HAM sebagai Solusi Persoalan Dunia, Benarkah?


Oleh : Ade Irma 


Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1948 menetapkan 10 Desember sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Saat itu PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Seluruh negara memperingati hari penting tersebut, termasuk Indonesia. Meskipun peringatan dilakukan setiap tahun, kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan penegak hukum dinilai masih jauh panggang dari api. 


Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia -- Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkap skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3.

"Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yaitu turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3," kata Setara dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12).


Lebih lanjut, Setara mengungkap Presiden Joko Widodo memiliki kinerja paling buruk dalam melindungi dan memenuhi hak warga atas tanah dan kebebasan berpendapat.

"Pemenuhan hak atas tanah dan jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi yang hampir menuju satu dekade," ujar Setara.


Deretan panjang kasus-kasus pelanggaran HAM kian menjadi PR negara. Salah satu yang paling mencolok adalah problem kesejahteraan dan keadilan yang belum dinikmati oleh mayoritas rakyat Indonesia tersebab berbagai kebijakan penguasa. Padahal, mendapatkan kesejahteraan dan keadilan merupakan bagian dari hak mendasar kemanusiaan yang wajib dirasakan semua orang.


Inilah yang mendorong berbagai elemen buruh dan mahasiswa memperingati Hari HAM tahun ini dengan turun ke jalan di Jakarta. Mereka menuntut agar penguasa mengusut tuntas kasus-kasus lama pelanggaran HAM, seperti kasus Munir, kasus Kanjuruhan, dan sejenisnya. Mereka pun menyatakan penolakan terhadap keberadaan UU atau kebijakan yang dipandang melanggar HAM, seperti UU KUHP yang baru disahkan, UU Cipta Kerja, kebijakan soal upah murah, dan outsourcing yang disebut sebagai modern slavery. Juga menuntut reformasi agraria dan kedaulatan pangan yang dikaitkan dengan kesejahteraan.



Adapun pada skala dunia, kondisinya pun tidak jauh beda. Peringatan Hari HAM sedunia masih ditandai dengan gap sosial yang makin menganga. Problem kemiskinan dan ketidakadilan masih mewarnai mayoritas negara-negara di dunia. Ide tentang HAM ini sejatinya lahir dari rahim sekularisme. Keduanya merupakan produk akal manusia yang jauh dari bimbingan agama, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Terbukti, inti dari ide HAM mengerucut pada satu kata saja, yakni bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas merdeka.


Pada praktiknya, ide HAM ini seringkali menjadi alat negara-negara adidaya untuk melakukan berbagai kezaliman. Mereka menekan negara-negara lain yang dipandang lebih lemah dengan menggunakan isu-isu HAM. 


Dalam penerapan syariat Islam secara kafah, meliputi terjaganya nyawa atau kehidupan, terjaganya nasab, terjaganya harta atau kepemilikan, terjaganya akal, dan terjaganya agama. 


Cukup ambil ajaran Islam yang sudah terbukti menjamin hak dasar manusia sebagaimana yang Allah lekatkan sejak masa penciptaan dan sesuai dengan tujuan atau fitrah penciptaan, yakni keberadaan manusia sebagai hamba Allah, sekaligus khalifah yang bertugas mengelola dan memakmurkan bumi. Jadi bukan konsep HAM yang merusak sisi kemanusiaan dan merusak kehidupan sebagaimana yang Barat propagandakan.

Wallahu'alam bis ash shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post