Nasib Buruh di Hari Buruh

 

Oleh Rhany

(Pemerhati Sosial Andoolo)

Kritik adalah perpanjangan sebuah kepemimpinan. Jika kritik dimatikan jadilah negara otoriter dan membabat habis suara kebebasan. Penguasa yang seharusnya menjadi pelayan publik, malah pelayan budak pemodal sebab memberantas kebebasan berpendapat. Bukankah demokrasi menjamin itu? Atau hanya sekadar kata yang dipajang.

Hari Buruh yang selalu diperingati tiap tanggal 1 Mei menjadi alarm para demonstran yang terus berulang-ulang dan berkoar-koar kepada penguasa. Hal ini bukti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurusi urusan rakyat. Namun hal itu harus disadari bahwa penguasa bersifat represif dan tuli terhadap suara rakyat. Terbukti kerap ketika melakukan kritikan, pemerintah malah membubarkan massa. Padahal diruang lingkup demokrasi kebebasan berpendapat dijunjung tinggi.

Dikutip republika.co (1/5/23), aksi demonstrasi para buruh dalam rangka peringatan hari buruh atau May Day 2023 berpusat di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, para buruh yang mulanya merencanakan berdemo di depan Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi urung dilakukan karena dilarang pihak kepolisian.

Said Iqbal dalam konferensi pers di lokasi demonstrasi mengatakan, peringatan Hari Buruh, PKS Beri Rapor Merah untuk Jokowi May Day dilaksanakan di Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tidak diizinkan ke Istana dan Gedung MK. Lantaran adanya larangan tersebut, tampak pergerakan para buruh pun berpusat di lokasi tersebut. Mereka tidak bergeser ke Istana.

Bukankah menyampaikan aspirasi ciri masyarakat demokrasi? Pemerintah adalah perpanjangan tangan dari aparat kepolisian nampaknya telah menunjukkan keberpihakan dan loyal kepada pemilik modal dan bersikap sewenang-wenang terhadap mereka yang kritis.

Munculnya para demonstrasi di atas jelas memicu ketidakpuasan publik terhadap kesejahteraan para pekerja, ditambah disahkan sejumlah  UUD yang merugikan para buruh. Bagaimana tidak, hak mereka lewat payung hukum diotak-atik oleh perwakilan rakyat yang didanai oleh para korporasi.

Oleh karena itu, salah satu cara di sistem ini untuk menolak yakni dengan jalur kritikan bahkan dijamin. Kerusuhan dan konflik dimasyarakat terbukti rakyat tidak setuju dengan kebijakan para penguasa di negeri ini. 

Sayangnya praktik demokrasi tak seindah dengan teorinya, menunjukan sistem ini menjadi dorongan terjadi reformasi orde baru gaya baru. Kondisi tersebut menggambarkan kesepakatan suara di parlemen terjadi tumpang tindih dengan suara rakyat sehingga gagal melahirkan standar hukum yang pasti. Oleh karena itu, lahirlah gaya kepemimpinan otoriter sebab keran kritikan ditutup.

Islam memerintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk kewajiban menegakan Islam bahkan digelari umat terbaik diantara manusia yang berada di muka bumi ini. Termasuk dalam melakukan koreksi terhadap penguasa dalam bentuk muhasabah.

Aktivitas yang terbesar ialah mengoreksi kebijakan penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Sebagaimana hadis dari Umm Athiyah, dari Abu Said, mengatakan, bahwa Rasullullah saw. pernah bersabda: “Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Selain itu,  Islam memberi contoh keteladanan dari seorang pemimpin yang terkenal dalam menanggapi kritik, Umar bin Khattab senang jika ada yang mengkritik atas kebijakannya. Beliau mengatakan, “Jika kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, luruskan aku walaupun dengan pedang.” Begitu pula selaras dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang legowo menerima kritik dari putranya sendiri lantaran ingin beristirahat sejenak sementara masih banyak urusan rakyat menanti untuk diurus.

Demikianlah dalam kepemimpinan Islam tidak anti kritik. Sebagaimana rakyat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan kepada Majelis Umat yang berfungsi sebagai wadah aspirasi serta tempat pemimpin meminta nasihat.  Agar kenapa? Supaya tidak tergelincir dari jalan syariat, sebab semua akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat dihadapan Allah Swt.

Wallahu a'lam bishawab