Oleh Yunita M(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Balut-Sulteng)
Himpunan mahasiswa Papua di Jakarta, Depok, dan Bekasi (Jadebek) mendesak agar pemerintah bisa melakukan dialog damai terkait memanasnya situasi konflik bersenjata di Papua.
"Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," ujar Koordinator himpunan mahasiswa Papua Rudy Kogoya. Rudy juga mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik bersenjata bisa dihindari.
"Hentikan pengedropan militer di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik," ujar dia.
(kompas.com, 20/4/2023)
OPM atau Organisasi Papua Merdeka didirikan sudah sejak lama yakni pada tahun 1965. Seperti yang diketahui bersama tujuan didirikan OPM adalah untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia, sehingga dengan itulah muncul salah satu gerakan kelompok kriminal bersenjatan di Papua atau yang biasa di sebut KKB. Mereka terus berulah hingga saat ini. Akibat ulah mereka banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan entah itu dari kalangan warga sipil, maupun anggota TNI dan Polri.
Memang KKB sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sebagai gerakan separatis, ia tak henti-hentinya menjadi isu internasiaonal yang terus-menerus dibahas. Rawannya disentegrasi Papua yang sangat menonjol kini mengancam negeri ini. Inilah alasan sehingga HMP atau Himpunan Mahasiswa Papua mendesak pemerintah agar melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangn di Papua. Melihat situasi yang kian mencekam dan berbagai upaya penyelesaian konflik yang tak kunjung ada hasilnya.
Gerakan separatis yang kerap memakan korban jiwa ini tak henti-hentinya berulah disentegrasi mengancam keadaulatan negeri. Negara seharusnya serius dalam menangani permasalahan yang tak kunjuang usai ini, mencari solusi terbaik sehingga konflik yang berkepanjangan KKB dapat terselesaikan.
Gerakan KKB Ingin di Basmi, Kesejahteraan Tak Kunjung Pasti
Di samping permasalahan KKB yang terjadi di Papua, pemerintah juga wajib membuka mata atas akar permasalahan yang terjadi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Papua dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini adalah wilayah yang rawan konflik di dalamnya. Ketidaksejahteraan, semisal kemiskinan, kriminalitas, dan sulitnya mengakases pendidikan, kesehatan menjadi sederet permasalahan yang sampai saat ini tak juga usai. Memantik berbagai pemberontokan sekelompok orang-orang yang ingin keluar dari ketidakadilan yang dirasakan. Sekalipun dengan cara yang salah bahkan hingga melakukan pemberontakan dan pembantaian.
Berbagai hak ekonomi warga papua di renggut. Kekayaan alam di eksploitasi dan hanya menguntungkan segelintir orang sementara warga papua semakin menderita dengan kemiskinan. Jika memang pemerintah serius dalam menangani permasalahan di Papua seharusnya hal-hal yang berhubungan dengannya pun wajib menjadi perhatian. Sebab, gerakan separatis KKB adalah ancaman serius atas keadaulatan negeri ini yang memang tak bisa dibiarkan.
Di atas Hegemoni Kapitalisme Sekuler
Hegemoni atau kekuasan kapitalisme di negeri ini sangat kuat sehingga kepentingan mampu mengalahkan kedaulatan hingga persatuan. Sekalipun rakyat dikorbankan, kedaulatan terancam, penguasa sibuk bercengkrama bermanis muka dengan para pengeruk kekayaan negeri. Aksi KKB tak jua mampu dituntaskan menjadi isu nasional yang terus digulirkan. Sementara SDA di Papua terus menerus digenjot asing nyaris tak terendus.
Sesungguhnya watak penguasa negeri ini yang cenderung memihak pada korporat, makin membuka mata dan pikiran kita bahwa sejatinya kedaulatan, kesatuan dan persatuan hanya ilusi yang tak terjamah. Pasalnya, negeri yang menjadikan kapitalisme sebagai dasar bernegara tak punya tujuan lain dalam kepemimpinannya selain meraup keuntungan dan materi semata. Mementingkan materi adalah tujuan dari sistem ini memerintah. Maka, tak hayal jika konflik kesenjangan dan berbagai ketidaksejahteraan tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebab, penguasa justru sibuk bersua pada kepentingan diri dan kelompoknya. Inilah wajah buruk kapitalisme sekuler. Sistem aturan yang lahir dari peradaban Barat yang menjadikan akal manusia sebagai penentu kebijakan.
Islam Mensejahterakan Sekaligus Mencegah Konflik
Sebagai agama yang sempurna maka Islam punya mekanisme yang baku dalam mencegah konflik maupun gerakan yang memantik separatisme. Dalam Islam, konflik maupun gerakan yang mengancam persatuan kaum muslimin akan dituntaskan mulai dari akarnya. Maka dari itu, dalam kepemimpian Islam kesejateraan masyarakat dari berbagai wilayah dalam Daulah akan dipastikan dengan pengelolaan SDA yang benar dan baik sesuai syariat yang haram di privatisasi swasta maupun asing. Sehingga keuntungan akan dialokasikan ke seluruh masyarakat dalam berbagai bentuk kebutuhan. Sehingga ketidaksejahteraan tak menjadi alasan pemicu pemberontakan atau separatisme.
Persatuan dalam Islam adalah atas dasar ikatan akidah yang benar. Sehingga yang mampu mepersatukan masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah syariat. Maka tak ada alasan untuk memantik konflik, sebab persatuan sesungguhnya hanyalah untuk menggapai rida Allah Swt. Penguasa dalam kepemimpinannya senantiasa menjadikan agama sebagai asas kepentingan.
Jika aksi separatisme yang dilakukan dalam tubuh Daulah alasannya ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka, jihad adalah solusi yang diambil Khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin. Sebab, kelompok semacam itu wajib diperangi oleh kaum muslimin serta halal darahnya untuk ditumpahkan. Karena telah mengancam kedaulatan dan memecah belah umat. Entah itu dari kaum muslimin itu sendiri maupun orang-orang kafir.
Sebagaimana dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Syiddiq. Setelah Rasulullah saw. wafat, banyak yang mengaku sebagai Nabi. Salah satunya bernama Musailamah al-Kadzab. Nabi palsu ini hingga menciplak Al-Qur'an. Sekalipun ia telah memeluk Islam, namun Abu Bakar Ra, tetap memerangi beliau atas kemunafikannya yang telah lancang mengaku sebagai Nabi terakhir. Bahkan menyeruh orang untuk mengikutinya dan menyeleweng pada syariat Islam. Yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Ra, dengan tegas menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang guna memerangi Musailamah dan pengikutnya. Hingga Musailamah mati terbunuh dalam perang tersebut.
Itulah ketegasan dari pemimpin kaum muslimin yang tidak kita temui dalam sistem hidup yang rusak hari ini. Sungguh Islam sebaik-baik teladan kepemimpinan tanpa dasar kepentingan yang mampu mensejahterakan, penuh dengan kedamaian dan persatuan.
Wallahualam bissawab