Langkanya Gas LPG 3 kg: Gambaran Kebobrokan Sistem Kapitalisme

 

Oleh Susi Mariam Mulyasari, S.Pd.I

Pendidik Generasi dan Penggiat Literasi Linggar

 

Sebagaimana dilansir di situs media online www.dpr. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3 kg non subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, sebagai sebuah tindakan yang ia sebut “super tega” pada masyarakat.

Kebijakan ini akan sangat memberatkan rakyat, ditambah dengan adanya kebijakan ini potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab akan makin menambah penderitaan rakyat.

Potensi pengoplosan gas dari LPG subsidi ke kemasan yang non subsidi, akan kerap terjadi. Jika dibiarkan dan tidak adanya regulasi yang tegas dari pemerintah, justru kebijakan pembatasan LPG subsidi akan semakin memberatkan rakyat.

Kita tentu menyayangkan apabila kebijakan ini jadi diterapkan oleh pemerintah, sebab boleh jadi pokok permasalahan bukan terletak dari tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan pendistribusian LPG tersebut, jauh dari itu, memang sejak awal banyak pihak yang bermain di dalam penetapan kebijakan tersebut.

Sehingga, boleh jadi penyediaan gas LPG bagi rakyat yang selama ini dilakukan adalah sisa dari sekian banyak potensi alam yang dieksploitasi oleh perusahan besar yang sejak lama bercokol di negeri kita. Alhasil cadangan kebutuhan LPG di negeri kita tidak mampu memenuhi kebutuhan stok dalam negeri.

Dari awal kita sangat paham akan potensi cadangan gas, minyak dan Sumber Daya Alam lainnya sangat melimpah ruah bagi Indonesia. Masalahnya adalah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang sangat  pro kapitalis (para pemilik modal).

Ideologi kapitalisme yang sekarang diterapkan telah menghapuskan jati diri bangsa Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Dengan melihat fakta seperti ini, sangatlah wajar kalau mulai bermunculan gagasan untuk kembali kepada sistem Islam, sebagai implementasi jati diri bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai muslim.

Dalam Islam seluruh cadangan SDA termasuk gas merupakan kepemilikan umum yang semua pengelolaannya diserahkan kepada negera untuk kepentingan rakyat, dan haram hukumnya pemerintah menasionalisasikan bahkan menswastanisasikan Sumber Daya Alam tersebut. Pemerintah wajib mengelola SDA dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengalokasian dari hasil pengolahan SDA, sepenuhnanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi kehidupan rakyat, mulai dari pembangunan sekolah sebagai sarana pendidikan, rumah sakit dan kebutuhan pokok lain yang dibutuhkan oleh rakyat termasuk di dalamnya adalah gas.

Melihat fenomena kekurangan gas LPG, kelaparan, putus sekolah, dan lain sebagainya pasti akan terus bermunculan dan menjadi luka mendalam bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Sebab, masalahnya adalah kita sedang tidak menerapkan Islam di segala aspek kehidupan.

Sudah saatnya kita beralih kepada sistem kehidupan Islam, di mana semuanya diatur oleh aturan Allah Swt.

Wallahualam bissawab.