Berantas Korupsi dengan Solusi Islam

 

Oleh. Waryati

(Pegiat Literasi) 


Korupsi di Indonesia layaknya penyakit menular yang sulit disembuhkan. Dari tahun ke tahun jumlah pejabat korup bukannya berkurang, tetapi justru mengalami lonjakan. Korupsi merata di setiap tempat dan jabatan, dari daerah sampai pusat, dari pangkat terendah hingga pemegang kekuasaan tertinggi. Ironisnya, pelaku korupsi sebagian besar dilakukan oleh mereka yang notabene lulusan perguruan tinggi. 


Berdasarkan temuan KPK, sekitar 1300 koruptor, 84 persen pelakunya merupakan lulusan perguruan tinggi. Data mengejutkan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus calon wakil Presiden no urut 3, Mahfud MD dalam pidatonya di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang. (Tribunjateng, 17/12/2023). 


Kalau kita mau jujur, sebenarnya bukan hal aneh ketika di suatu negeri dengan penerapan sistem kapitalismenya bermunculan pejabat korup. Hal demikian bukan terjadi tanpa sebab, karena begitu banyak faktor pemicu yang menjadikan mereka berbondong-bondong melakukan korupsi. Di antaranya karena paradigma kekuasaan dalam sistem sekarang semata untuk mendapat keuntungan. Ditambah pula pendidikan dengan kurikulum yang senatiasa mengacu pada bisnis menghasilkan para lulusan perguruan tinggi memiliki tujuan pendidikan hanya untuk meraih materi. 


Fenomena koruptor berasal dari lulusan perguruan tinggi mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena visi pendidikan telah mengalami pergeseran yang sangat pundamental. Ilmu tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang agung dan mulia. Melainkan hanya dijadikan sarana untuk mengeruk kekayaan tiada batas. Sehingga meskipun mereka tergolong sebagai kaum intelektual, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang serakah. 


Terlebih, dengan adanya program Knowledge Based Economy maka  semakin jauhlah visi pendidikan dari tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mengapa? Karena program tersebut hanya memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan daya saing sumber daya manusia, kemudian SDM unggul ini dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. 


Di sisi lain, lemahnya etik dan moral penegak hukum menjadi penyebab   pemberantasan korupsi di negeri ini sulit ditegakkan. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, namun terjadi di semua sektor, termasuk sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dan bahkan olah raga. 


Jika korupsi tidak segera ditangani dengan serius melalui penegakkan hukum yang membuat jera, maka akan berdampak pada merosotnya moral anak bangsa. Selain itu juga, dari sisi ekonomi akan merugikan negara, diantaranya mengakibatkan  melemahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik serta meningkatnya utang pemerintah. Kemudian, akibat paling berdampak bagi masyarakat kecil adalah meningkatnya angka kemiskinan. 


Tak ayal korupsi merupakan penyakit berbahaya dan akibatnya bisa merembet kemana-mana. Oleh karena itu pihak pemerintah harus benar-benar serius menanganinya. Mengingat akibat yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan pelakunya, namun juga meluas ke seluruh masyarakat hingga mengancam pada kedaulatan negara. 


Agar korupsi bisa ditangani dengan baik, maka perlu adanya perbaikan aturan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya mengenai pencegahan, penindakan serta perbaikan kurikulum pendidikan. Dalam Islam, kurikulum pendidikan didasarkan pada akidah Islam. Juga dalam bidang kehidupan yang lain, yang diamalkan di kehidupan sehari-hari, sehingga membangun kesadaran umat akan adanya pengawasan dari Allah Swt. 


Dengan demikian, tujuan pendidikan perspektif Islam adalah untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya. Mengembangkan potensi manusia baik akal maupun ruhiyahnya, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, dan menjalin komunikasi baik dengan sesama, dan dengan alam semesta. Lebih jauh, pendidikan Islam akan menjadikan para penuntutnya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 


Islam pun menjamin kebutuhan individu rakyat tercukupi dengan baik, sehingga akan menutup celah terjadinya korupsi. Dengan demikian tak ada lagi alasan melakukan korupsi karena tekanan kebutuhan. 


Selain itu, aturan Islam memiliki sistem sanksi tegas, yang mampu mencegah terjadinya korupsi secara tuntas. Pelaku korupsi akan ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Mulai dari potong tangan, dimiskinkan kembali, sampai diasingkan di sebuah tempat. 


Alhasil, jika tatanan negara serta masyarakat landasan hukumnya menggunakan aturan Islam, bisa dipastikan tindak korupsi akan berkurang signifikan, bahkan bisa tidak terjadi sama sekali. Karena manusia akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Sebab aturan Islam begitu tegas dan keras terhadap pelanggaran yang satu ini, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku dan pastinya tidak akan diikuti oleh yang lainnya. Oleh karena itu, ketika aturan Islam diterapkan secara sempurna akan mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, juga menjadi solusi hakiki bagi semua problematika yang terjadi di negeri ini. 


Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post