Percepat Pertumbuhan Ekonomi demi Kesejahteraan Rakyat

By : Citra Salsabila

(Pegiat Literasi)

Ekonomi saat ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena pandemi masih berlangsung. Sebab, pandemi telah melumpuhkan berbagai sektor. Sehingga, berbagai cara dilakukan agar tetap bertahan dan terhindar dari krisis. 

Ini mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Kuningan memikirkan perkembangan ekonomi di sekitar Jalan Lingkar Timur. Jalan Lingkar Timur (JLT) sepanjang 26,3 KM dimulai dari Sampora hingga Kedungarum. Dimana JLT ini merupakan salah satu proyek yang masuk kedalam Proyek Strategis Nasional. JLT diperuntukkan untuk mengurangi beberapa titik macet di sepanjang jalan dari Caracas hingga Cirendang. 

Kini, JLT sudah bisa dipergunakan untuk masyarakat umum, terutama yang dari arah Cirebon menuju Kota Kuningan. Hanya dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam sudah sampai tujuan. Tidak ada macet. Jalannya pun mulus seperti jalan tol. 

Namun, tak disangka biaya pembangunan JLT mencapai  Rp97,37 M. Pembangunan yang dimulai dari bulan Desember 2019, dan telah rampung pada bulan November 2021. Pembangunannya pun pemerintah bekerja sama dengan PT Seneca Indonesia dan konsultan pengawas PT Seecons (KSO), PT Indec Internusa, dan PT Sinergi Teknik Utama. (Bisnis.com, 05/01/2022). 

Biaya yang besar tentu sangat disayangkan jika hanya sebatas untuk mengurangi macet saja, perlu pemanfaatan lain untuk menunjang perkembangan ekonomi salah satunya. Maka, Sekda Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si berharap JLT berdampak pada perkembangan perekonomian bagi masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan daerah, seperti misalnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Ini sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Kuningan, H. Acep Purnama pada Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk mengakaji aktivitas ekonomi yang cocok di sekitar JLT. Seperti, perdagangan atau perindustrian dengan memperhatikan program ketahanan pangan. (Kuningankab.go.id, 03/03/2022). 

Apa saja yang dapat dibangun di sana? Ternyata harapannya pembangunan industri hijau yang ramah lingkungan. Sesuai syarat 17 Klasifikasi Baku Lahan Usaha Indonesia (KBLI). Yaitu industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, industri kertas dan barang dari kertas, industri percetakan dan reprudiksi media rekaman, industri barang dari bahan kimia, industri framasi, produk obat kimia dan tradisional. Adapula industri peralatan listrik, industri furnitur, industri pengelolahan lainnya, industri bambu, barang dari bambu anyaman dari bambu, industri anyaman rotan dan sejenisnya, terkahir reaparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. (Fajarcirebon.com, 03/03/2022).

*Fokus Pada Kepentingan Rakyat*

JLT yang sudah tuntas memberikan dampak yang positif bagi rakyat. Karena jalurnya bebas macet. Nah, ketika ada rencana pembangunan industri untuk perkebambangan lahan, perlu dikaji ulang secara rinci. Apakah benar untuk kepentingan rakyat atau investor? Karena tidak mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Mengapa demikian? Karena Kabupaten Kuningan bisa menjadi rumah bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Sehingga, rakyat hanya dijadikan buruh atau pekerja saja, tetapi yang mendulang keuntungan adalah investor (baca: pemilik modal). Karena jika hanya mengandalkan pemasukan APBD itu tidaklah cukup. Butuh suntikan dana dari pihak lain. 

Itulah yang kemungkinan terjadi, jika pemerintah benar-benar akan membangun perindustrian di sekitar JLT. Dominasi pemilik modal akan semakin kuat. Terlihat dari tawaran kerjasama dan untung yang didapatkan bagi pemerintah. Sebab, pemerintah akan menjadi regulator semata. 

Wajah sistem demokrasi akan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Sehingga, yang harapannya dapat meningkatkan perkembangan ekonomi daerah tetapi menyampingkan kebutuhan rakyat seutuhnya. Pasalnya, pemerintah ketika mengurusi urusan rakyat itu belum sepenuh hati, tetapi berdasarkan asas manfaat. 

Mengapa? Karena kenyataannya program-program pembangunan di Indonesia lebih berorientasi bisnis, bukan pada fungsi pelayanan publik. Efeknya bisa melahirkan adanya kekerasan dan perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan bisnis. 

Selain itu, pembangunan pun tak lepas dari utang. Iya, utang negeri ini sudahlah menumpuk. Data terakhir per tahun 2022 mencapai 6.900 T. Hampir sebagiannya untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya untuk mengatasi ekonomi bangsa akibat pandemi.

Akhirnya, pembangunan negeri ini ataupun daerah masih tak bisa berlepas dari investor. Untuk menjadi negara yang mandiri, bebas dari investor, bebas dari utang belumlah terjadi. Sebab, sebagian besar sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. 

Bagaimana dengan rakyat? Ya, rakyat hanya gigit jari. Walaupun manfaat akan dirasakan, tetapi rakyat tak mendapatkannya dengan gratis. Ada kompensasi yang harus dibayarkan, ketika ingin mendapatkan fasilitas tersebut. 

Begitulah kondisi rakyat dalam sistem demokrasi. Niat mau mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi membebani rakyat dengan pungutan apapun, salah satunya pajak. Ya, pajak masih menjadi pemasukan terbesar negeri ini yang terus digenjot dari semua sektor. Hasilnya, pemerintah bukan fokus pada kesejahteraan rayat, tetapi teralihkan kepada kesejahteraan investor. 

*Infrastruktur dalam Pandangan Islam*

Pertumbuhan ekonomi memang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga akan menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Maka, diperlukan pengelolaan yang didasarkan pada aturan Allah swt. agar memberikan kesejahteraan bagi rakyat. 

Islam dengan aturan yang  menjadikan peran negara sebagai sentral dalam upaya pembangunannya. Sehingga, adanya kerjasama dengan investor atau bahkan mendatangkan investor tidak dibutuhkan. Karena fokus pada kemaslahatan umat.

Selain itu, adanya pembangunan pun dilihat terlebih dahulu, apakah benar-benar dibutuhkan untuk membangun lagi ataukah tidak. Jika, masih ada prasarana lainnya, maka fokus Negara ke sana.

Pada intinya, dalam Islam pemangunan harus memperhatikan rakyat. Jangan sampai ada hak rakyat terampas, jika memang tanah rakyat atau mata pencaharian rakyat harus terambil. Negara akan memberikan kompensasi yang setimpal bahkan lebih pada rakyatnya. 

Akhirnya, kesejahteraan rakyat akan terus diperhatikan kebutuhannya. Tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Karena pertumbuhan ekonomi bisa diambil dari cara pengelolahan sumber daya alam. Wallahu'alam bishshawab.