Oleh: Nurul Rabiatul Adawiyah (Aktivis Dakwah Kampus)
Perhelatan MotorGP yang digelar di sirkuit Mandalika, tepatnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 18-20 Maret ini diyakini akan membawa manfaat untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Mandalika.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Podkabs (Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet) mengatakan ajang MotorGP ini akan menjadikan salah satu trik untuk mempromosikan wisata yang sangat besar di mandalika dan termasuk juga pertumbuhan ekonomi. (Setkab.co.id, 19/03/22).
Terkait dengan hal itu, pertama pemerintah telah membangun jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 kilometer itu telah diresmikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo pada akhir tahun lalu. Kedua, pemerintah juga melakukan penataan jalan bypass BIL dimandalika dengan mengedepankan Estetika melalui kegiatan penghijauan dan penataan koridor jalan.
Selanjutnya pemerintah juga akan melakukan pelebaran jalan Kuta sampai Keruak dengan menambah jalur Eksisting beton di tepi luar badan jalan dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan eksisting. Tidak hanya itu pemerintah juga membangun sejumlah sarana hunian atau yang biasa kita sebut homestay.
Tentunya kita tahu bahwa gelaran MotorGP di Mandalika tersebut tidak pernah lepas dari keseriusan pemerintah dalam menggelontorkan dana Triliyunan, hal itu tidak lain hanya demi kesuksesan event olahraga Internasional.
Bahkan, Sri Mulyani mengatakan ajang balap motor kelas dunia ini akan sangat sulit dilakukan tanpa adanya biaya yang di keluarkan dari dana APBN. (Jakbarnews.com, 20/03/22)
Alokasi dana triliunan rupiah tersebut digelontorkan negara melalui skema penyertaan modal negara (PMN) BUMN, dana yang dialokasikan itu senilai Rp1,3 triliun. Nilai tersebut dialokasikan oleh pemerintah kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Tidak hanya sampai disitu, dana APBN pun mengalir melalui anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran MotoGP di Indonesia.
Sungguh ironi negara mengeluarkan 1,3 Triliyun dana hanya untuk ajang perhelatan MotorGP. Bahkan, tak kalah heran pemerintah mengeluarkan ratusan juta hanya untuk membayar seorang pawang hujan demi berlangsungnya balap MotopGP pada waktu itu. Terdengar sangat lucu dan menjengkelkan pasalnya kondisi masyarakat saat ini rentan terhadap kesulitan ekonomi akibat regulasi bodoh pemerintah.
Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini mencapai 85% hanya sebuah kebohongan publik yang brutal. Sementara fakta dilapangan sangat mengkhawatirkan sehingga survei abal-abal hanya menina bobokan kalangan elit sementara penderitaan rakyat terus berlangsung.
Meski kegiatan ajang kompetisi di dunia internasional bisa digunakan sebagai salah satu cara menunjukan eksistensi sebuah negara dan meningkatkan bergaining position sebuah negara ditengah konstelasi internasional. Namun hal itu bukanlah keharusan sebuah negara untuk mengikutinya. Bahkan jika ajang tersebut justru mengundang kemaksiatan dan kemudharatan serta bisa melenakan umat dari ibadah kepada Allah SWT. maka negara tidak boleh mengikutinya.
Jika saat ini justru agenda semacam itu banyak digelar dan membuat negara merasa malu jika tidak mengikuti ajang tersebut maka ada yang salah dalam memandang tugas dan peran negara. Apa lagi jika kemudian rasa malu para pemimpin dunia itu berimplikasi pada kebijakan negara misal dengan mengalokasikan sumber dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tapi justru akhirnya digunakan untuk kepentingan ajang balap motorGP hanya demi harga diri sebuah negara yang semu. Maka bisa dipastikan ini sebuah pandangan yang sangat fatal yang dimiliki oleh seorang pemimpin.
Dan saat ini hampir semua pemimpin negara memiliki pandangan yang sama. Yakni menganggap ajang tersebut sebagai salah satu prestasi dan prestisius yang dibanggakan. Kesamaan pandangan ini wajar karena arus dari sistem kapitalis yang melahirkan pandangan ini, sangat kuat dan mendunia. Hampir semua pemimpin dunia berebut ingin menjadi tuan rumah diberbagai even internasional.
Demikianlah sistem kapitalis membangun sebuah peradaban. Sebuah peradaban yang sangat buruk yang menegaskan empati rakyat demi mengejar ambisi mereka. Sebuah peradaban yang menginjak hak rakyat demi kemegahan infrastruktur yang sama sekali tidak pernah dinikmati oleh rakyat. Kapitalis telah banyak melahirkan peradaban sampah yang tidak memanusiakan manusia.
Karena itu, memiliki pandangan yang jelas tentang fungsi sebuah negara sangat diperlukan bagi para penguasa. Dan Islam memiliki pandangan yang berbeda secara diameteral dengan sistem kapitalisme. Dalam Islam tugas negara paling pokok adalah mensejahterakan rakyatnya, menegakan hukum dan keadilan di tengah masyarakat dan memastikan semua sarana dan fasilitas umum bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Imam Al-Ghzali mengatakan, "Kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteraturan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan untuk mencapai akhirat, itulah tujuan yang pasti dari para Nabi. Karena itu sebuah kewajiban adanya Imam (khalifah) termasuk hal-hal penting dalam syariat yang takada jalan untuk meninggalkan." (Al-Ghazali Al-Istishad fi Al-I'tiqad. Hal 99)
Karena dalam Islam, negara adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan terlaksananya semua hukum syariat, baik hukum-hukum itu di bebankan kepada individu seperti sholat dan puasa, atau dibebankan pada kelompok seperti aktivitas amar ma'aruf nahi mungkar, atau bahkan dibebankan kepada negara seperti menjamin kebutuhan pokok rakyat.
Negara mengelola keuangan untuk kepentingan rakyat. Cara mengelolanya harus mengikuti syariat. Peruntukannya pun harus sesuai syariat. Pemasukan dan pengeluarannya pun mengikuti ketentuan hukum syariat. Tak ada satupun yang bisa membuat kebijakan seenaknya apa lagi tidak mengikuti syariat sekalipun mereka adalah penguasa. Karena memang tugas penguasa adalah mengurusi urusan rakyat. Itu sebabnya ketaqwaan seorang pemimpin menjadi salah satu syarat utama. Dengan demikian tak akan ada proyek ambisius ala kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Wallahualam bishawab.
Post a Comment