BPJS: Buah Kapitalis Bikin Rakyat Menangis

Oleh Nur Fitriyah Asri

Penulis Opini Bela Islam AMK

Allah Swt. Berfirman,  

“Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. Al-An’am [6]: 57)

Wajah buruk demokrasi kapitalisme secara vulgar dipertontonkan lagi oleh rezim. Dengan begitu, publik semakin sadar bahwa sistem tersebut pada hakikatnya rusak dan merusak, karena bertentangan dengan Islam.

Kembali, Presiden Jokowi mencederai hati rakyatnya dengan menerbitkan aturan baru yang berlaku mulai 1 Maret 2022. Kebijakan terkait syarat mengurus berbagai keperluan. Salah satunya dengan melampirkan keanggotaan BPJS Kesehatan, sebagai syarat untuk urus surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kredit usaha rakyat (KUR), umrah, haji hingga jual beli tanah.

Merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengoptimalkan manfaat BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak 6 Januari 2022. (Merdeka.com, 19/2/2022)

Hingga 2022, BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta mencapai 86% atau sekitar 230 juta jiwa. Artinya ada 14% atau sekitar 40 juta jiwa yang belum mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Kebijakan tersebut, tentunya memaksa masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta tetap. Oleh sebab itu, sebanyak 30 kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan percepatan terhadap rekrutmen peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kartu BPJS Kesehatan sebagai “Kartu Sakti” yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Iuran BPJS  Kesehatan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Peserta kelas III iuran sebesar Rp42.000, mendapat subsidi Rp7.000 per orang per bulannya. Jadi, harus membayar Rp35.000 per orang, per bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Untuk peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) menyetorkan iuran sebagai berikut: Untuk kelas I Rp150.000; Untuk kelas II Rp100.000; Untuk kelas III Rp35.000.

Adapun bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan, iuran yang dibayarkan adalah pekerja membayar iuran 1% dan perusahaan membayar iuran 4% dari total gaji pekerja/karyawan.

Wajar, jika kebijakan pemerintah menuai penolakan dari semua kalangan karena “Menambah beban masyarakat” dan berdampak mempersulit dalam proses administrasi dan untuk mengakses layanan publik.

BPJS: Buah Kapitalis Bikin Rakyat Menangis, dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, Negara Indonesia menganut ekonomi kapitalis liberal yang berasaskan sekularisme, yakni memisahkan agama dengan kehidupan. Dengan pilar liberalisme, (kebebasan) inilah yang mendorong negara lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan pada rakyatnya. Artinya, pemerintah melanggar konstitusi UUD 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang  menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Harusnya, negara yang mengurusi kesehatan rakyatnya. Bukannya, rakyat dibiarkan mengurusi kesehatannya sendiri, dengan diserahkan pada  BPJS Kesehatan, yang notabene sebuah Asuransi. Ironisnya, justru dipalak dan diperas. Sungguh, rezim yang zalim tidak ada rasa empati sama sekali. Apalagi di masa pandemi ekonomi serba sulit, masih tega membebani iuran dan iuran yang selangit.

Kedua, BPJS Kesehatan adalah sebuah asuransi. Kelahirannya dibidani oleh Asian Development Bank (ADB) yang memberikan pinjaman kepada Indonesia senilai US$ 250 juta atau 2,3 triliun (kurs 1US$=Rp9.500). Pinjaman yang tidak gratis, ada ribanya. Namun, sarat dengan pesanan dan kepentingan asing. Inilah salah satu bentuk penjajahan negara kapitalis melalui pemberian utang. Dampaknya, negara tidak berdaulat mengikuti arahan kafir penjajah. Keinginan asing untuk mengambil alih pangsa pasar industri asuransi sosial sudah berhasil. Kini, semakin berani menguasai, memaksakan, dan mengelola uang iuran BPJS yang jumlahnya triliunan, sungguh fantastis. Dengan filosofi mencari keuntungan sebesar-besarnya  berbasis ribawi, dalam pandangan Islam diharamkan.

Ketiga, anehnya BPJS Kesehatan mengalami 

Defisit. Direktur Utama  Ali Ghufran Mukti mengungkapkan bahwa saat ini kondisi keuangan masih reyot. Diprediksi 2023 akan mengalami defisit lagi. Mokal, bisa merugi. Hal ini bisa saja terjadi, jika dana BPJS Kesehatan disalahgunakan untuk kepentingan lain, misalnya menutupi defisit APBN, untuk dana IKN, diinvestasikan, dan kepentingan politik para pejabat yang dapat mengakses dana ini, yang telah diatur dalam undang-undang. Lebih-lebih ada payung hukumnya. Jika BPJS mengalami kesalahan dan pelanggaran, tidak bisa dituntut secara hukum. Jika bangkrut tidak dikenakan UU Pailit. Dalam hal ini, negaralah yang akan memberi dana talangan bailout. Uang siapa? Tentu uang milik rakyat, rezim menzalimi dan melukai hati rakyat hingga menangis darah.

Keempat, produk hukum buatan manusia yang bersumber dari akal yang terbatas dan hawa nafsunya adalah batil. Hukum dibuat untuk kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu, demokrasi yang berasaskan sekularisme, kedaulatan berada ditangan rakyat. Artinya, rakyat yang berhak membuat hukum, ini bertentangan dengan Islam (baca: QS.al-An’am ayat 57). Di sinilah, terjadinya konspirasi (kongkalikong) di antara lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan para pemilik modal asing dan aseng. Seperti, UU Omnibus Law, UU IKN, UU JHT, dan UU BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan. Undang-undang tersebut dibuat penuh rekayasa dan dipaksakan. Karenanya, demokrasi adalah alat penjajahan kapitalis. Selayaknya dicampakkan dan  diganti dengan sistem Islam yang diridai Allah Swt.

Sejarah telah membuktikan bahwa satu-satunya sistem yang mampu mengatasi semua problematika umat hanya sistem Islam yang berasaskan akidah Islam. Akidah Islam inilah yang mendorong semua elemen negara menjadi beriman dan bertakwa. 

Syariat Islam telah menempatkan negara sebagai penanggung jawab urusan umat. Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam akan hadir sebagai institusi pengurus kebutuhan umat, yakni kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Rasulullah saw. Bersabda, “Seorang Imam atau pemimpin adalah raa’in (pengembala) dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya atau rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Kesehatan merupakan salah satu hajat hidup, atau kebutuhan asasi setiap manusia. Karenanya negara hadir untuk mengaturnya dan ini telah dicontohkan oleh uswah kita Rasulullah saw. Hingga para khalifah sesudahnya. 

Dalam buku ‘Menggagas Kesehatan Islam’ dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya fokus di kota-kota besar, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa hingga ke dalam penjara-penjara. Sebagai contoh di Era khilafah Abbasiyah, seorang dokter juga ilmuwan bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, menjadi sosok berperan dalam perjuangan jaminan kesehatan. Kebijakan khilafah dengan rumah sakit keliling, benar-benar memberikan layanan nomor satu tanpa membedakan lingkungan, agama, status sosial dan tingkat ekonomi. Semua pelayanan kesehatan gratis, diambilkan dari baitul mal.

Lebih dari itu, karena dorongan iman kaum muslim, di masa kekhilafahan mereka berlomba ingin mendapatkan pahala jariyah yang mengalir dengan mewakafkan sebagian besar hartanya untuk membiayai rumah-rumah sakit, perawatan, dan pengobatan pasien. Sebagai contoh, Saiffudin Qalamun (673 H/1284 M), salah seorang pengusaha di masa kekhilafahan Abbasiyah. Beliau mewakafkan sebagian besar hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit, yang didirikan di Khairo, yaitu rumah sakit al- Mansuri al-Kabir.

Dari wakaf tersebut, dapat menggaji karyawan rumah sakit dan petugas khusus untuk memberikan motivasi setiap hari keliling rumah sakit. Di antara motivasi para penguasa muslim kepada pasien yang terkenal adalah ungkapan Wazir Ali al-Jarrah, yang artinya “Musibah yang pahalanya sudah ditetapkan lebih baik ketimbang nikmat yang syukurnya tidak ditunaikan.”

Itulah gambaran pelayanan kesehatan di masa khilafah sebagai role model terbaik bagi dunia sepanjang massa. Hal ini terwujud karena negara hadir sebagai penerap syariah Islam secara kafah. Termasuk bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.

Rasulullah saw. Bersabda, “Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu kaum muslimin lslu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut membentuk kesadaran ruhiyyah yang mendorong para penguasa meriayah atau mengurusi umat dengan hati-hati dan memberikan pelayanan terbaik dengan mengharap rida Allah Swt.

Saatnya kita kembali ke sistem khilafah dengan bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Tidak cukup ganti pemimpin, tapi juga ganti sistem, yakni khilafah a’la minhajjin nubuwwah.

Wallahu a’lam bishshawab.