Mengamati Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Menjawab Isu Perubahan Iklim

Oleh: Novia Roziah

Dikutip dari buku Pengantar Green Economy, green economy merupakan salah satu faktor yang mampu memperbaiki kondisi kehidupan manusia dan keadilan sosial, dan secara signifikan mampu mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya lingkungan.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) yang dimaksud green economy atau ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi rendah karbon, menghemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Inklusif secara sosial yang dimaksud adalah merancang kegiatan ekonomi yang secara langsung dapat memberikan ruang akses yang lebih baik dan berkelanjutan terhadap layanan dasar, sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Pengertian green economy juga tidak lepas dari aspek perlindungan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengurangan angka kemiskinan.

Konsep ekonomi hijau sudah diinisiasi sejak tahun 1992, yakni saat terselenggara konvensi kerangka kerja PBB mengeluarkan kesepakatan yakni  protokol kyoto yang merupakan komitmen negara-negara maju untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Di Indonesia sendiri ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan bukanlah hal baru, karena Prof. Otto Sumarwoto telah berupaya mewacanakan mengenai perihal pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1972. Hal tersebut dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Overview of Indonesia's Sustainable Development, yang merekam berbagai upaya mengarah pembangunan berkelanjutan.

Baru-baru ini, pembahasan ekonomi hijau semakin hangat saat momentum presidensi G20.  Momen ini menjadi ajang Indonesia unjuk gigi dalam pembiayaan rendah karbon dan berkelanjutan sekaligus mengundang investasi pada energi baru dan terbarukan. Hal ini disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, saat pertemuan negara- negara G20, di Bali. Indonesia telah berkomitmen akan menyusun mekanisme transisi energi untuk mengakselerasi sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan.

Mengacu pada kebijakan peta jalan transisi energi Indonesia, pemerintah saat ini sedang gencar mengampanyekan rencana Indonesia sebagai salah satu produsen mobil listrik untuk elektrifikasi sektor transportasi demi meredam laju emisi gas rumah kaca. 

Kita ketahui bersama bahwa sektor transportasi merupakan pemakai BBM terbesar. Disusul sektor rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. BPS merilis jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai 136,13 juta unit kendaraan. Besarnya emisi gas rumah kaca dari pembakaran energi BBM sektor transportasi ini berdampak pada kenaikan tingkat pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrem. Pada bulan Oktober 2021 nilai rata-rata konsentrasi particullate matter 2,5 (polutan berbahaya bagi pernafasan berukuran kurang dari 2,5 mikrometer) di udara mencapai 26,9 mikrogram m3 atau 5 kali lipat lebih dari ambang batas yang ditetapkan oleh who sebesar 5 mikrogram per m3. Oleh karena itu, merespon hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres no 55 tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon khususnya di sektor transportasi.

Kemenkeu menyatakan untuk menguatkan berbagai dukungan ini,  diberikan insentif baik bagi produsen maupun pengguna mobil listrik berupa insentif pembebasan atau keringanan pajak,  pembebasan atau keringanan tarif tol, pembebasan dari ketentuan plat nomor ganjil genap dan pemberian diskon tarif listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pengembangan mobil listrik nasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/PMK.010/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Nyatanya, Penggunaan kendaraan listrik di negara-negara yang bergantung pada energi fosil justru menimbulkan jejak emisi yang lebih buruk dibandingkan kendaraan konvensional. Penelitian Chiu Cen Onn pada 2017 menemukan, dengan sistem ketenaga listrikkan Malaysia kendaraan listrik justru akan menimbulkan pelepasan karbon yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kendaraan berbasis bensin. Studi mencatat persoalan berasal dari dominasi pembangkit listrik di Malaysia yang berasal dari energi batubara 40% dan gas bumi 52%. Di Afrika Selatan studi menunjukkan angka pencemaran udara yang jauh lebih buruk setiap kendaraan listrik yang melaju sejauh 1 km emisi sulfur oksida yang dihasilkan mencapai 35 sampai 50 kali lebih banyak dibanding kendaraan konvensional. Sementara jejak karbon kendaraan listrik diperkirakan lebih besar sekitar 17% sampai 64% dibandingkan kendaraan konvensional

Fakta Perubahan Iklim

Dari laporan Climate Change Evidence & Causes pada tahun 2020 merilis bahwa, telah terjadi kenaikan suhu dalam rentang tahun 1850-2019. Selain itu terjadi penurunan batas permukaan laut artik pada musim dingin dan musim panas 1979 -2019 yang melewati batas maksimum hingga lebih -40 meter di bawah permukaan laut, data terakhir Kenaikan muka air laut semakin tinggi di wilayah tropis

Manusia dengan kegiatan pembakaran bahan bakar fosil, telah memberikan dampak pada pemanasan global. Menurut data, sekitar 9,5 miliar metrik ton karbon dilepaskan ke atmosfer setiap tahun melalui aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dan 1,5 miliar lainnya melalui deforestasi dan perubahan tutupan lahan lainnya. 

Keberadaan hutan dan vegetasi lainnya hanya mampu menyerap sekitar 3,2 miliar metrik ton per tahun, sedangkan lautan hanya menyerap sekitar 2,5 miliar matriks ton per tahun. Sebanyak 5 miliar matriks ton karbon yang diproduksi manusia tetap berada di atmosfer setiap tahun. Hal ini menjadi sebab meningkatnya konsentrasi karbondioksida secara global dengan rata-rata sekitar 2,3 bagian per juta pertahun. Sejak 1750, manusia telah melakukan aktivitas peningkatan karbondioksida di atmosfer hampir 50%.

Siapakah Aktor Global Penyebab Terjadinya Peningkatan Emisi CO²?

Pada tahun 2016, Data dari World Resource Institute (WRI) menyebutkan bahwa Cina sebagai kontributor utama emisi karbondioksida dunia sebesar 10,68 miliar ton emisi CO² pertahun. Kemudian disusul Amerika Serikat yang berada di posisi kedua dengan produksi emisi karbondioksida mencapai 5,82 miliar ton emisi CO2 per tahun. Indonesia termasuk dalam daftar negara kontributor emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Indonesia berada di urutan keenam dengan produksi mencapai 1,98 miliar ton emisi CO2 setiap tahunnya. Pada tahun 2021, data international energy agency (IEA) , posisi pertama emisi karbon dunia paling banyak berasal dari Tiongkok Cina yakni mencapai 11,54 giga ton karbondioksida. Negara penyumbang terbesar selanjutnya adalah Amerika Serikat dengan emisi karbon 4,64 giga ton karbondioksida diikuti Uni Eropa 2,71 gigaton CO2 dan India 2,54 gigaton CO2. Menurut IEA, emisi karbon global pada 2021 paling banyak berasal dari pembakaran batubara dan gas alam.

Ilusi Ekonomi Hijau  Dalam Sistem Kapitalisme

Pertumbuhan ekonomi global secara alami akan  menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan sekaligus memperlebar kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Perubahan lingkungan yang parah telah terjadi dan bagaimana orang-orang dari kelas ekonomi atas dan bawah terkena dampak yang tidak merata oleh perubahan ini. Kondisi ini mencerminkan masalah nyata yang akan dialami generasi mendatang saat perubahan iklim kita tidak dapat diubah

Kapitalisme global dan ekspansi ekonomi merupakan kekuatan pendorong bagi ketimpangan pendapatan dan perubahan iklim. Perekonomian global mencerminkan sistem yang sama yang berlaku saat ini, dengan keberadaan kapitalisme global yang mendorong produksi dan konsumsi. Sebagian besar ilmuwan iklim sepakat bahwa penyebab perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya karbondioksida, yang meningkat pesat sejak revolusi industri. 

Karena itu, dunia saat ini menggagas solusi green energy atau green economy. Namun,  Konsepsi green ekonomi hanya bisa di terapkan di negara maju. Sedangkan untuk negara negara dunia ketiga, konsepsi ini sulit untuk di jalankan, karena dipengaruhi oleh kemampuan negara berkembang untuk membeli produk yang dikatakan ramah lingkungan (baca : mobil listrik).

Sehingga tawaran solusi penggunaan kendaraan listrik sebagai inovasi kebijakan dalam mengurangi dampak perubahan iklim sesungguhnya hanya ilusi dalam mewujudkan ekonomi hijau. Sektor perekonomian di masyarakat tidak berdampak positif, apalagi pada lingkungan justru meningkatkan laju deforestasi. 

Dalam UU no 11/2020 tentang cipta kerja, perpres no 55 tahun 2019 tentang percepatan program KBLBB, kita bisa melihat bahwa target pemerintah adalah untuk mengejar investasi sebesar-besarnya. Pemerintah terjebak dengan pembangunan ala kapitalisme yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi namun menggerus nilai kemanusiaan (Dehumanisasi)

Pandangan Islam Terkaiat Ekonomi Hijau

Ekonomi islam memiliki tujuan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Ada 4 prinsip implementasi ekonomi hijau yang sejalan dengan konsep ekonomi islam.

1. Prinsip sosial dan etika bisnis Islam.  Yaitu prinsip dimana ekonomi hijau mampu menjadikan aktivitas ekonomi sebagai perwujudan dari nilai sosial dalam kehidupan dengan menjalin hubungan baik sesama makhluk dan bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dunia ini.

2. Prinsip pelestarian lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial. Manusia dengan makhluk lainnya memiliki keterikatan yang saling memberikan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Allah memerintahkan untuk melestarikan bumi untuk kehidupan manusia.

3. Prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga aspek sosial yang bertanggung jawab. Pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi dimasa mendatang.

4. Prinsip pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta.

Namun  4 prinsip ekonomi islam ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan dari sistem politik yang akan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut. Sistem politik yang mumpuni adalah sistem khilafah islam. Dalam kacamata Islam visi politik negara harus menjadikannya memiliki kemandirian, kekuatan, dan terdepan. Dengan potensi SDA  yang sudah Allah limpahkan, akan mampu melahirkan kebijakan industri yang mandiri, kuat dan terdepan.

Syariat telah mengatur tata kelola SDA yang sudah Allah ciptakan untuk umat manusia. Allah telah menetapkan bahwa air, api dan padang rumput sebagai milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi. Allah juga melarang eksploitasi SDA besar-besaran, baik di darat dan di laut. Dalam islam tujuan bernegara bukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Namun, menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Hanya Islam yang memiliki target pembangunan berorientasi pada kebaikan manusia dan lingkungan. Allahu a’lam bisshowab