 |
| Oleh: Hanipatul Jakrah |
Akhir-akhir ini diberitakan bahwa, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengalami kekeringan dan kematian yang memakan korban jiwa serta berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Bupati Puncak, Willem Wandik, di Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7/2023), mengatakan, kekeringan terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Willem juga menyebutkan ada sekitar 5 korban meninggal yang dewasa dan 1 orang lainnya bayi berusia 6 bulan. Korban meninggal dalam kondisi lemas. Mereka terkena diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala.
Kejadian ini dipicu karena cuaca ekstrem dengan temperatur suhu rendah dan tanpa hujan menerpa dan kondisi itu terjadi sejak bulan Mei 2023. BMKG juga mengeluarkan informasi tentang musim kemarau sejak bulan Maret lalu. Tujuannya agar pemerintah daerah bisa mengantisipasi dampak terjadinya kekeringan. Sehingga dari kejadian cuaca ekstrem tersebut membuat para petani ubi dan keladi gagal panen. Akibatnya, warga yang lapar terpaksa mengonsumsi tanaman umbi-umbian yang sudah busuk sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan warga menjadi terganggu dan kian memburuk. Hal ini disebabkan karena penanganan penyaluran bantuan logistik terkendala akses, maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume. Mereka takut pesawatnya ditembak oleh sekelompok kriminal bersenjata,” ungkap Willem.
Namun pada Sabtu, 29 Juli 2023, polda Papua mengungkapkan bahwa bantuan untuk para korban bencana kekeringan di Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume Kabupaten Puncak, Papua Tengah sudah mulai tersalurkan. Menurut Kabid Humas polda Papua kombes lgnatius, Benny Ady Prabowo menjelaskan, bantuan tersebut diantar langsung oleh Bupati Puncak, Willem Wandik dengan menggunakan pesawat sewaan ke distrik Agandugume. Demi mendapat bantuan makanan di Distrik Sinak, warga pun harus berjalan kaki selama dua hari.
Sungguh miris kelaparan di Papua yang berujung pada hilangnya nyawa rakyat. Sungguh ironis, kelaparan yang berujung kematian ini terjadi di Provinsi Papua yang dikenal sebagai wilayah SDA yang berlimpah bahkan terdapat PT. Freeport yang sudah lama beroperasi dalam mengelola SDA di sana (sejak tahun 1967 atau beroperasi sekitar 56 tahun). Perlu diingat bahwasanya jumlah cadangan emas terbesar ada di tanah Papua yakni sebesar 52% dari total cadangan emas Indonesia dengan luas mencapai 229. 893, 75 ha. Papua juga memiliki sebanyak 1,76 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak dan masih banyak sekali cadangan SDA lainnya yang dimiliki oleh Papua berupa batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam.
Kasus kematian rakyat yang ada di Papua ini menggambarkan terjadinya kesenjangan pembangunan di wilayah tersebut yang sejatinya kita ketahui sebagai penghasil sumber kekayaan alam yang melimpah. Secara logis tentu kita mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi kesenjangan pada suatu wilayah yang sejatinya dikenal sebagai penghasil kekayaan alam yang melimpah bahkan terjadi kelaparan hingga menyebabkan korban jiwa. Bukankah seharusnya rakyat yang bertempat tinggal pada suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya itu mendapatkan kecupan namun nyatanya tidak demikian. Tentu perlu dipahami apa penyebab dari semua itu.
Pemilihan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat akan memberikan bahaya kepada kehidupan rakyat. Dalam hal ini adalah sistem Politik Demokrasi dan sistem Ekonomi Kapitalisme. Sistem kapitalisme menghendaki negara tidak ikut campur dalam urusan hak kepemilikan apa pun termasuk kekayaan alam. Tugas negara hanya sebagai pembuat kebijakan yang melancarkan perusahaan-perusahaan menguasai Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya adalah milik rakyat. Padahal privatisasi SDA menyebabkan kemiskinan sistemik, buktinya nasib rakyat di negeri ini khususnya yang ada di Papua semakin terpuruk. Kapitalisasi SDA dan berbagai bentuk pelayanan rakyat oleh pihak swasta telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin terbuka lebar antara rakyat dan pemilik modal. Di sisi lain, politik demokrasi memastikan para pemilik modal ini semakin mudah dalam mengendalikan kebijakan pemerintah.
Sungguh sangat berbeda sekali jika kita menilai dari sudut pandang Islam. Masalah yang terjadi di Papua sejatinya akan selesai apabila rakyatnya hidup dalam naungan Islam karena penerapan aturan Islam yang dilakukan secara kaffah akan menjamin kehidupan rakyat menjadi sejahtera dan aman. Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab suatu negara, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (H.R al-Bukhari).
Negara dalam Islam akan menerapkan konsep kepemilikan Islam, SDA yang menguasai hajat publik memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh individu atau korporasi dan negara diwajibkan serta diharuskan untuk mengelola kekayaan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara yaitu baitul maal. Pengelolaan tersebut adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.
“Kaum muslim berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara: padang, air dan api.”(H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Khilafah melalui sistem ekonomi dan politiknya akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut di semua wilayah tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayahnya. Kemudian hasil dari pengelolaan alam tersebut didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi secara langsung sedangkan berupa sandang, pangan, papan dipenuhi oleh negara secara tidak langsung.
Khilafah akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan dan kekeringan dengan berbagai sebabnya, karena itu Khilafah akan sangat memperhatikan sektor pertanian, Khilafah akan menunjang kebutuhan-kebutuhan pertanian dengan meningkatkan industri-industri terkait seperti industri pupuk, alat-alat pertanian dan sebagainya. Kemudian Khilafah akan mendistribusikan hasil pangan tersebut sesuai dengan kebutuhan per wilayah. Dengan demikian, seluruh rakyat akan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan. Begitulah cara Islam menjaga rakyatnya agar tetap sejahtera dan tidak merasa kekurangan.
Wallahu a’lam bisshowab
