Aktivis muslimah ngaji
Indonesia sudah merdeka 78 tahun lamanya, tetapi fakta kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh negara Indonesia, khususnya di Papua. Kondisi masyarakat di Papua sungguh sangat menyedihkan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, bencana kelaparan dan kekeringan telah melanda Papua.
Dilansir Kompas.com, kelaparan di Papua Tengah yang dipicu bencana kekeringan telah membuat enam orang meninggal dunia dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang, masing-masing berasal dari Distrik Lambewi dan Distrik Agandugeme. Kondisi kesehatan masyarakat di Papua semakin anjlok. Hal ini karena mereka harus berjalan selama dua hari lamanya agar mendapatkan bantuan makanan dari Distrik Sinak. Hal ini karena distribusi makanan belum maksimal akibat terkendala masalah keamanan.
Krisis yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi terus berulang dan kali ini disebut menyebabkan enam orang meninggal dunia. Pengamat pertanian dari Universitas Papua, Dr Mulyadi, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi lebih dini permasalahan kelaparan yang berulang, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan seperti di pegunungan Papua Tengah. Dia menegaskan, pengiriman bantuan pangan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah tersebut.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, Maikel Primus Peuki, menilai kelaparan yang terjadi di Papua Tengah merupakan “kasus luar biasa” karena sudah terjadi berulang kali.Ia menjelaskan masyarakat adat Papua yang tinggal di wilayah rawan kekeringan memiliki kebiasaan berkebun, menanam, dan panen untuk menghasilkan makanan yang mereka konsumsi sendiri.
Sungguh ironis, kasus kelaparan yang menimpa ribuan warga Papua semakin menggambarkan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, tidak mampu hidup dalam kesejahteraan jika dikelola oleh orang yang salah.Ironis, Papua dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah ruah. Papua mempunyai tambang emas terbesar di dunia, dan telah dikuasai oleh Amerika PT Freeport yang telah beroperasi sejak 1967. Selain itu, Papua juga merupakan wilayah yang mempunyai SDA kaya akan bahan tambang, seperti tembaga, pasir kaolin, batu bara, besi, batu kapur, minyak bumi, dan gas bumi.
Belum lagi potensi pariwisata dengan pulau-pulau di Raja Ampat, keindahan bawah laut yang telah mendunia. Juga masih banyak potensi laut, flora dan faunanya, dan budaya Papua yang sangat khas dan etnik. Namun, rakyat papua tidak merasakan manfaatnya akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan oleh negara ini. Karenanya, pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki Papua diberikan pada swasta dan asing. Alhasil, Papua menjadi salah satu daerah yang miskin sekaligus muncul sumber konflik (KKB) yang merupakan bentuk pemberontakan rakyat Papua akibat ketimpangan sosial.
Fakta kekayaan alam tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Papua menjadi salah satu wilayah tertinggal oleh akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Kemiskinan di tanah yang kaya akan sumber daya alam masih menjadi PR bagi penguasa saat ini, apalagi selama ini kekayaan alam di Papua hanya dinikmati oleh para pemilik modal (investor asing).
Namun, sistem kapitalisme liberalisme yang kini menguasai negeri kita membuat SDA kita yang sangat berharga dengan mudah dikuasai oleh asing. Rakyat hanya bisa gigit jari dan mati kelaparan. Rakyat hanya bisa menyaksikan gunung emas di papua habis namun bukan dirasa oleh rakyat sendiri tetapi dikuasai oleh asing. Seperti inilah gambaran sistem kapitalisme liberal menguasai SDA yang sudah jelas itu merupakan kepemilikan umum. Dasar dari ekonomi kapitalisme adalah maslahat dan manfaat. Maka tidak mungkin kita berharap kesejahteraan pada sistem kapitalisme ini.
Sejatinya, Papua hanya merupakan satu gambaran dari sekian banyak dampak ketidaksejahteraan negeri yang kaya sumber daya alam ini akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler yang serakah. Tentunya, hal ini menjadi jalan para oligarki menguasai kekayaan alamnya. Padahal, ketika pengelolaan sumber daya alam ini dilaksanakan oleh pemerintah, maka sangat dimungkinkan akan surplus, bukan defisit atau punya utang ribuan triliun seperti saat ini.
Surplus anggaran ini tentu akan terjadi jika pemerintah peduli terhadap rakyatnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan gratis. Namun, saat penguasa kita menerapkan sistem kapitalisme sekuler, maka hal itu seperti mimpi di siang bolong.
Islam memiliki sistem ekonomi politik yang mensejahterakan semua wilayah, tanpa melihat potensi wilayah. Dalam islam, semua rakyat akan hidup sejahtera. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, islam juga memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan. SDA yang ada di dalam bumi merupakan titipan dari Allah bentuk rezeki dari Allah kepada penduduk bumi untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
Allah Taala berfirman, “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS Al-Hasyr [59]: 7).
Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).
Sumber daya alam adalah milik umum yang haram dikuasai oleh individu ataupun korporat. Sebab negara berhak mengelolanya dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat, agar rakyat bisa sejahtera dalam segala hal. Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara Baitul Maal.
Fungsi dari baitul mal sendiri salah satunya adalah menyalurkan bantuan kepada rakyat yang kurang mampu. Dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang yaitu seorang penguasa harus memperhatikan rakyatnya dan berusaha agar makanan dan bantuan tersalurkan dengan baik dan merata sampai pelosok negeri jika negeri mengalami pandemi musim ataupun cuaca yang buruk. Sehingga meminimalisir terjadinya kelaparan sampai kematian.
Khilafah melalui sistem ekonomi dan politiknya akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut di semua wilayah, tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayahnya. Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan, papan dipenuhi oleh negara secara tidak langsung.
Khilafah akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan, termasuk ketika terjadi kekeringan dengan berbagai sebabnya. Karena itu, khilafah akan sangat memperhatikan sektor pertanian. Khilafah akan mengatur kebutuhan pangan nasional dan memetakan daerah yang potensial untuk wilayah pertanian.
Kemudian khilafah akan menunjang kebutuhan–kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri-industri terkait, seperti industri pupuk, alat-alat pertanian, dan sejenisnya. Setelah itu, khilafah akan mendistribusikan hasil pangan dengan kebutuhan per wilayah. Dengan demikian seluruh rakyat bisa hidup sejahtera jauh dari kata kemiskinan dan kelaparan. Wallahu a’lam bi shawwab.
