PENGESAHAN UU IKN UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

Oleh : Helmy Agnya

Rencana pemindahan ibu kota baru, dalam waktu dekat akan direalisasikan oleh Pemerintah. Di tengah status pandemi yang belum jelas usai, serta perekonomian yang belum pulih, puluhan juta rakyat yang masih miskin dan utang luar negeri yang hampir mencapai tujuh ribu triliun rupiah. Pemerintah pun tetap bersikukuh memindahkan ibukota ke daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sepenting itukah membangun ibu kota baru di tengah ekonomi yang tidak stabil ? Disisi lain masih banyak rakyat yang hidup melarat, membutuhkan turun tangan para penguasa. Dan membuat bingung adalah, bukankah membangun ibu kota baru itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan sekiranya Pemerintah mempertimbangkanya dengan baik. Akan tetapi, rupanya Pemerintah begitu cepat mengambil tindakan tersebut.

Diketahui bahwa UU IKN disahkan dengan beragam penolakan, juga diiringi inkonsistensi Pemerintah dalam menetapkan sumber anggarannya. Pada awalnya tidak membebani APBN malah kini akan menggunakan dana PEN yang sedianya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid.

Seperti dilansir oleh Kompas.com, 19/1/2022. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2022 yang akan mencatut anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak tepat.

Menurut dia, kebijakan tersebut justru akan menimbulkan luka di hati masyarakat karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah.

"Mestinya, uang tersebut untuk rakyat yang terdampak Covid-19. Pemaksaan dana pemulihan ekonomi yang dialihkan untuk IKN, ini bisa melukai rakyat," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com.

Apakah tidak memikirkan bagaimana nasib rakyatnya? Tidak adakah sisa sedikit hati nuraninya untuk kemudian berpikir bagaimana keadaan rakyatnya. Namun kenyataanya, seperti itulah wajah buruk dari sistem kapitalisme. Penguasa akan berkolaborasi dengan para oligarki. Selama itu dapat menguntungkan dan menghasilkan manfaat, maka mereka akan melakukan segala cara untuk menghalalkannya.

Luar biasa kezaliman yang sangat nampak, dan nyata yang dilakukan oleh penguasa. Jadi tidak ada dampak positif bagi rakyatnya, apalagi untuk ekonomi. Bahkan semakin membebani rakyatnya dengan hutang yang memberatkan. Hidup dalam sistem kapitalis untuk mendapatkan kesejahteraan hanyalah angan-angan, yang ada hidup semakin melarat.

Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) itu, tidak lain yang mendapatkan keuntungan adalah para oligarki. Bukan rakyat, rakyat hanyalah dijadikan sebagai tumbang oleh penguasa untuk menghasilkan pundi-pundi guna menomboki hutang atas keserakahan penguasa.

Berbeda halnya jika itu dilakukan didalam negara Islam. Yang memang sudah memiliki pemahaman serta pengalaman dalam mengelola dan meletakkan fungsinya sebagai seorang pemimpin berdasarkan syariat Islam serta keimanan yang mengikat diri dalam melakukan setiap perbuatan. Bukan lagi kepentingan apalagi harus berkolaborasi dengan para oligarki. Sebab, ketakutan akan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin kepada Allah kelak yang menjadi pertimbangannya bukan atas dasar asas manfaat.

Setiap kebijakan yang tidak berdasarkan kasadaran, keimanan serta ketakwaan tidak akan membawa pada kepemimpinan yang amanah. Sebab, amanah selalu beriringan dengan ketaatan dan ketakwaan seorang hamba. Setiap hal yang tidak berdasarkan ketaatan, pasti membawa kemudaratan.

Oleh karena itu, kita mestinya tidak berharap perubahan pada sistem kapitalisme. Sebab, karakter bawaan kapitalisme adalah imperialisme, yaitu penjajahan di segala bidang, serta keserakahan yang tidak berujung. Keserakahan dan ketamakan atas penguasaan hajat dan kepentingan rakyat selalu berujung pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Tidak ada jalan lain selain mencampakkan sistem ini dengan menggantinya dengan sistem baru yang lebih berkah, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan, yakni menggantinya dengan sistem Islam kafah.

Sistem Islam bersandar pada aturan dan hukum Allah sebagai solusi atas problematika kehidupan manusia. Sistem ini benar-benar bebas dari kepentingan pribadi, apalagi berjabat tangan dengan para oligarki, karena aturan Allah bersifat baku, tetap, dan adil untuk seluruh manusia.

Wallahualam bishawab.