Pembangunan IKN Jalan Terus, demi Kepentingan Siapa?

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I.

Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

 

Satu hal yang sangat mengherankan dan membingung, penguasa negeri ini tetap bertahan dengan keputusan membangun ibu kota baru (IKN), padahal mayoritas rakyat menolak. Pasalnya, pembangunan IKN baru tidaklah penting dan masih banyak hal yang harus dibangun demi kesejahteraan rakyat yang hidupnya terus semakin terpuruk.

Apalagi anggaran untuk proyek IKN terus mengalami pembengkakan padahal sampai sekarang belum final. Dapat dipastikan biayanya akan menguras APBN dalam jumlah besar. Padahal, kas APBN merupakan uang rakyat. Apakah hasil pembangunan IKN akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat? Tentu saja tidak, pasalnya jika dilihat proyek IKN terlihat lebih menguntungkan pengusaha dan penguasa sementara rakyat makin sengsara.

Apalagi banyak kritikan dari berbagai pihak, namun pemerintah tetap jalan terus. Bahkan, demi proyek IKN jalan terus dan bisa menjaring investor, pemerintah membuat iming-iming adanya insentif  dan menyiapkan regulasi pendukung (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang mengatur insentif pelaku usaha dan investor di IKN.

Oleh karenanya, seharusnya pemerintah menunda proyek IKN yang menuai banyak kritikan tersebut dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat. Terlebih proyek IKN membuat APBN terbebani sementara ekonomi dalam ancaman resesi. Namun pemerintah terlihat tak bergeming tetap menjalankan rencananya. Proyek IKN tetap saja jalan terus, demi kepentingan siapa?

Padahal, di dalam Islam menentukan ibu kota harus memakai  perencanaan yang sangat  matang. Setiap proyek yang dikerjakan harus untuk kepentingan dan kemaslahatan negara dan rakyat. Jangan sampai proyek yang dijalankan malah menyengsarakan rakyat. Pasalnya, rakyat  butuh penguasa yang dapat mengurusi urusan rakyat dengan sebaik-baiknya dan melindungi rakyat dalam menghadapi ancaman, seperti krisis ekonomi dunia.

Oleh karenanya, agar negara bisa mengurusi urusan rakyatnya, maka harus melaksanakan hukum-hukum Islam secara kaffah dalam setiap aktivitasnya. politik Islam. Kekuasaan tertinggi pun hanya kekuasaan Allah SWT. 

Islam pun mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara orang per orang, mampu menyejahterahkan warga negaranya dengan memeratakan pembangunan ke seluruh  wilayahnya. Negara pun sudah seharusnya mengutamakan atau memprioritaskan kebutuhan dasar rakyatnya terlebih dahulu dibandingkan pembangunan yang sudah dinilai semua pihak bukanlah hal yang pokok.

Tak hanya itu, dalam Islam, negara harus bisa melindungi potensi  sumber daya alam dari eksploitasi para oligarki. Jangan sampai SDA dikeruk dan digunakan demi kepentingan para oligarki, senentara rakyat hanya gigit jari. Oleh karenanya negara tidak boleh menerapkan aturan selain aturan Islam. Jika menerapkan aturan selain Islam, Allah SWT akan menimpakan musibah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 49 yang artinya, “... Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”[]