Infrastruktur Daerah Rusak, Bukti Lemahnya Pengawasan Negara*

Oleh : Srianti 

(Aktivis Muslimah Makassar) 

Warga Lampung berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujung pada perbaikan jalan secara menyeluruh, tidak hanya di daerah yang viral saja. Presiden Jokowi menjanjikan perbaikan jalan-jalan yang rusak di Lampung dilakukan "secepat-cepatnya".

Secepat-cepatnya dimulai perbaikan jalan yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),  (tempo.co/05/05/2023).

Foya-Foya Pejabat Daerah Dengan Anggaran Perbaikan Jalan

Setelah viralnya pemuda yang mengkritik akses jalan menuju kampung halamannya membuat para pejabat daerah tersebut ketar-ketir. Apa perlu Viral dulu lalu pemerintah bekerja, apakah seperti itu para pejabat disistem democrasi ini.

Ketika rakyat mengkritik secara lisan mereka masih enggan tuk bergerak memperbaiki akses infrastruktur daerah tapi dengan bantuan sosial media maka kelakuan para pejabat terpampang nyata dan tersebar dimana-mana, sehingga para pejabat berlomba-lomba membangun kembali akses jalan tersebut tapi tetap membutuhkan banyak biaya yang jumlahnya sangat besar lalu kemana dana pembangunan desa yang setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah pusat?

Setelah kejadian ini barulah terungkap kehidupan mewah para pejabat daerah mulai dari sang pejabat hingga istri bahkan keanak-anaknya.

Padahal kita tahu gaji pemerintah itu berapa tidak mungkin secepat itu  bisa membuat rekening mereka gendut diluar batas. Kehidupan mewah dan kerap jalan-jalan keluar negeri, makan mewah, pakaian mahal dan lain-lain mereka semua dapat menikmati sedangkan rakyatnya dimiskinkan secara sadis dan bernafasnya rakyatpun akan sesak melihat tingkah laku dan gaya hedong mereka.

Bahkan, setelah viralnya dimedia sosial jalanan rusak disebuah daerah maka para pejabat daerah berlomba-lomba mengontrol akses jalan terlebih lagi ketika terdengar berita tentang pak presiden akan segera menyidik daerah tersebut dan segera memperbaikinya kembali.

Kondisi jalan yang rusak parah bukan hanya setahun dua tahun tapi sudah bertahun-tahun pemerintah setempat tidak menghiraukannya yang menjadi pertanyaan dana selama ini kemana dan apa yang dikerjakan oleh pejabat selama ini sebagai pemimpin daerah.

Sebagai pengelola pemerintah bertanggung jawab penuh untuk permasalahan yang akan dihadapi rakyat apalagi masalah infrastruktur yang menjadi transportasi para rakyat mencari nafkah dan aktivitas yang lain.

Jika terjadi seperti kasus dilampung mereka akan saling tunjuk dan saling menyalakan padahal ini kan memang tugas negara dan para pejabat daerah jika mereka tidak bekerja lalu untuk apa ada pejabat negara kan gaji mereka adalah kerugian bagi masyarakat karena mereka bekerja hanya memenuhi kebutuhan pribadi bukan umum.

Telah kita lihat pembangunan infrastruktur dan utang negara yang digunakan untuk membangun jalan tol seharusnya digunakan untuk membuat jalan akses untuk rakyat kan mereka mengutang atas nama masyarakat bukan pribadi jadi wajarlah jika rakyat menuntut hak nya karena itu sudah kewajaran dan tidak boleh pemerintah menolak bahkan mengelak karena itu hak nya masyarakat.

Bahkan ketika kritikan dilontarkan secara langsung ataupun secara online di sosial media kebanyakan para pejabat tidak terima dan tak menerima aspirasi masyarakat keluh kesah dan juga pengorbanan masyarakat. 

Hal ini tak lain karena negara kita menganut sistem politik ekonomi liberal dalam tatakelola pembangunan yang mana pembangunan hanya untuk memberi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, kesejahteraan hanyalah jargon semata.

Syariah Islam Memberikan Kesejahteraan

Dalam Islam kekuasaan adalah amanah wajib dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban

Karena ketika seseorang merasa sudah mampu untuk memimpin negara maka mereka akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya agar kelak diakhirat mereka tidak dimintai pertanggungjawaban yang berat.

Khalifah atau penguasa yang harus memenuhi kebutuhan mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan dan bahkan akses-akses  sosial rakyat dan pemimpinnya akan melaksanakan tugasnya segan sebaik-baiknya karena takut akan hukuman diakhirat kelak oleh Allah.

Menjadikan hukum Allah sebagai landasan, takwa dan takut akan balasan kelak ketika berhadapan dengan Allah. 

Hal ini pernah ditakutkan Khalifah Umar bin Khathab ra. Saat ada jalanan di kota Baghdad yang berlubang, beliau segera memerintahkan pejabat setempat untuk memperbaikinya karena khawatir ada seekor keledai yang terperosok pada jalanan rusak tersebut.

Para pejabat juga diwajibkan melaporkan jumlah kekayaan sebelum dan setelah menjabat agar dapat dipertanggung jawabkan dari mana sumbernya. Jika kedapatan memakan harta rakyat akan diberikan sanksi tegas. Karena sejatinya jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan agar rakyat mendapatkan haknya.

Wallahu a'alam