> Rakyat Butuh Bukti Nyata, Bukan Penghargaan Semata - NusantaraNews

Latest News

Rakyat Butuh Bukti Nyata, Bukan Penghargaan Semata


Oleh Arini Faaiza

Pegiat Literasi


Dua tahun menjabat sebagai Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali meraih penghargaan bergengsi pada perhelatan Indonesia Award 2023 dalam kategori Excellent Award for Initiative Strategic. Sebagai pemimpin daerah Dadang dinilai sukses meluncurkan program unggulan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung melalui program pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan.


Dalam acara tersebut Dadang Supriatna menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari kekhawatirannya terhadap masyarakat yang terjerat pinjaman online dan bank emok. Dengan adanya pinjaman ini ia berharap akan terbuka peluang investasi dan menambah pelaku UMKM baru sekaligus mendukung UMKM yang sudah ada agar tidak gulung tikar, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung akan lebih sejahtera. (detikjabar, 01/09/2023)


Penghargaan yang diraih oleh seorang pemimpin karena berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat adalah prestasi yang membanggakan. Namun, benarkah pencapaian tersebut sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat? Pasalnya masyarakat dikatakan sejahtera apabila tercukupi seluruh kebutuhannya baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan saat ini banyak kalangan masyarakat bawah yang kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. 


Dari hari ke hari kehidupan masyarakat kian sulit dengan naiknya harga kebutuhan pokok secara silih berganti tanpa mengenal musim, sedangkan penghasilan mereka sangat minim. Di beberapa daerah tidak sedikit kaum ibu yang rela berdesakan mengantri berjam-jam demi mendapatkan sembako murah. Berbagai program bantuan yang diluncurkan pemerintah pusat maupun daerah nyatanya tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat, banyak di antaranya yang tidak tepat sasaran bahkan menjadi ajang korupsi berjamaah. 


Bagi kalangan bawah, kesejahteraan yang kerap digembar-gemborkan oleh penguasa seolah hanya mimpi di siang bolong. Meskipun saat ini prosentase kemiskinan di Kabupaten Bandung telah mengalami penurunan, namun tetap saja banyak masyarakat yang kesulitan untuk  membeli kebutuhan pokok. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali, bukan hanya program pinjaman yang dapat diakses oleh pelaku UMKM. Sebab, kesulitan dirasakan oleh seluruh warga bukan hanya para pelaku usaha. 


Demikianlah apabila negara diatur dengan sistem demokrasi kapitalisme. Keberhasilan seorang pemimpin hanya dinilai berdasarkan angka dan persentase, bukan dari kehidupan riil rakyatnya. Sebab dalam sistem ini penguasa hanya bertugas sebagai pembuat aturan, bukan pengayom. Maka tidak heran kebijakan yang dihasilkan pun sarat dengan berbagai kepentingan kelompok sedangkan rakyat dianaktirikan. Padahal kekayaan alam negeri ini melimpah, mulai dari daratan, lautan hingga pegunungan. Apabila Sumber daya alam tersebut dikelola secara mandiri oleh negara tentu rakyat negeri ini tidak akan mengalami kemiskinan.


Semakin lama sistem demokrasi kapitalisme diterapkan nyatanya hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Kesejahteraan hakiki hanya akan terwujud apabila Islam dijadikan dasar untuk mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang ekonomi, sosial maupun pemerintahan. Sebab, aturan Islam berasal dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah Swt. melalui Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.


Pada masa aturan Islam diterapkan dalam sebuah institusi negara, sangat sedikit warga yang terkategori miskin. Karena seorang penguasa dalam sistem Islam akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengayom rakyat, semata-mata karena keimanan kepada Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:


“...Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perihal rakyat yang dipimpinnya....” (HR. Muslim)


Salah satu contohnya yakni pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu  bahkan tidak ditemukan satu orang pun yang bersedia menerima zakat, karena seluruh rakyatnya hidup berkecukupan.


Negara yang menerapkan aturan Islam memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, negara juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki, bahkan dalam kondisi tertentu negara memberikan nafkah kepada individu per individu rakyatnya. Melarang aktivitas riba dalam setiap kegiatan perekonomian dan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan adil sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Modal usaha diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan melalui baitulmal tanpa syarat yang berbelit, sehingga rakyat dapat dengan leluasa menjalankan usahanya. 


Seorang Pemimpin dalam Islam tidak akan bangga dengan penghargaan dari manusia, sebab ia sadar bahwa kekuasan yang diemban memiliki konsekuensi berat kelak di akhirat. Maka dari itu sudah saatnya umat menyadari pentingnya perjuangan menegakkan kembali aturan Islam dalam institusi negara, agar kesejahteraan bukan lagi sekedar angan-angan. 


Wallahu a'lam bi ash shawab.

NusantaraNews Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.