LSM Forcin Tuntut Ketua DPRD Tindak Anggota Dewan Main proyek

Nusantaranews.net, Sarolangun - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Cinta Negeri (Forcin) gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sarolangun terkait adanya dugaan oknum anggota DPRD Kabupaten Sarolangun ikut dalam bermain proyek atau mengendalikan pekerjaan proyek ke orang lain, Kamis (24/3/2021).

Padahal jelas - jelas didalam UU melarang dewan main proyek, yang mengatakan bahwa seseorang yang bekerja kepada negara, digaji oleh negara maka tidak diperbolehkan ikut serta didalam pengerjaan proyek yang dananya bersumber  dari keuangan negara.

" Kami bisa pastikan 35 anggota DPRD Sarolangun bermain proyek, baik proyek APBD maupun dari hasil reses mereka sendiri," ujar Julius Korlap Aksi yang sekaligus Ketua LSM Forcin.

Padahal sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun pernah berjanji akan menindak tegas kalau ada oknum anggota DPRD Sarolangun meminta dan bermain proyek atau meminta fee proyek.

" Hari ini kami ingin membuktikan dan meminta Ketua DPRD untuk menepati janjinya. Ketua dan anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kontraktor atau pun ikut campur didalam pekerjaan proyek APBD TA 2022 dengan bukti menandatangani surat integritas," sebut Julius.

Dalam orasinya Julius meminta Kejari Sarolangun untuk ikut mengawal proyek hasil reses 34 anggota dewan, yang mana diduga akan dikerjakan oleh anggota dewan atau pun kerabat, suruhan anggota dewan tersebut. Semua daftar anggota dewan tersebut terlampir.

" Kami meminta Kejari Sarolangun menindaklanjuti sesuai UU yang berlaku," tegasnya.

Dalam aksi tersebut tidak ada satu pun anggota DPRD Sarolangun yang hadir, sehingga tidak ada mediasi dan pengunjukrasa membubarkan diri, namun pengunjukrasa akan terus menyuarakan dan mengusut sampai tuntas dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Sarolangun hingga ke KPK.

" Aksi unjuk rasa ini tidak cukup berhenti di kantor DPRD saja tapi akan ada aksi lanjutan kekantor Kejaksaan Negeri Sarolangun bahkan ke KPK RI dengan menyerahkan bukti tidak ada satupun anggota dewan yang berani menandatangani fakta integritas," tutup Julius. (SRF)