Berantas Korupsi di Alam Demokrasi, Mustahil!

Oleh: Mustika Lestari

(Pemerhati Masalah Sosial Politik)

Korupsi di Indonesia telah membudaya sejak dahulu. Hingga kini, kasus serupa pun ibarat hidangan sehari-hari yuang disajikan awak media. Belum tuntas kasus yang satu, muncul beragam kasus baru yang serupa. Tidak tanggung-tanggung, negara terus mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ulah maling uang tersebut. Wajar, jika saat ini Indonesia disebut darurat korupsi.

Terbaru, KPK RI melaporkan sebanyak 1.600 maling uang rakyat ditangkap sepanjang kurun waktu 20 tahun sejak 2003-2023. Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan roadshow Bus KPK dan road to Hakordia 2023 di Banda Aceh (9/11), menambakan khusus tiga tahun terakhir KPK RI sudah menangkap dan menahan tersangka lebih kurang sebanyak 513 orang. Hal itu sebagai bukti keseriusan dari KPK memberantas korupsi. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini tidak cukup dengan hanya kegiatan penindakan saja, tetapi juga perlu pendidikan dari masyarakat untuk membangun kesadaran, keprihatinan, pemahaman terhadap generasi agar tidak melakukan korupsi (pikiran-rakyat.com, 9/11/2023).

Kita tidak bisa menampik bahwa semakin lama praktik korupsi kian meluas. Ada saja para pemilik jabatan yang terseret kasus tersebut, entah itu kelas teri maupun kelas kakap, mulai dari pegawai biasa, pejabat pemerintahan, hingga koruptor tangkapan besar para petinggi lembaga di Republik ini. Tidak tanggung-tanggung ada yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menyulitkan penelusuran yang berwenang.

Mayoritas menyadari bahwa memberantas korupsi di negeri ini memang sulit. Faktanya sejak awal kemunculannya hingga kini, pemerintah begitu getol mengupayakan beragam solusi untuk menuntaskannya, seperti merumuskan kebijakan yang diharapkan membuat jera pelaku, membentuk lembaga antikorupsi, dan lain-lain. Harapannya agar Indonesia dapat bersih dari para koruptor, dan sebagai masyarakat kita patut mengapresiasi hal itu. Sayangnya, pelaku bukan hanya seperti biasanya, melainkan banyak pula dari dalam tubuh institusi yang seharusnya menjadi tumpuan harapan masyarakat. 

Benar, kini korupsi menyeret pelaku secara berjamaah, ramai-ramai menzalimi rakyat dengan penyimpangan jabatannya. Hanya saja, mesti dipahami bahwa fenomena tersebut bukan sekadar kesalahan dari sisi personal, melainkan struktural yang dibawa oleh sistem. Sistem politik demokrasi-kapitalisme telah nyata menjadi biang kerok terus bertumbuhnya para maling, mulai dari tingkat pusat sampai perangkat paling bawah.

Hal tersebut didukung oleh keniscayaan mahalnya biaya politik demokrasi yang menjadi "bumerang" bagi keberlangsungannya. Keterampilan yang ditentukan oleh "isi tas" mengharuskan pelakunya memilih cara kotor agar mampu bersaing. Modal sementara bersumber dari cukong politik. Setelah terpilih, niat untuk melakukan praktik-praktik korup mulai terencana demi kembalinya modal. Sebab, berharap pada hasil keringat sendiri, nampaknya sangat jauh dari kata cukup.

Belum lagi hilangnya nilai moral dalam diri pelaku, keringnya iman dalam jiwa, mudah saja berkhianat atas amanahnya. Ditambah dengan kehidupan yang materialistik, menjadikannya budak materi, hingga berani mengambil uang yang bukan haknya tanpa rasa berdosa sedikit pun. Tindakan terus dilakukan, bahkan oleh pelaku yang sama.

Berikutnya sanksi yang sangat lembek terhadap para pelaku. Kuatnya pengaruh jual beli hukum menjadikan pihak yang bertanggungjawab begitu tumpul membabat para koruptor. Jangankan jera, sebaliknya diberikan fasilitas elite, panen remisi, pengampunan, bahkan tidak tersentuh sel tahanan. Wajar jika setiap celah negeri ini telah rata dengan para maling berdasi, hingga level internal lembaga anti-rasuah. Alhasil, pemberantasan korupsi dalam demokrasi tidak lebih dari teori basa-basi yang mustahil untuk terwujud. 

Telah nyata konsekuensi dalam penerapan sistem kehidupan kapitalisme-demokrasi buatan manusia yang menjadikan sekularisme sebagai asasnya. Ketika peran agama dijauhkan bahkan dihilangkan secara total dari kehidupan. Lahirlah orang-orang pemuja dunia, hidup dengan segudang kepentingan pribadi, ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan berkhianat kepada rakyat dan negara. 

Berharap pada regulasi, di zaman ini kondisinya semakin lemah dengan munculnya beragam aturan yang membatasi gerak lembaga pemberantasan korupsi. Bahkan, oknum di dalamnya turut terlibat dalam tindak korupsi. Jika demikian, mustahil bagi negeri ini untuk  bebas koruptor selama pijakannya masih demokrasi-kapitalisme yang mengondisikan fenomena itu.

Maka mengupayakan pemberantasan tindak korupsi dalam demokrasi hanya membuang waktu dan energi, sebab solusi yang ditawarkan hanya ala kadarnya yang tidak menyentuh akar persoalan. Islam hadir menawarkan solusi mendasar untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas korupsi. Bukan sekadar memberantasnya setelah terjadi, melainkan sekaligus mencegahnya sebelum terjadi aktivitas serupa, dengan memberlakukan beberapa mekanisme. Pertama, para pemangku kursi kuasa memiliki dasar iman dan takwa yang kukuh, yang dengannya lahir kesadaran bahwa amanah yang diberikan kepadanya adalah amanah syariat yang akan dimintai pertanggungjawaban jika ia laksanakan atau pun lalai.

Kedua, sistem pemilihan pejabat publik dalam Islam tidaklah mahal. Sebab kepemimpinan Islam bersifat tunggal, dimana pengangkatan dan pencopotan pejabat negara menjadi kewenangan Khalifah yang sudah pasti memiliki loyalitas kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Dengan demikian, tidak akan muncul aktivitas korupsi dalam tujuan pengembalian modal kepada cukong politik.

Ketiga, pemerintahan dalam Islam membentuk badan pengawasan atau pemeriksa keuangan untuk mengetahui apakah pejabat melakukan kecurangan atau tidak. Islam memberikan upah yang layak kepada mereka para pengurus urusan rakyat, sehingga apabila ada harta para pejabat, aparat, dan lain-lain yang melebihi batas kewajaran maka disebut ghulul yang hukumnya haram, sekali pun disebut sebagai hadiah.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa dari kalian kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih maka itu adalah ghulul yang ia bawa pada hari kiamat," (HR. Muslim; Ahmad). 

Keempat, benteng terakhir dalam sistem Islam untuk memberantas korupsi adalah sanksi tegas yang diberlakukan kepada para pelaku. Karena termasuk ta'zir, maka kadar dan bentuk sanksinya diserahkan kepada hasil ijtihad pemimpin Islam atau sesuai kebutuhan seorang qadhi. Di antaranya dapat berupa penjara, cambuk, bahkan pada kadar kerugian rakyat dan negara yang besar, dapat diberikan hukuman mati.

Inilah seperangkat solusi dari syariat Islam untuk menuntaskan persoalan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Singkatnya, negeri ini memerlukan penerapan aturan sesuai konsep syariat untuk meminimalisasi bahkan menyudahi kasus korupsi yang sudah mendarah daging. Setelah aturan manusia terbukti gagal menghadirkan jalan penyelesaian, maka kembali kepada aturan Sang Pencipta adalah solusi satu-satunya. Bukankah syariat Islam diturunkah Allah SWT sebagai jalan terbaik bagi makhluk-Nya? Wallahu a’lam bi showwab.