Nggak Heran Sih, Sampah (TPA) Saja Dikelola Asing

Oleh : Siti Rukayah

ALKI II Zone Investment Forum 2023 diselenggarakan di Kota  Balikpapan pada 24-29 Oktober lalu, sangat diharapkan untuk dapat menarik investor untuk berinvestasi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut, ada dua investasi yang ditawarkan. Salah satunya adalah terkait pengolahan sampai dan penyediaan jaringan air baku Sepaku – Balikpapan. 

Terkhusus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggar tersebut sudah menarik perhatian perusahaan asal Korea Selatan, Geotech untuk berinvestasi dalam program pengelolaan sampah. Bahkan MoU telah terlaksana untuk kajian kelayakan terkait rencana investasi pengelolaan sampah di TPA tersebut.

“Studi kelayakan ini dilakukan oleh mereka sendiri dan mereka sudah punya angka-angkanya, termasuk perhitungan untuk berapa jumlah BBM, berapa jumlah kompos yang dihasilkan, sudah ada hitungannya semuanya,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (27/10/2023).

Prospek dari keberadaan pengelolaan TPA tentunya akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi hal tersebut ternyata mampu menghasilkan sebuah energi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Semisal pengelolaan sampah dapat dijadikan sebagai bahan bakar sebagai listrik yang pasti sudah dirasakan oleh rakyat sekitarnya, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas.

Namun akan berbeda cerita jika kondisi yang terjadi adalah tata kelolanya diserahkan ke pihak asing. Tentu asas manfaat yang didapat bukan lagi berupa layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang tak ayalnya merupakan realisasi sebagai kewajiban negara. Tentu keuntungan yang ada akan dikuasai oleh pihak asing.

Seharusnya negara memahami bahwasanya negara tidak perlu berharap pada investasi dalam hal tata kelola di dalam negeri. Karena jika dianalisa, tindakan tersebut akan berpengaruh dengan memberikan efek berbahaya terhadap kemandirian kedaulatan dalam suatu negara. Tentunya berharap pada investasi dari pihak asing, merupakan mekanisme yang sudah pasti ada di dalam negara yang menganut sistem kapitalisme-sekuler. 

Kapitalisme yang berpatok pada asas manfaat yang diperoleh sebanyak-banyaknya, dan sekulerisme yang diartikan bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam tiap lini kehidupan. Sehingga terciptalah tabiat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara yang salah bahkan merugikan pihak yang lain. Di sisi lain, hal tersebut juga berdampak pada terbentuknya sifat pragmatis dan instan, sehingga tidak heran langkah yang dipilih adalah menyerahkan pengelolaan ke pihak asing. Apalagi pihak asing dengan senang hati menyetujui hal tersebut, karena mampu melihat prospek yang menjanjikan untuk kedepannya.

Akan berbeda kondisinya jika berdasarkan pada pandangan Islam. Di dalam Islam, dalam hal pengelolaan yang ada di dalam negeri maka hal tersebut merupakan andil secara penuh oleh negara. Negara tidak akan memberikan intervensi sedikitpun kepada pihak asing. Karena di satu sisi mengancam potensi milik negara dimonopoli pihak asing dengan skenario mereka, dan di sisi lain negara tidak dapat memiliki secara penuh kekayaan tersebut.

Jika di dalam Islam, pengelolaan akan dipegang secara penuh oleh negara. Sehingga hasilnya nanti akan dikembalikan dan diperuntukkan dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak heran peradaban Islam pernah mencapai masa emasnya dalam waktu yang lama. Tentunya mekanisme tersebut yang berefek pada pencapaian kesejahteraan masyarakat hanya akan dapat diwujudkan jika ada penerapan Islam secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan. 

[Wallahu a’lam bisshowab]