukan tidak mungkin kegiatan belajar mengajar pun akan terganggu dengan adanya kebolehan kampanye di satuan pendidikan ini. Selama ini, tidak ada kampanye di sekolah saja, tawuran antar pelajar dan perundungan  kerap terjadi.

Tingginya potensi konflik dalam pemilu menguatkan kesimpulan bahwa sistem pemilu demokrasi penuh dengan intrik, penipuan, dan kebohongan. Para kontestan akan menebar “seribu” janji palsu yang membius rakyat sehingga mereka percaya pada janjinya. Sedangkan realisasinya ketika mereka terpilih sungguh tidak sesuai dengan janjinya.

Selain itu, para calon tidak segan-segan menyampaikan kebohongan (hoaks), fitnah, dan menyerang aspek SARA. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Berbohong dan memfitnah seolah dinormalisasi dalam rangka kampanye. potensi pelajar dan mahasiswa saat ini  yang berada dalam rentang generasi Z dan milenial memang menjadi potensi yang menggiurkan bagi para politisi yang sedang berjuang meraih tampuk kemenangan dalam Pemilu 2024.

Sebenarnya, jika kita menengok ke belakang, drama politik menjelang pemilu bukan hanya terjadi kali ini saja. Di setiap tahun politik, kita selalu menemukan berbagai drama politik yang dilakoni para politisi. Berbagai manuver politik bak drama korea yang cantik dan memiliki plot twist yang menarik. Pertarungan kubu berkuasa dengan kubu oposisi, kerap berdampak kepada rakyat, bahkan tidak jarang mengorbankan nyawa rakyat. Sebagai contoh, misteri hilangnya nyawa petugas KPPS (Kelompok Petugas Penyelenggara Suara) saat pilpres 2019 yang lalu.

Drama politik yang senantiasa mewarnai setiap kontestasi, merupakan buah dari penerapan sistem politik demokrasi. Sistem politik inilah yang menjadi panggung utama arena pertarungan politik yang hanya bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Sistem ini sama sekali tidak melirik rakyat sebagai objek yang harus diurus dan dilindungi.

1. sistem ini berlandaskan pada sekuler liberal yang pada akhirnya menentang agama sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan termasuk mekanisme pemilu. Walhasil, aturan dibuat dengan hanya mengandalkan akal manusia yang terbatas. Inilah yang akan terus menimbulkan perselisihan dan polemik antar manusia. Siapa yang berkuasa, ia yang berhak menentukan aturan sehingga tidak heran jika MK mengeluarkan putusan yang sesuai dengan kemaslahatan penguasa.

2. sistem politik demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan model negara korporatokrasi, yaitu negara yang sejatinya dipimpin oleh sejumlah korporasi, sedangkan posisi pejabat semacam “makelar” para pengusaha kakap tersebut untuk bisa memuluskan kepentingan mereka. Dikatakan tidak bisa berpisah sebab kontestasi dalam sistem politik demokrasi berbiaya sangat mahal. Bahkan Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan jika ingin jadi Presiden harus punya modal sekitar 5 hingga 15 triliun rupiah. Inilah yang pada akhirnya akan menyuburkan politik transaksional.

Kepentingan para pemilik modal yang ingin bisnisnya lancar bertemu dengan politisi yang membutuhkan modal untuk kontestasi, pada akhirnya bertemu. Terjadilah politik transaksional, siapa yang mampu membayar lebih banyak, ia yang akan diprioritaskan. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi kepentingan rakyat tidak diprioritaskan.

Sistem politik Islam sungguh berbeda dengan sistem politik demokrasi yang hanya berbicara masalah kekuasaan dan menghalalkan segala cara dalam kontestasi nya. Pertama, secara etimologis, Politik (siyasah) dalam Islam bermakna ri’ayah syu’un al-ummah (mengurusi urusan umat). Adapun aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Pemerintah merupakan Lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis sedangkan rakyat yang mengontrol sekaligus mengoreksi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, fungsi pemimpin negara atau khalifah adalah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat sekaligus melindunginya dari segala macam bahaya sehingga fokus utama kerja penguasa adalah mengurusi urusan umat, bukan pengusaha. Sebabnya, bagi penguasa yang lalai dalam memenuhi kebutuhan umat, Allah Swt. akan mengharamkan dirinya masuk surga. Apalagi bagi penguasa yang menipu rakyatnya dengan menjual seluruh harta rakyat seperti batu bara, minyak, air, gas, dll.

Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27).

Sistem Islam akan mewujudkan para pemimpin yang amanah, karena Islam memiliki mekanisme pemilihan pemimpin yang terbaik. Asas pemilihan pemimpin dalam Islam adalah akidah Islam. Akidah ini akan menuntun perilaku politik para politisi sehingga sesuai syariat dan tidak menghalalkan segala cara.

Para politisi dalam Islam sadar bahwa setiap tingkah lakunya dalam politik akan ia pertanggung jawabkan, bukan semata pada manusia, tetapi pada Allah Swt. Itulah sebabnya, politisi dalam sistem Islam akan memiliki profil jujur, bertakwa, dan hati-hati (warak) dalam melakukan segala sesuatu. Mereka tidak akan berbohong dan melakukan fitnah terhadap lawan politiknya.