Oleh: Fithri Arini, S. Pd
(Aktivis Muslimah)
Pembahasan Indonesia Emas 2045 masih terus bergulir. Terlebih menjelang Pemilu 2024 mendatang yang dengan adanya pergantian presiden diharapkan bisa meneruskan tongkat estafet dalam menciptakan perekonomian negara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, dalam rangka menuju negara maju, maka pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 10.000 dolar AS atau Rp. 150 juta per bulan selepas 2030 hingga 2045. Ini berarti pendapatan minimal sekitar Rp. 10 juta per bulan. (tirto.id, 23/10/2023)
Kementerian PPN/Bappenas, selaku pengampu dokumen RPJPN 2025-2045 melibatkan berbagai pemangku kebijakan juga lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita ini. Termasuk lembaga terkecil masyarakat yakni keluarga. Keluarga menjadi salah satu pilar penentu keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyoroti masalah-masalah krusial keluarga Indonesia saat ini seperti kemiskinan ekstrim yang mengakibatkan kelaparan sehingga tumbuh individu stunting dalam keluarga. Sehingga itu akan berefek pada produktifitasnya ke depan, baik dari sisi fisik maupun pendidikan. Jadi, mana mungkin Indonesia akan mencapai kemajuan jika individu bangsanya lemah dan tak berpendidikan? Maka disinilah menurut BKKBN peran keluarga sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. (news.republika.co.id, 28/10/2023)
Landasan Kapitalisme
Pembentukan individu bangsa tak bisa dilepaskan dari peran negara. Kebijakan negara di segala segi kehidupan akan berdampak pada kualitas manusia-manusianya. Baik kebijakan politik, ekonomi, sosial maupun pendidikan. Sayangnya, Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju jika masih berlandaskan pada sistem kapitalisme. Kebijakan negara dalam kapitalisme lebih bertumpu untuk menguntungkan kepentingan pengusaha, daripada memihak rakyat. Sebut saja UU Minerba, UU Omnibus Law (baik Cipta Kerja maupun Kesehatan), UU Penanaman Modal, dan sebagainya. Semuanya sarat kepentingan asing, dan faktanya bisa dirasakan bahwa seluruh undang-undang itu semakin membuat rakyat menderita.
Akibat UU ala kapitalis, sumber daya alam melimpah yang dimiliki negeri ini mengalir ke kantong pengusaha dan negara lain, sementara rakyat sendiri pontang panting demi bertahan hidup. Lapangan pekerjaan semakin hari semakin berkurang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik, biaya pendidikan dan kesehatan semakin melangit. Berbagai kebutuhan masyarakat yang lain pun juga tak kalah pahit, tidak ada jaminan dari pemerintah.
Belum lagi masalah pendidikan, kurikulum dibuat dengan tujuan yang tak jauh dari kepentingan bisnis semata, bukan dalam rangka membangun kualitas anak bangsa. Output pendidikan tak jauh dari bekerja, bekerja dan bekerja. Menjadi buruh pengusaha, bukan untuk menciptakan karya. Sebagaimana harapan yang tertuang dalam pilar pertama visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah harapan pengusaha dan asing pada generasi kita, menjadi buruh bagi para pemilik modal. Kualitas rendah, gaji pun suka-suka.
Jadi jelas, Indonesia tak akan bisa menjadi negara maju jika masih berlandaskan pada sistem kapitalisme, karena akan selalu berada dalam posisi terjajah tergantung kepada pengusaha dan negara lain.
Maka sungguh sangat mengherankan jika negara melimpahkan tanggung jawab menjadi negara maju tersebut kepada keluarga. Hal ini mencerminkan negara tidak memiliki visi ideologis, abai pada kewajiban sebagai negara, pelayan dan pengurus masyarakat.
Kembali Kepada Islam
Islam memberikan solusi atas berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan negara memiliki visi menjadi negara adidaya dan memberikan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Islam memiliki sistem/aturan lengkap dari Sang Pencipta Alam Semesta. Karena aturan datang dari Sang Pencipta, maka tidak diragukan lagi pasti dapat menyejahterakan.
Sejarah membuktikan, kurang lebih 1300 tahun lamanya syariat Islam yang diterapkan dalam sebuah negara berhasil menguasai dan mengayomi ¾ bagian dunia. Tak mungkin sebuah sistem dapat menguasai bagian dunia seluas itu jika sistemnya bukanlah sistem yang baik. Dan sistem ini tak bisa hanya diterapkan sebagian saja, tetapi harus menyeluruh jika menginginkan sebuah negara bisa menjadi negara maju, sebagaimana fakta sejarah tersebut. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah SWT,
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS. Al-Baqarah (2): 208).
Jadi tak ada cara lain untuk menjadi negara maju kecuali tunduk dan menerapkan seluruh aturan Allah SWT. Dari sinilah negara ini benar-benar akan menjadi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang akan mendapatkan ampunan dan Tuhan Yang Maha Pengampun. Wallahu a’lam bishshowab.
.jpg)