Pegiat Literasi
Menjelang akhir tahun ini Pemkab Bandung akan akan memulai pembangunan RSUD Bedas di wilayah Pasirjambu Ciwidey dan Rancabali (Pacira). Menurut M. Ridwan Kabag pengadaan barang dan jasa serda Pemkab Bandung, mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan lelang atau tender proyek cut and fiil RSUD Bedas Pacira. Dengan kehadiran RSUD Bedas Pacira, Ridwan berharap masyarakat bisa memanfaatkannya terutama wilayah Pacira dan sekitarnya. Karena menurut Bupati Bandung pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bandung. Pembangunan konstruksi dan fisik rumah sakit diperkirakan akan menelan biaya sebesar 31 miliar. Bupati Bandung berharap dengan adanya benyak rumah sakit akan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bandung. Dan juga dengan adanya pembangunan rumah sakit akan banyak menyerap tenaga kerja sehingga angka penganguran bisa ditekan. (Ketik, 25/8/2023)
Dengan membangun RSUD yang banyak sepintas memang sangat menguntungkan dan membantu masyarakat. Namun, di balik semua itu negara justru mengharuskan masyarakat ikut program JKN dan KIS. Program yang dikelola BPJS Kesehatan ini yang sebagian dananya dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur padahal seharusnya itu untuk biaya kesehatan, menjadikan pelayanan kesehatan tak maksimal. Pembangunan rumah sakit atau pelayanan kesehatan sejatinya menjadi tanggung jawab negara. Jika pembangunan tersebut sangat urgen dan dibutuhkan masyarakat maka keberadaanya menjadi wajib. Masalahnya selain kebutuhan kesehatan itu hak publik, ternyata kebutuhan publik ini juga sarat kapitalisasi. Di antaranya diwajibkannya masyarakat untuk menjadi anggota BPJS, sementara untuk menjadi anggota BPJS harus bayar iuran setiap bulan belum masalah diskriminasi pelayanan ketika peserta BPJS akan berobat di rumah sakit kadang dipersulit.
Jelas, pembangunan RSUD tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat. Karena biaya kesehatan tetap ditanggung masyarakat bukan ditanggung pemerintah. Masyarakat yang pada saat ini sudah terbebani dengan biaya hidup yang semakin sulit akibat naiknya sejumlah bahan pokok, ditambah lagi sulitnya mencari pekerjaan dan PHK (pemutusan hubungan kerja), maka ketika pembangunan RSUD itu terwujud beban masyarakat akan semakin bertambah.
Saat ini, kesehatan yang terjamin dengan biaya murah bahkan gratis ini menjadi impian setiap warga masyarakat. Namun, di negara kapitalis ini semua itu ibarat mimpi belaka. Karena di sinilah pihak swasta memonopoli pelayanan kesehatan dengan menyebut asuaransi kesehatan semisal BPJS kesehatan yang bersifat wajib. Kondisi ini sekaligus menjadi bukti bahwa negara telah gagal mewujudkan pelayanan publik berupa kesehatan padahal pelayanan ini adalah kewajiban negara. Pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru kini menjadi sarana meraup untung bagi para kapitalis.
Lain halnya ketika pelayanan kesehatan itu mengacu pada aturan Islam. Seorang kepala negara akan menjamin hak dan kebutuhan rakyatnya baik itu sandang, pangan dan papan tanpa terkecuali kesehatan yang dipandang sebagai kebutuhan pokok (primer). Baik muslim ataupun non muslim negara di dalam sistem Islam akan memberikan jaminan kesehatan yang sama bahkan gratis. Karena kepala negara di dalam sistem Islam adalah periayah rakyatnya. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi :
"Kepala negara atau imam itu seperti penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya." ( HR Muslim)
Salah satu bukti riayah negara terhadap rakyatnya adalah diabngunnya rumah sakit di Kairo Mesir yang didirikan pada tahun 1248 M pada masa Khalifah Al-Mansyur dengan kapasitas 8000 tempat tidur. Yang juga dilengkapi dengan dokter-dokter yang terbaik dan juga fasilitas kesehatan yang lengkap. Pada masa itu jika ada warga yang sakit, tidak ada kekhawatiran dengan biaya yang mahal karena biaya kesehatan sudah dijamin oleh negara. Negara mengambil pembiayaan kesehatan dari Baitul mal.
Seorang kepala negara juga senantiasa mengupayakan layanan kesehatan tanpa memandang miskin atau kaya, semua berhak mendaptakan layanan kesehatan yang sama. Oleh sebab itu negara wajib mengalokasikan anggaran negara untuk kesehatan. Negara wajib mengupayakannya demi kemaslahatan rakyat. Bukti konkret tanggung jawab kepala negara terkait layanan kesehatan adalah Rasulullah saw. Bahwa Rasulullah saw. pernah mendapat hadiah dokter dari Raja Muqauqis dan dokter tersebut dijadikan sebagai dokter umum untuk mengobati masyarakat. (HR Muslim)
Hadis tersebut menerangkan bahwa di dalam sistem Islam seorang kepala negara bertanggung jawab atas kesehatan warga masyarakata. Pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma dengan mengirimkan dokter bagi yang sakit atau tersedianya sarana serta fasilitas kesehatan. Semua itu tentunya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan.
Wallahu a'lam bi as shawab
