Oleh: Karmila Sari (Pegiat opini)
Gelombang panic buying BBM mulai melanda sejumlah negara di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan geopolitik ini memicu lonjakan harga minyak dunia serta kekhawatiran akan terganggunya distribusi energi global. Di dalam negeri, keresahan masyarakat turut terlihat dari aksi pembelian BBM secara berlebihan di beberapa daerah.
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berupaya meredam kepanikan dengan menegaskan bahwa stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Imbauanagar masyarakat tidak melakukan panic buying terus disampaikan demi menjaga stabilitas distribusi dan menghindari kelangkaan buatan.
ANALISIS
Fenomena panic buying ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem ketahanan energi dalam tata kelola global saat ini. Ketergantungan pada pasokan energi global menjadikan negara-negara termasuk Indonesia, rentan terhadap gejolak konflik internasional. Perang antara kekuatan besar seperti AS dan sekutunya melawan Iran secara langsung mengancam jalur distribusi energi dunia, terutama minyak.
BBM sebagai komoditasi strategis bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga penopang aktivitas ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik. Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sector transportasi, tetapi merembet ke harga kebutuhan pokok, inflasi, hingga potensi kerusuhan sosial.
Lebih dalam lagi, kondisi ini tidak lepas dari cengkraman sistem kapitalisme global yang menjadikan energi sebagai komoditas bisnis semata. Negara-negara kuat menguasai sumber daya energi dunia, sementara negara-negara lemah dijadikan pasar sekaligus objek oksploitasi. Ketergantungan energi sengaja diciptakan untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik global. Inilah bentuk penjajahan modern oleh barat yang tak kasat mata, tetapi sangat nyata dampaknya.
KONSTRUKSI
Dalam pandangan Islam, energi termasuk dalam kategori kepemilikan umum (Milkiyah ‘Ammah) yang tidak boleh dikuasai individu atau koporasi. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia berserikat dalam tiga perkara; air, padang rumput, dan api (energi). Ini menunjukkan bahwa sumber daya energi adalah hak seluruh rakyat dan harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.
Khilafah sebagai institusi politik Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola sumber daya alam. Tambang-tambang besar termasuk minyak dan gas, tidak boleh diwastakan dan diserahkan kepada asing. Negara wajib mengelola langsung hasilnya dan mendistribusikannya secara adil kepada rakyat, baik dalam bentuk harga murah maupun pelayanan publik yang optimal.
Dengan sistem ini, kedaulatan energi benar-benat terwujud. Negara tidak bergantung pada impor atau tekanan pasar global, karena memiliki kontrol penuh atas sumber daya sendiri. Bahkan, negeri-negeri Muslim yang kaya akan minyak dan gas sejatinya mampu menjadi kekuatan energi dunia yang mandiri dan berdaulat.
Kesadaran ini penting ditanamkan kepada umat Islam. Bahwa kemiskinan, kelangkaan, dan ketergantungan yang terjadi hari ini bukan karena kita kekurangan sumber daya, tetapi karena kesalahan sistem negara dalam mengelolanya. Sejatinya, negeri-negeri Muslim itu sangat kaya, namun kekayaannya justru dinikmati oleh korporasi global dan negara-negara penjajah.
Oleh karena itu, penjajahan kapitalisme global atas sumber daya energi harus dihentikan. Solusi mendasarnya bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi perubahan sistemik dengan kembali kepada Syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Hanya dengan itulah kedaulatan energi dapat terwujud dan kesejahteraan umat benar-benar dapat dirasakan secara adil dan merata. Karena sejatinya, Islam hadir sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat Muslim semata.
No comments:
Post a Comment