DALAM KAPITALISME UDARA BERSIH MENJADI LANGKA


Oleh Imas Cucun



Udara bersih merupakan suatu kebutuhan setiap mahluk hidup,namun keberadaannya kali ini sangatlah sulit untuk didapatkan, terutama dikota -kota besar seperti yang terjadi di ibu kota negara Indonesia Jakarta.


Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sudah mengalami laju pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir, akan tetapi pertumbuhan ini juga diiringi beberapa permasalahan lingkungan yang serius, salah satunya adalah polusi udara yang telah mencapai tingkat yang sangat menghawatirkan dengan dampak yang sangat merugikan manusia dan ekosistem.


Kualitas udara di Jakarta pada hari kamis(23-11-2023) pagi sudah menunjukan indikator oranye artinya tidak sehat, bagi kelompok masyarakat sensitif. 

Untuk itu masyarakat yang sensitif ini dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika berada diluar  ruangan, menutup jendela agar terhindar dari udara kotor dari luar, menghindari aktivitas olah raga diluar ruangan, menyalakan penyaring udara didalam ruangan agar udara yang masuk tidak membahayakan kesehatan.


Banyak indikator dari penyabab buruknya kualitas polusi udara Jakarta diantaranya:

Pertama, kendaraan bermotor. Tingginya

 jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta akibat dari pola serta gaya hidup kapitalis yang konsumeristik yang sudah meninggalkan transportasi umum seperti kereta, bus, serta kendaraan umum lainnya. Semua berlomba-lomba memiliki dan mengendarai kendaraan pribadi. Gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil mengandung zat berbahaya seperti nitrogen dioksida (NO2).


Kedua, faktor industri. Dampak dari investasi dan liberalisasi menjadikan industri makin menjamur di Jakarta dan sekitarnya. Proses industri seperti pembakaran batu bara dan penggunaan bahan kimia dapat menghasilkan emisi berbagai zat pencemar.


Ketiga, faktor kontruksi

Pembangunan dan kontruksi gedung-gedung tinggi. polusi udara akibat debu dan partikel-partikel dari aktivitas kontruksi.


Empat faktor pertanian dan pembakaran sampah. Praktik pertanian dan pembakaran sampah yang tidak terkendali juga berperan penting terhadap polusi udara, terutama dalam bentuk partikel dan gas-gas beracun.


Dampak yang dihasilkan akibat polutan udara sangat menghawatirkan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah, perubahan iklim dan juga mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan seperti gangguan pernapasan, gangguan fungsi paru-paru juga bisa berepek buruk pada kehamilan.


Itulah sebabnya Koalisi inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Ibu kota) pada tgl 4 Juli 2019 melakukan gugatan kepada Pemerintah yang di anggap lalai dalam menyediakan udara bersih.

Setelah melalui proses pengadilan yang panjang yakni lebih dari dua tahun.  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan para penggugat pada sidang putusan 16-September 2021.


Hakim menyatakan tergugat   1( presiden Jokowi Dodo ), tergugat 2 ( Menteri lingkungan hidup dan kehutanan ), tergugat 3 ( Menteri kesehatan ) dan tergugat 4 ( Gubernur DKI Jakarta), telah melakukan perbuatan melawan hukum, hakim menilai tergugat telah lalai dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat diwilayah Jakarta.


Namun para  tergugat ( kecuali Gubernur DKI jakarta)) mengajukan banding pada 30 September 2021. Banding ini ditolak pengadilan tinggi pada 17 Oktober 2022. Akan tetapi pemerintah lagi-lagi tidak mau menjalankan keputusan pengadilan, pada tgl 13 Januari menteri LHK  Siti Nurbaya Bakar mengajukan kasasi disusul kemudian di tgl 20 Januari Presiden Jokowi pun melakukan hal yang sama.


Pada senin 13 November 2023 Hakim Agung Takdir Rahmadi sebagai ketua MA memutuskan tolak kasasi 1 dan 2 "kasus nomer 2560/PDT/2023 merupakan hasil dari gugatan yang di ajukan oleh 32 warga terkait pencemaran udara.

Penolakan MA atas kasasi presiden dan kawan-kawan pada kasus polusi udara di Jakarta dianggap sebagai kemenagan rakyat, 

Anehnya hukuman yang diberikan hanya dalam bentuk penentuan pengetatan Baku Mutu udara Ambien Nasional dan lain-lain yang sesungguh nya itu merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan pemerintah.


Dalam Islam tugas penguasa adalah melayani dan mengurusi segala kepentingan rakyatnya dengan sepenuh hati.

 Kebijakan-kebijakan nya senantiasa berpihak pada kemaslahatan rakyat dan akan menjauhkan mereka dari bahaya yang lebih besar terutama kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan kesehatan.


 Tiga hal yang seharusnya negara lakukan kepada masyarakat sebagai pengurus rakyat, pertama kebijakan yang pro rakyat dengan tidak sembarang memberi izin perusahaan atau industri beroperasi tanpa disertai penanganan AMDAL dan limbah secara komprehensif apalagi jika berkaitan dengan perusahaan yang memproduksi sumber daya alam yang mestinya dikelola secara mandiri oleh negara tidak boleh diserahkan kepada individu asing maupun swasta.


 Kedua, penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti yang dianjurkan dalam Islam. Banyaknya polutan dan limbah akibat  diterapkannya sistem hidup kapitalistik yang membuat konsumeristik terus membudaya, politik hidup kapitalistiklah yang membuat manusia hilang kesadaran dalam menjaga lingkungan dan alam bersama-sama, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan menghilang seiring ke rakusan dan ketamakan yang terpelihara dalam kehidupan sekuler kapitalisme


Ketiga memberi sanksi tegas yang berefek Jera termasuk kepada penguasa. Pemimpin yang melalaikan amanah atau melakukan pelanggaran diberi sanksi teguran hingga pemecatan oleh qodhi mazhalim.


Pelanggaran berat terhadap Syariat Islam tidak akan ditoleransi dalam bentuk apapun, terutama menyangkut keselamatan rakyat. Dengan tiga hal tersebut tupoksi negara akan terlaksana dengan baik melalui penerapan Islam secara Kaffah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.


Wallahualam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post