Islam Mewujudkan Ketahanan Pangan



Oleh. Muthmainnah Ilham, S.Pd., M.Si.P

(Praktisi Pendidikan, Pegiat Literasi)


Bagi bangsa manapun, pangan merupakan kebutuhan yang mendasar dan krusial. Pemenuhan kebutuhan pangan secara signifikan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Pola makan yang lengkap memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan tubuh dan memberdayakan individu untuk berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.


Sayangnya, tantangan terkait pangan masih terus berlanjut, apalagi dengan adanya kenaikan harga berbagai komoditas, terutama beras dan cabai. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian perdagangan (Kemendag) menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan yang signifikan, bahkan melebihi 90% untuk beberapa bahan pangan pokok (cnbcindonesia, 24/11/2023).


Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat kenaikan harga berbagai bahan makanan dan mempertanyakan kenaikan harga yang tidak biasa sebelum musim Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Jenderal Reynaldi Sarijowan menyatakan keterkejutannya atas kenaikan harga yang terus menerus seperti cabai dan gula (liputan6, 26/11/2023).


Lantas, mengapa harga pangan terus meningkat? Bagaimana stabilitas dan keterjangkauan harga pangan dapat dicapai untuk seluruh masyarakat?


Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan, mulai dari masalah teknis hingga politik. Setidaknya ada lima penyebab utama, yaitu:


Pertama, kondisi cuaca ekstrem, terutama kekeringan yang berkepanjangan, menyebabkan produktivitas yang tidak optimal dan penurunan stok. Namun, masalah iklim seharusnya tidak menjadi kendala utama karena produksi dapat dipasok dari daerah lain.


Kedua, berkurangnya luas lahan pertanian lebih merupakan masalah politik, yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang ambisius tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan ruang hidup masyarakat, yang mengakibatkan tergusurnya lahan pertanian.


Ketiga, terbatasnya sarana produksi pertanian, mulai dari benih hingga subsidi pupuk, sehingga menyulitkan para petani untuk mendapatkan benih dengan harga terjangkau karena semakin besarnya kontrol pihak swasta terhadap input pertanian.


Keempat, kebijakan impor, meskipun berpotensi menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan pangan, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membahayakan kedaulatan pangan negara dalam jangka panjang.


Kelima, meningkatnya ketidakterjangkauan harga pangan lebih disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengendalikan harga, bukan karena dinamika permintaan dan penawaran.


Mengingat bahwa penyebab utama kenaikan harga pangan adalah masalah politik, maka sangat penting untuk mengevaluasi kerangka ekonomi kapitalis neoliberal yang mengatur negara ini. Sistem ini terutama bertanggung jawab atas masalah harga pangan yang tinggi.


Pertama, sistem ini membuat negara lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memposisikan pemerintah hanya sebagai regulator dan mengalihkan semua tanggung jawab kepada sektor swasta.


Kedua, mendelegasikan pengelolaan urusan masyarakat kepada sektor swasta akan melahirkan mafia-mafia pangan, yang mengendalikan semua aspek dari masalah pangan mulai dari kepemilikan lahan hingga penjualan eceran. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja, upah yang kecil, dan meningkatnya biaya hidup. Model pemerintahan neoliberal yang kapitalistik, ditambah dengan para pemimpin yang abai terhadap kesejahteraan rakyatnya, menciptakan satu paket penderitaan yang menyeluruh bagi rakyat.


Untuk mengatasi masalah pangan, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang efektif. Hal ini tidak hanya mencakup perluasan dan intensifikasi pertanian, tetapi juga memotong panjangnya rantai distribusi. Pemerintah harus mengendalikan oligarki yang didorong oleh keuntungan pribadi dan menghilangkan kegiatan penimbunan.


 Upaya-upaya tersebut perlu peraturan yang ketat, membutuhkan pembuat kebijakan yang tidak mudah terpengaruh oleh insentif moneter, individu-individu yang berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka, dan sadar bahwa posisi mereka akan dimintai pertanggung jawaban.


Adapun upaya sistem Islam untuk mencapai ketahanan pangan meliputi beberapa langkah berikut. 


Pertama, pengelolaan lahan. Islam akan mengatur masalah lahan pertanian, memastikan ketersediaan lahan yang subur dan mencegah alih fungsi lahan.


Kedua, kebijakan industri. Sebuah negara yang menerapkan sistem Islam akan fokus pada kebijakan berbasis industri berat, mempromosikan swasembada alat produksi untuk mendukung teknologi pertanian yang mandiri.


Ketiga, kemandirian riset. Islam mendorong penelitian untuk kepentingan masyarakat daripada keuntungan bisnis atau oligarki, memastikan kemandirian dalam teknologi produksi pangan.


Keempat, alokasi anggaran. Prinsip-prinsip Islam memandu alokasi anggaran, yang berasal dari baitul maal dan mengikuti peraturan syariah.


Kelima, pengaturan distribusi pangan. Negara akan mengatur distribusi pangan melalui mekanisme penetapan harga dan mekanisme non-penetapan harga, untuk memastikan stabilitas dan keterjangkauan pasar. Mekanisme non-harga akan melibatkan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan mereka yang tidak mampu bekerja.


Dengan semua langkah ini, negara yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam dapat menjamin ketahanan pangan bagi rakyatnya. Hal ini hanya dapat dicapai jika negara mengadopsi Islam sebagai ideologinya, menggantikan kapitalisme yang lebih mengedepankan para pemilik modal.


Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menggantinya dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam sebuah institusi yang mengadopsi Islam secara menyeluruh, sehingga keberkahan dan kemakmuran dapat terwujud. 


Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post