Kala Rumah Tak Lagi Murah



Oleh : Sartinah

(Pegiat Literasi)


Hidup dalam sistem kapitalisme benar-benar berat. Apalagi bagi mereka yang berstatus warga kelas menengah ke bawah. Ekonomi kian sulit, kebutuhan hidup pun semakin tak terjangkau. Salah satu hak asasi yang masih belum dimiliki oleh sebagian rakyat negeri ini adalah rumah yang layak. Bahkan, sebagiannya lagi masih belum memilikinya meski rumah sederhana sekalipun.


Salah satu penyebab banyaknya rakyat yang belum memiliki rumah adalah mahalnya harga rumah dan tanah. Tak hanya di pedesaan, masyarakat perkotaan pun harus merogoh kocek lebih dalam, bahkan hingga miliaran jika ingin memiliki sebuah rumah. Director Research & Consultancy Services Leads Property, Martin Samuel Hutapea menyebut, setidaknya budget yang harus dikeluarkan orang Indonesia untuk membeli rumah adalah sekitar Rp1–2 miliar paling banyak.  Sedangkan di atas itu, menurutnya, tergolong niche. Sedangkan di atas Rp5 miliar, lebih niche lagi. (CNBC Indonesia, 01/12/2023)


Kenaikan harga rumah pun diakui oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dedy Syarif Usman. Menurutnya, kekhawatiran akan kenaikan harga rumah telah memunculkan istilah millenial generation homeless, yang merujuk pada fenomena anak muda yang tidak mampu membeli rumah karena harganya selangit. (CNBC Indonesia, 04/11/2023)


Fakta tersebut tentu makin mengiris nurani. Apalagi masih banyak orang yang membeli rumah dengan cara mencicil, sementara pendapatannya juga minim. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan keluarga baru berkisar antara 700–800 ribu keluarga per tahun, yang juga masih membutuhkan rumah. Walhasil, makin banyaklah rakyat negeri ini yang kesulitan membeli atau memiliki rumah.


Kapitalisasi Pertanahan


Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketimpangan begitu besar di negeri ini, baik tentang pembangunan maupun kepemilikan tanah. Berdasarkan data tahun 2021 misalnya, sebanyak 68% tanah di negeri ini justru dikuasai oleh 1% korporasi besar. Sedangkan 32% sisanya diperebutkan oleh 99% masyarakat Indonesia. Ketimpangan penguasaan lahan mengalami titik terburuk sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 5/1960.


Realitas tersebut mengakibatkan mayoritas rakyat di negeri ini tidak memiliki lahan. Tanpa kepemilikan lahan, bagaimana mungkin mereka mampu membangun rumah? Andaipun harus membeli rumah, kemampuan ekonomi sebagian masyarakat juga tidak mampu membeli rumah yang kini makin mahal. 


Di sisi lain, kapitalisasi dan liberalisasi agraria telah mengakibatkan dilegalkannya para kapitalis menguasai ribuan hektare lahan di negeri ini. Lalu bandingkanlah dengan kondisi rakyat yang masih jauh dari kata mampu. Jangankan memiliki berpetak-petak lahan, satu petak pun masih banyak yang kesulitan. 


Abainya Negara


Mirisnya, negara hanya berperan sebagai regulator yang menjadi penghubung antara rakyat dengan swasta. Negara yang seharusnya menjadi pengurus rakyatnya dalam semua urusan, justru lebih berpihak pada para kapitalis. Bukti nyatanya adalah pengesahan UU oleh negara yang memudahkan korporasi menguasai lahan di negeri ini. Meski negara memberi beberapa solusi bagi rakyat untuk memiliki rumah, tetapi sejatinya hal itu tidaklah menyentuh akar permasalahan. 


Sebut saja kredit perumahan rakyat yang digagas pemerintah. Meski mendapatkan rumah dengan mencicil, tetapi masyarakat harus membayar cicilan tersebut selama belasan tahun, itu pun disertai dengan bunga ribanya. Padahal, kebutuhan rakyat tidak hanya sebatas rumah saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan lainnya seperti pangan, listrik, sekolah anak, air, dan lainnya yang juga mahal. Walhasil, selama korporasi masih mendominasi penguasaan lahan di negeri ini, maka harga rumah dan tanah akan tetap mahal. Berharap memiliki dan membeli rumah murah pun hanyalah sebatas angan. Inilah derita rakyat yang hidup dalam sistem kapitalisme.


Rumah, Kebutuhan Asasi


Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salah satu yang akan terjadi saat syariat Islam diterapkan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kata "sejahtera" bukanlah angan-angan dalam Islam. Pasalnya, negara memang hadir sebagai pelayan rakyat. Tugas utama negara adalah menerapkan syariat Islam dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, baik sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.


Rumah merupakan hak sekaligus kebutuhan dasar dan menjadi kewajiban negara untuk memudahkan rakyat memenuhinya. Sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Abdu bin Humaid, adh-Dhiya' al-Maqdisi, dan Al-Baihaqi, "Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, serta roti tawar dan air."


Sebagai penanggung jawab urusan rakyat, negara tidak boleh menyerahkan urusan penyediaan kebutuhan rakyat kepada swasta. Beberapa mekanisme yang bisa dilakukan negara untuk memenuhi hak rakyat atas rumah yakni dengan membangun perumahan dan menjualnya kepada rakyat dengan harga murah. Transaksi tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, tentu tanpa riba. Berikutnya, negara juga bisa menyediakan fasilitas pinjaman tanpa riba atau memberi bantuan secara cuma-cuma agar rakyat mampu membangun rumah. 


Di sisi lain, agar tidak terjadi monopoli kepemilikan lahan oleh swasta, maka negara akan menerapkan hukum-hukum kepemilikan yang memetakan antara kepemilikan individu, umum, dan negara. Hukum-hukum kepemilikan tersebut akan menghalangi penguasaan lahan oleh korporasi dan menjadikan rakyat dapat menerima haknya dengan maksimal. Demikianlah, di bawah naungan Islam, problem krisis kepemilikan hunian dapat diatasi.

Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post