Ilusi Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju


Oleh : Wa Ode Vivin
 ( aktivis muslimah)


Makin ngawur pesta pemberantasan korupsi di negeri ini. Setiap tahun hanya fokus untuk merayakan dan memperingati hari antikorupsi, tapi nihil evaluasi dan perbaikan, korupsi makin merebak di kursi-kursi parlemen.


Dirangkum dari laman KPK, Kompas, tahun 2023 ini Hakordia mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”. KPK ingin mengikutsertakan peran masyarakat untuk berpartisipasi., untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi yang ada, khususnya di Indonesia. 


Masalah korupsi masih menjadi masalah di dunia termasuk Indonesia. Harapan Indonesia bersih dari korupsi semakin hari semakin tampak ilusi yang berkepanjangan. Korupsi di negeri ini sudah menjadi tradisi. 


Korupsi sering dikaitkan dengan gaji kecil. Padahal, mereka yang memiliki jabatan tinggi, gaji dan fasilitas fantastis pun tetap melakukan korupsi. Siapa yang tidak gila dengan uang di sistem hari ini?.


Banyaknya kasus korupsi yg kita indra semua sektor, seperti industri-industri pembangunan dengan pungutan liar yg besar-besaran sudah cukup memberikan kita bukti lemahnya pengawasan kasus korupsi di negeri ini. 


Lihat saja beberapa kasus korupsi yang belum terselesaikan dengan tuntas?. Seolah bak bongkahan es yang terus tergulung tak henti-henti. 


Arus korupsi negeri ini seperti pembalasan dendam dari dana yang mereka keluarkan. Sebut saja pesta pemilu yang digelar setiap tahun,  akan sangat berpengaruh ketika kampanye tersebut berhasil, maka para korporat tersebut akan memberlakukan hukum balik modal serta akan terus menjerat para penguasa dengan persiapan modal untuk kampanye selanjutnya. 


Sehingga keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen tidak lantas membuat kasus korupsi hilang dari Indonesia. Maka perayaan dalam rangka memperingati hari antikorupsi  hanya pesta besar belaka yang menghabiskan uang rakyat dengan cuma-cuma. 


Perlu disadari, korupsi yang makin merebak adalah buah dari penerapan sekularisme kapitalistik yang melemahkan keimanan individu, mengakibatkan hilangnya rasa takut pada Sang Pencipta. Akhirnya, muncullah individu-individu yang bermoral rendah, yang menodai tangannya dengan mencuri uang rakyat alias korupsi.


Selain itu dari sisi hukum, kapitalisme sekuler tidak mampu memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan. Sanksi yang ada selama ini dinilai belum mampu memberikan afek jera dan mencegah pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Yah, bisa kita lihat sendiri ketika pelaku di penjara pun mereka masih bisa melakukan kejahatan yang sama, belum lagi fasilitas sel tahanan yang elit dan nyaman. Bagaimana mungkin pelaku menjadi jera dengan sanksi demikian?.


Nihil. Omong kosong jika korupsi diatasi dengan mengandalkan sanksi yang didapatkan diatas. Terbukti dengan makin maraknya kasus kejahatan yang ada termasuk kasus korupsi. Oleh karena itu sangat wajar jika masyarakat makin apatis dengan upaya pemberantasan korupsi yang ada, karena menganggap semua lembaga pemerintah (termasuk KPK) sama saja (melakukan korupsi).


Pemberantasan  kasus korupsi adalah sebuah keniscayaan dalam sistem sekuler hari ini. Karena sistem politiknya yaitu demokrasi yang meniscayakan adanya praktek korupsi.


Sistem demokrasi kapitalis telah menetapkan pada masyarakat bahwa standar kebahagian itu berasal dari perolehan materi sebanyak-banyaknya, meskipun jalan yang ditempuh adalah dengan jalan haram. Maka dari itu, perbuatan korupsi tersebut mutlak dan lumrah terjadi pada sistem yang bobrok ini. 


'Back to' sistem islam adalah satu-satunya solusi yang mampu menyelesaikan problematika ummat termasuk korupsi dari akar-akarnya. Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam memberantas korupsi  bahkan juga aspek pencegahan. Islam juga menutup celah korupsi termasuk dengan menjadikan rakyat sejahtera sebagai tujuan yang harus diwujudkan.


Islam akan melakukan pembenahan total kasus korupsi. Setidaknya ada 4 langkah yakni :


Pertama, penerapan ideologi Islam, yakni penerapan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya. Syariah Islam yang diterapkan tentunya juga tidak terlepas dari aspek kepemimpinan dalam negara tersebut, karenanya pemimpin dalam Islam (khalifah) diangkat untuk dapat mejalankan pemerintah yang sesuai dengan perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah, hal ini juga berlaku bagi para pejabat lainnya, mereka yang telah diangkat menjadi bagian dari pemerintahan harus mampu taat dan patuh untuk menerapakan serta melaksanakan syariah Islam.


Kedua, pemilihan penguasa dan para pejabat yang bertakwa dan zuhud, dalam negara Islam syarat yang diterapkan untuk pemimpin atau pejabat adalah takwa selain dari syarat profesionalitas. Hal ini bertujuan agar para pemimpin dan pejabat dalam menajalankan tugasnya selalu merasa di awasi oleh Allah, mereka mampu memahami bahwa menjadi pemimpin adalah sarana dalam mewujudkan izul Islam wal muslimin bukan dalam rangka untuk meraih materi apalagi untuk mempekaya diri ataupun kelompoknya.


Ketiga, pelaksanaan politik sesuai dengan syariat Islam, di mana politik tersebut adalah riayah syariyah yaitu bagaimana cara mengurusi umat dengan sepenuh hati dan jiwa yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Tentu berbeda dengan politik yang dijalankan oleh demokrasi kapitalisme yang tunduk pada kepentingan oligarki dan juga para pemilik modal. 


Keempat, adanya sanksi yang tegas dan efek yang jera bagi para pelaku kejahatan seperti korupsi. Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali, hukumannya dapat berupa hukuman publikasi, peringatan, stigmatisasi, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. 


Sistem pencegahan korupsi terbaik sudah pernah ada dan dilakukan oleh para pemimpin Islam pada masanya.  Pemberantasan korupsi telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-Khatbab ra. Ketika itu, Abu Hurairah ra diangkat menjadi wali (gubernur). Yang mana hakikatnya harta Allah yang diamanatkan kepada para pejabat untuk dijaga dan tidak boleh diambil secara tidak haq. Tindakan mengambil harta negara secara tidak haq adalah tindakan curang, yang oleh Khalifah Umar ra diibaratkan dengan mencuri harta Allah, maka mereka menjadi musuh Allah dan Kitab-Nya.


Bahkan demi menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang." Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam memberantas korupsi dan mewujudkan pemerintah yang bersih.


Maka seharusnya evaluasi yang harus dilakukan sebagai bentuk peringatan hari antikorupsi melihat maraknya tindak  hukumannya dapat berupa pemecatan, penjara, bahkan penjara seumur hidup hingga hukuman mati yang harusnya diterapkan oleh negeri ini.


Wallahu alam bish showab.

Post a Comment

Previous Post Next Post