Lambatnya Negara dalam Memproses Kebobrokan Al-Zaytun

 

Oleh: Eriza Irawan

Universitas Gunadarma

 

Sejak diresmikan pada 1999, Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat yang dipimpin oleh Abu Toto alias Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang MP diduga penuh kontroversi dan laporan dari pihak masyarakat, temasuk MUI dan Forum Ulama dan Umat Islam Indonesia (FUUI) terkait terdeteksinya hal menyimpang pada ponpes ini.

Sebelumnya sempat viral pada dunia maya tentang cara shalat Ied yang safnya berjauhan dan adanya perempuan di saf terdepan. Tak hanya itu, mengatasnamakan toleransi terdapat satu orang non-Muslim yang duduk di saf terdepan. Kini, Panji Gumilang, Pemimpin Ponpes Al-Zaytun mengeluarkan pernyataan-pernyataan sesat, seperti bermazhab Soekarno, bolehnya berzina asal ditebus dengan uang, menyebut Indonesia Tanah Suci seperti halnya tanah Haram Makkah, hingga pengakuan diri sebagai komunis. Ia juga menyanyikan lagu Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Parahnya, Panji meragukan Al-Qur’an sebagai kalam Allah. Ia menyebutkan jika Al-Qur’an hanyalah kalam Nabi Muhammad SAW.

Bukan hal baru lagi jika ditemukan banyak penyimpangan paham pada Pesantren Al-Zaytun. Terhitung selama 22 tahun, Al-Zaytun menyesatkan umat. FUUI mencatat sebanyak 151 ribu masyarakat dari berbagai daerah yang pernah bergabung dengan NII KW 9 yang berbasis di Al Zaytun. Pada 2001 ditemukan adanya penyetoran dana setiap bulan dari anggota yang mengalir kepada struktural NII KW 9 dari Rp800 ribu hingga Rp2 juta. Bahkan untuk memenuhi tuntutan itu, anggota dihalalkan untuk mencuri, menipu dan merampok tak terkecuali harta keluarganya sendiri.

Dengan banyaknya fakta-fakta aneh dan sesat dari Ponpes Al-Zaytun seharusnya sudah cukup Al-Zaytun dibubarkan, tidak cukup hanya diberikan teguran. KH Athian Ali, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), mempertanyakan sikap lamban pemerintah dalam penanganan kasus Al-Zaytun. Menurutnya, HTI yang punya pemikiran tentang khilafah saja dibubarkan, FPI juga dibubarkan, kenapa dalam persoalan Al-Zaytun yang jelas mempunyai struktur pemerintahan sendiri terkesan sulit dan bertele-tele.

Pemerintah dinilai berat sebelah dalam menyikapi permasalahan antara tindakan terhadap pelanggaran Al-Zaytun dan ide khilafah yang didakwahkan oleh umat. Bukankan dari rangkaian fakta kesesatan ponpes al Zaytun serta keterikatannya dengan N11 KW 9, seharusnya kasus ini segera diusut untuk pembubaran Ponpes Al-Zaytun. Sikap berat sebelah penguasa mengesankan pembiaran terhadap mereka yang dengan jelas bersikap memusuhi islam. Membuat syariat baru mengatasnamakan islam. Padahal muncul banyak tudingan terhadap pihak tak bersalah mengatasnamakan perlindungan dari adanya kriminalisasi, radikalisme ataupun monsterisasi dalam beragama.

Generasi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan dengan adanya pemikiran moderasi yang digaung-gaungan, hal ini membuat generasi kehilangan jati dirinya bahkan cenderung islamophobia. Belum lagi maraknya ide-ide sesat melalui internet yang semakin hari semakin menjadi. Kebebasan pergaulan, adanya badai penyimpangan seksual yang membahayakan generasi. Jelas sudah bahwa hal-hal ini membahayakan dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya islam. Mengapa masih dipertahankan dan juga tak dihentikan? Bukankah negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa?

Tumbuh suburnya ajaran yang menyimpang bahkan sesat adalah bentuk kegagalan dari demokrasi. Musuh-musuh islam memanfaatkan aktivis Islam untuk merusak pemahaman Islam. Mereka mengemas ajaran Islam dengan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan syariat. Mencampuradukkan kebenaran agar tertipunya umat ataupun mengaungkan moderasi beragama agar umat jauh dari pemahaman islam sebenarnya.

Minimnya pemahaman agama sehingga kesulitan untuk meraba adanya pemahaman sesat di lingkungannya menjadi salah satu faktor menjamurnya pemahaman menyimpang. Dengan adanya kebebasan berpendapat memunculkan pemahaman-pemahaman yang cenderung blunder. Lemahnya amar-makruf nahi mungkar di tengah umat. Membuktikan bahwa aktivitas dakwah Islam belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Negara memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan, khususnya wajib dalam menjaga akidah rakyat. Apalagi Indonesia adalah negara mayoritas islam, seharusnya pemerintah wajib meningkatkan pemahaman aspek keagamaan dalam tingkat pendidikan. Pada QS al-Ahzab: 48, Allah berfirman “Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai Pelindung.”

Islam memerintahkan penerapan syariat Islam kafah yang tentu saja membutuhkan naungan sistemis, yakni melalui tegaknya Khilafah. Firman Allah Taala, dalam (QS al-Baqarah [2]: 208) “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Khilafah menjadi satu-satunya sistem kehidupan yang mampu berperan penuh dalam menjaga akidah dari suatu negara. Khilafah memiliki tugas untuk mengedukasi serta membina warga sehingga kuat pemikirannya. Kehidupan Islam kaffah dengan segala sistem berlandaskan akidah silam akan membentuk ketenangan dan ketentraman bagi pemeluknya, karena Islam mampu memuaskan akal, menenangkan hati serta sesuai dengan fitrah manusia.

Khilafah sebagai sistem politik Islam berperan utama dalam mengurusi urusan umat, termasuk bertanggung jawab menjaga warga negaranya dari aliran sesat. Terkait penjagaan agama, seorang khalifah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas setiap proses kepemimpinannya. Khilafah tidak akan membiarkan celah sedikitpun terhadap paham-paham sesat yang melukai nilai-nilai Islam sebagaimana produk Al-Zaytun ataupun lainnya. Khilafah akan terus berdakwah dan berjihad sebagai visi-misi negara untuk menjaga nilai-nilai Islam berjaya. []