Oleh Evasatriyani, S.Pd.
Pegiat Literasi
Bumi Anoa menjadi salah satu perhatian Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bersama orang nomor satu di Sultra mereka bermaksud untuk mendorong masuknya investasi di Sultra. Terbukti, pertemuan Bapak Gubernur dan Menteri Bahlil Lahadalia merupakan pertemuan yang kesekian kalinya dan menjadi pertemuan kedua di awal tahun 2023.
Beberapa sektor menjadi perhatian mereka. Di antaranya terus mendorong investasi aspal di Buton. Demikian pula, pariwisata kepulauan khususnya Wakatobi menjadi pembahasan yang potensial ke depannya. Pengembangan investasi pada sektor pertambangan pun tak luput dalam pembahasan. (sultra.antaranews.com, 04/02/2023)
Potensi sumber daya alam yang disebutkan memang tersedia dalam jumlah melimpah. Hal ini membuat pemerintah begitu getol mencarikan investor, atas nama kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Padahal, Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati mengelola potensi sumber daya alam yang melibatkan investor.
Beberapa Dampak Positif
Ada benarnya. Masuknya investasi akan memberikan secuil dampak positif yang dianggap angin segar bagi masyarakat dan pemerintah. Pertama, dapat bermanfaat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sebab, dengan investasi akan meningkatkan perputaran uang yang akan memutar ekonomi mereka.
Kedua, memberikan peran penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. Misalnya, investasi pada sektor pertambangan diharapkan nantinya mampu membangun penerbangan. Selanjutnya, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudahan dalam transportasi.
Ketiga, membantu penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Sehingga, mampu mengurangi pengangguran. Sebab, investasi akan ada ekspansi usaha dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selanjutnya, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya. Salah satu indikator acuannya adalah investasi, makin besar atau tidak.
Keempat, menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh investor. Dengan adanya usaha baru, maka ada pajak yang dihasilkan. Negara merasa diuntungkan dengan segelintir pajak yang diberikan oleh pihak investor. Alhasil, investasi menjadi wasilah paling ampuh memperbaiki ekonomi dan kesejahteran rakyat. Benarkah demikian?
Harus Waspada, Ini Bahayanya
Seharusnya, pemerintah daerah lebih jelih untuk mengambil pelajaran. Beberapa kasus investasi di daerah lain di Indonesia, masyarakat lokal hanya dijadikan buruh kasar. Dengan tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan. Sebaliknya, investor dan antek-anteknya yang banyak meraup keuntungan dan merasakan manfaatknya.
Beberapa nilai minus masuknya investasi di dareah, bahkan berbahaya bagi negara. Pertama, ketika investasi masuk ke suatu daerah atau negara akan ada ajuan syarat yang menguntungkan bagi investor, yaitu kewajiban menggunakan material dan tenaga kerja dari pemilik investasi. Sehingga, kesepakatan itu harus berjalan. Bahkan, jumlah tenaga kerjanya lebih banyak daripada uang yang diinvestasikan. Tentu, Ini syarat yang berbahaya.
Kedua, potensi hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik dari daerah atau negara debitur. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi dan politik kita akan disetir oleh pemilik investasi. Bukan tidak mungkin mata uang Indonesia akan distandarkan bahkan diganti dengan mata uang pemilik modal/investor.
Ketiga, terdapat potensi bahaya ideologi yang dianut oleh pemberi investasi. Misalnya, negara investor berideologi komunisme yang ateis atau anti ketuhanan. Padahal, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang sangat berketuhanan. Faktanya, pernah ada suatu parpol mengusulkan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sangat kental dengan komunisme. Akibatnya, kepentingan negara yang berinvestasi disusupkan melalui parpol, birokrat, aparat kepolisian, bahkan tentara.
Keempat, bahaya ekonomi berupa defisit neraca perdagangan. Saat berdagang dengan investor, kita tidak mungkin untung karena harga barang pada investor jauh lebih murah. Yang terjadi adalah defisit perdagangan dan barang dari luar membanjiri hingga ke berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Kelima, akan terjadi bahaya budaya seperti seks bebas. Bagi investor Barat, budaya seks bebas adalah hal lumrah. Sangat bertolak belakang dengan budaya di tanah air. Ketika pertukaran pelajar, misalnya, akan terjadi akulturasi budaya, salah satunya seks bebas.
Keenam, bahaya kerusakan lingkungan atau ancaman bencana pada lokasi infrastruktur dan penambangan. Salah satu penerapan investasi asing adalah menomorduakan AMDAL. Bahkan, tidak diperlukan AMDAL. Sebagaimana tercantum dalam UU Omnibus Law. Dalam perspektif kapitalisme, AMDAL ini menghalangi investasi karena untuk melakukan analisis atau kajian membutuhkan modal awal terlebih dahulu. Kalau AMDAL menghalangi dan membuat investor tidak tertarik, maka singkirkan. Ini mengerikan. Siapa yang menanggung kalau lingkungan rusak? Kita, masyarakat.
Ketujuh, ada bahaya konflik sosial pada lokasi pembangunan infrastruktur, seperti konflik saat pembebasan lahan. Apa hebatnya melakukan pembangunan, tetapi mengusir warga tanpa kejelasan, bahkan sampai meninggal? Ini kezaliman.
Sejahtera dengan Islam
Beberapa bahaya tersebut menjadi hal yang wajar. Sangat wajar terjadi pada sistem kapitalis-sekuler yang mengatur negara saat ini. Sebab, manfaatlah yang menjadi asasnya. Berbeda jika sistem Islam tegak. Sumber daya alam pertambangan dan pariwisata alam yang merupakan kepemilikan umum akan dikelola oleh negara. Sebab, haram hukumnya dibiarkan dikelola oleh swasta, asing/aseng.
Indikator kesejahteraan itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi. Faktanya, dari segi ekonomi negara-negara komunis dan kapitalis banyak yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi kelihatannya banyak yang hidupnya tidak sejahtera.
Oleh karena itu, Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi saat seseorang dapat mewujudkan semua tujuan (maqashid) syariat. Pertama, terlindungi kesucian agamanya. Kedua, terlindungi keselamatan dirinya. Ketiga, terlindungi akalnya. Keempat, terlindungi kehormatannya. Kelima, terlindungi hak miliknya/hak ekonominya.
Sehingga, Islam memandang kesejahteraan bukan hanya merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi. Akan tetapi, berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Juga lahir dari sistem yang lainnya seperti sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem pergaulan sosial.
Dengan demikian, umat Islam harus merapatkan barisan untuk bersama-sama berjuang mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Sebab, penerapan sistem ekonomi berhubungan erat dengan sistem lainnya terutama sistem politik. Oleh karena itu, perjuangan umat juga harus mengarah pada perjuangan perubahan sistem politik dan sistem ekonomi dari kapitalis menuju sistem Islam. Dengan begitu, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Wallahualam bissawab
Post a Comment