Mekanisme Islam Mengatur Ketahanan Pangan

Oleh Nurul Aini Najibah

Aktivis Dakwah

Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia merasa was-was dikarenakan kenaikan harga beras terus merangkak. Panel Badan Pangan melaporkan bahwa harga beras jenis medium mengalami kenaikan sebesar Rp20, sehingga mencapai Rp12.110 per kg. Hal ini merupakan rata-rata harian nasional pada tingkat pengecer lokal. 

Menurut Pengamat Pertanian, Khudori menjelaskan bahwa kenaikan harga beras selama periode ini sebenarnya adalah siklus normal. Ini merujuk pada pola di mana harga gabah atau beras cenderung tinggi selama musim gadu (Juni-September), dibandingkan dengan musim panen besar (Februari-Mei). Ia juga menyebutkan faktor pemicu harga beras melonjak tajam dikarenakan adanya siklus panen, perkiraan produksi beras yang menurun, El Nino dan efek dinamika global yang tercermin dari kebijakan negara-negara eksportir beras yang cenderung restriktif. Salah satunya adalah larangan ekspor dari India. (cnbcindonesia, 22/08/2023)

Alasan India menghentikan proses ekspor adalah guna menurunkan harga beras domestik, dengan tujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Penting untuk disadari bahwa dalam beberapa minggu terakhir, harga beras di India telah meningkat mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakpastian cuaca telah mengancam produksi beras. Tentu saja ini menjadi dampak serius bagi negara yang mengimpor beras dari India, terutama Indonesia. Hal ini juga mencerminkan lemahnya kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia akibat kebijakan pangan berdasarkan kapitalisme. Negara hanya berperan sebagai regulator dan membiarkan korporasi menguasai tata kelola pangan dan berbagai proses produksinya.

Dalam kerangka kapitalisme, sektor swasta memiliki peran utama dalam mengendalikan seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi barang dan jasa, dengan tujuan mencapai profit. Padahal negara hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan dan pendapatan melalui pajak dari para pemilik modal. Itu  dikarenakan perusahaan besar umumnya menguasai sektor pertanian dengan fokus pada keuntungan. Upaya maksimal untuk profit sering mengakibatkan eksploitasi sumber daya. Pengusaha cenderung mengekspansi lahan pertanian dengan tanpa pertimbangan ekosistem, termasuk deforestasi. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan juga diabaikan, berdampak pada degradasi tanah dan lingkungan dalam jangka panjang.

Selain itu, sistem ini tidak memiliki gagasan untuk mensejahterakan rakyat sama sekali. Bahkan, wacana mengenai kemandirian pangan tanpa intervensi swasta juga tidak ada dalam sistem ini. Para pemilik kepentingan malah bertindak seolah-olah pengusaha, dengan fokus untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga, ketika mereka meraih keuntungan tinggi, maka imbasnya juga akan dirasakan oleh negara. Dengan begitu, negara tidak menunjukan perhatian terhadap kelestarian lingkungan, ketahanan pangan serta kebutuhan pokok masyarakat.

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dipandang melalui peran penguasa dalam mengelola urusan umat. Penguasa dalam sistem Islam bertindak sebagai pelayan umat. Maka, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan segala kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri. Berdasarkan prinsip ini, negara tidak bisa membiarkan pihak lain menggantikan perannya dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Selain itu, Islam memiliki konsep sangat jelas terkait pengelolaan pangan, yakni mencapai kemandirian pangan dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dengan diatur sistem ekonomi Islam. Islam meyakini bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam kebijakan pertanian Islam, upaya untuk menjaga produksi pertanian agar tahan lama menghadapi krisis akan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produktivitas pertanian akan dilakukan melalui intensifikasi, di mana negara akan memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur terbaik untuk produksi pertanian, termasuk peralatan modern, benih unggul, pupuk, dan obat-obatan yang diperlukan. Untuk menjalankan program ini dengan sukses, pemerintah bisa memberikan subsidi kepada petani untuk memperoleh benih unggul, pupuk, dan obat-obatan. Selain itu, pendidikan mengenai teknik pertanian modern yang efisien akan diberikan kepada petani. Dalam situasi di mana petani menghadapi kesulitan finansial, negara akan memberikan modal untuk membantu mereka mengelola lahan pertanian mereka. Melalui bantuan ini, petani akan terbebas dari beban hutang.

Disisi lain, ekstensifikasi pertanian diimplementasikan melalui pendekatan perluasan wilayah pertanian yang ada. Pendekatan ini dapat terealisasi melalui tindakan membuka area baru atau mengubah area yang tidak produktif menjadi lahan pertanian. Pemerintah juga akan mengalokasikan lahan pertanian kepada individu yang memiliki kemampuan bertani namun tidak memiliki lahan. Di dalam sistem Islam, fungsi ini dikenal sebagai “diwan atha”. Di samping itu, pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah yang tidak produktif, melindunginya, serta mengubahnya menjadi lahan pertanian yang produktif. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang telah memberi pagar pada sebidang tanah, tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Daud)

Terlepas dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, aspek pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan politik pertanian Islam. Negara akan mempermudah akses terhadap pestisida dan zat kimia yang tidak merusak lingkungan, serta menghindari deforestasi yang sembarangan. Lebih dari itu, negara dapat mewajibkan pemilik lahan pertanian untuk menjaga lahan mereka dengan menanaminya. Sehingga, ketika masa panen tiba, negara akan menyediakan kemudahan bagi petani dalam pengolahan hasil pertanian mereka dan memastikan hasil ini dapat dijual dengan harga yang adil. Dalam upaya menjaga keseimbangan harga, negara akan melarang praktek penimbunan dan manipulasi harga dengan sengaja.

Dengan demikian, melalui kerangka sistem politik ekonomi Islam, kemandirian pangan akan tercapai karena peran utama Islam sebagai penyedia dan pemastian kebutuhan pangan masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Begitu pun segala bentuk manipulasi harga akan dihilangkan berkat pengawasan yang dilakukan oleh negara, sehingga fluktuasi harga tidak akan terjadi dengan mudah. Kondisi ekonomi para petani juga akan membaik karena perhatian yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Wallahu a’lam bii Ash-shawab.