NusantaraNews

Pasaman - nusantaranews.net,

Pengungsi tercatat 4407 orang (1047 KK) dan masih ada kampung yang belum terdata, yakni ladang Rimbo, Guguang dll. Kemungkinan pengungsi mencapai 5.000 orang. 

- Korban meninggal dunia 6 orang. Lima korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya, 1 orang akibat hanyut dihantam Air bah bercampur tanah, batu dan kayu.

Korban ditemukan Sabtu (26/2) atau H +2 pasca gempa. 

- Korban luka berat 5 orang dan luka ringan 36 orang. Luka berat dirujuk ke RSUD Jambak, Simpang Ampek, dan luka ringan diobati di Puskesmas Ladang Panjang, Kec. Tigo Nagari.

- Pencarian 5 orang hilang masih terus dilanjutkan oleh tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan unsur masyarakat serta di back up anjing pelacak Polda Sumbar. 

- Suasana Malampah masih memcekan, akibat masih sering terjadi gempa susulan dan banyaknya. issu beredar akan terjadi galodo dan banjir.

- Kondisi di pengungsian terbilang normal, pendistribusian bantuan dan suplai air bersih mulai tertib, dan umumnya pengungsi dalam keadaan sehat.

- Pos kesehatan dan dapur umum sudah berdiri di beberapa lokasi. 

- Kebutuhan Tenda pengungsi 1.500 set dan hari ini tiba 1.500 tenda berbagai jenis dan ukuran, bantuan Kementerian Sosial RI.

- Prioritas kebutuhan di tempat Pengungsian berupa MCK dan sarana air bersih. 

Saat ini Air bersih didistribusikan dengan mobil tangki PDAM dan Mobil Tangki BPBD. 

Pemda Pasaman segera membangun MCK darurat di tempat-tempat pengungsian, sesuai kebutuhan, disertai pembuatan sumur bor.

- Bantuan sudah berdatangan dari berbagai unsur; institusi pemerintah, Polri, TNI, pihak swasta, kelompok masyarakat, Ormas, Partai Politik, Anggota DPR RI, DPRD, Organisasi Primordial/Paguyuban, Perorangan dan Perantau Pasaman dan dari unsur lainnya. 

- Jenis bantuan berupa bahan makanan, tenda, selimut/kain sarung, pakaian bayi, kasur berbagai model dan ukuran, uang tunai, dan bentuk lainnya.

- Penyaluran bantuan akan di menej secara tertib, karena masa pengungsian diperkirakan 'memakan' waktu panjang dan lama, hingga terbagun kembali rumah-rumah warga di lokasi semula dan berdirinya perumahan di lokasi baru (relokasi), bagi korban yang lokasi rumahnya berada di jalur rawan bencana.

- Rumah rusak berat tanggung jawab BNPB pusat, rusak sedang oleh Provinsi Sumbar dan rusak ringan ditanggungjawabi Pemda Kabupaten Pasaman.

- Hingga H +3 kemaren, masih ada perkampungan yang belum terdata, khusus lokasi yang jauh di perbukitan, namun sebagian besar warganya sudah mengungsi ke kampung lain.

- Bantuan ada yang disalurkan ke posko induk di Kantor Camat Tigo Nagari dan Posko Kantor Wali Nagari Malampah, dan ada yang langsung diantar ke lokasi pengungsian. 

- Ada hal keliru yang terjadi pasca gempa Pasaman dan Pasaman Barat, yakni bantuan dan perhatian penanganan sebagian pihak, termasuk petinggi negara dan TNI, seperti halnya kunjungan Menteri PU dan KASAD, hanya semata tertuju ke Pasaman Barat, tanpa meninjau.lokasi bencana di Kabupaten Pasaman. 

Sementara jumlah korban jiwa lebih banyak di Malampah Kabupaten Pasaman, dan dampak kerusakan pun lebih dahsyat di Malampah, Pasaman.( In Psm).

Batusangkar, nusantaranews.net - Seluruh Ninik Mamak yang tergabung dalam LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) se Sumbar, mendukung penuh sikap Ketum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati yang mengharamkan Menteri Agama menginjak kaki di Ranah Minang karena pernyataan Menag yang memisalkan perbandingan suara adzan dengan suara gonggongan anjing.

Sikap Ninik Mamak se-Sumbar itu diungkapkan dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam penutupan Rapat Kerja LKAAM Provinsi Sumbar, di Hotel Emersia Batusangkar, Minggu (28/2/2022).

"Kami tolak Menteri Agama Gus Yaqut ke Sumbar. Kami minta Menteri Agama minta maaf kepada umat Islam, tobat, dan menarik ucapannya," kata Reflidon Dt. Kayo, Ninik Mamak asal Talang, Kabupaten Solok.

Alasan desakan Ninik Mamak itu, kata Reflidon, karena pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas menyakiti perasaan umat Islam, termasuk masyarakat Minangkabau yang berfilosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. "Suara adzan yang merupakan syahadat yang dikumandangkan, sangat berbeda seperti langit dan bumi dengan gonggongan anjing. Tidak bisa disamakan atau dimisalkan," kata Reflidon Dt Kayo, yang membacakan pernyataan bersama Ibrani Dt. Tianso dan Hadi Siswan Dt. Marah Banso. 

Meski kecewa dan marah, Ninik Mamak tetap mengapresiasi atas bantuan Menteri Agama dalam bentuk program dan bantuan fisik terhadap korban gempa bumi di Pasaman Barat dan Pasaman, yang jumlahnya mencapai Rp2,5 miliar.

Namun bantuan untuk korban gempa bumi itu tidak mengurangi tuntutan Ninik Mamak se-Sumbar. "Kami terima kasih atas bantuan Pak Menag, tetapi tidak mengurangi tuntutan kami, yaitu Menag wajib minta maaf kepada umat Islam dan mencabut pernyataannya yang menyakiti hati kami," kata juru bicara Ninik Mamak Hendri Donal, S.Pt Dt. Panduko Rajo Nan Bagonjong.

Ketum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Dt Nan Sati menyatakan, bahwa dukungan Ninik Mamak itu merupakan realitas yang terjadi di masyarakat. "Di akar rumput penolakan itu juga ada dan disampaikan kepada kami Ninik Mamak, inilah yang kami suarakan," kata Dr Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati.

Raker LKAAM Sumbar berlangsung selama dua hari, 27-28 Februari 2022 yang diikuti oleh Pengurus LKAAM Sumbar dan Ninik Mamak dari kabupaten/kota di Hotel Emersia Batusangkar.

Dua agenda penting sebagai rangkaian dari Raker LKAAM adalah persetujuan pemberian gelar kepada Sangsako Adat kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dan penandatanganan MoU antara LKAAM dengan Kapolda Sumbar tentang penerapan Restorative Justice. (*)

N3 Tanah Datar - Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, MM kembali melaunching salah satu Program Unggulan (Progul) Tanah Datar 2021-2026 yakni Satu Nagari Satu Event, serta meresmikan kalender event tahun 2022, Minggu (27/2/2022) malam di Gedung Nasional Maharajo Dirajo. Progul ini diharapkan dapat menunjang  Ekonomi Kreatif, Pelestarian Kebudayaan, Memajukan Olah Raga dan Produk Nagari.

Bupati Eka mengatakan, bidang pariwisata menjadi sektor penting yang telah tertuang di RPJMD 2021-2026, karena itulah launching Progul Satu Nagari Satu Event adalah momentum penting bagi dunia kepariwisataan di daerah yang di kenal Luhak Nan tuo ini.

“Progul Satu Nagari Satu Event dimaksudkan untuk menggali, melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal nagari melalui kelompok sadar wisata, sanggar-sanggar kesenian di nagari, kerajinan anak nagari, permainan anak nagari, klub olahraga nagari, UMKM dan lain sebagainya.  Sehingga menjadi langkah besar dalam pengembangan pariwisata, budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan di Tanah Datar," katanya.

Dikatakan Eka, potensi pariwisata Tanah Datar sangat berlimpah yang akan  mendatangkan multiplier effect serta lebih cepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati Eka menyebutkan, tahun 2022, Satu Nagari Satu Event terlaksana di  14 nagari dan akan ditambah jumlahnya pada tahun 2023, dan di tahun selanjutnya semua nagari telah melaksanakannya secara menyeluruh. 

"Agar pelaksanaan Progul berjalan baik sesuai harapan yang diinginkan sehingga tahun selanjutnya semakin bertambah nagari yang ikut serta, kita melibatkan tim kurator yang bertugas merencanakan, membina, membimbing serta mengawasinya," tukas Eka.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) diwakili Kepala Dinas Pariwisata Drs. Luhur Budianda, M.Si mengapresiasi atas telah dilaunchingnya Satu Nagari Satu Event yang dilaksanakan sebagai bentuk perhatian besar terhadap pengembangan pariwisata di Tanah Datar.

“Pemprov Sumbar apresiasi gagasan pemerintah Tanah Datar atas Progul ini¸ karena dengan adanya event menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat khususnya ke Tanah Datar,” ujar Luhur.

Ia menambahkan Pemprov Sumbar juga menyambut baik peresmian Kalender Event Tanah Datar 2022, yang akan menjadi acuan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Datar.

"Kalender Event mencakup semua penyelenggaraan event yang menarik dan unik, salah satunya Festival Pesona Minangkabau, yang sudah masuk Kalender Pariwisata Nasional dan telah ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI sebagai Karisma Event Nusantara," kata Luhur.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Pariwisata dan Olah Raga Tanah Datar Yessy Akmaliza, Ap. S.Sos mengatakan, kegiatan launching diawali dengan pelaksanaan pembekalan kepada nagari.

"Agar Progul ini berjalan dengan baik, kita bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan tim kurator event untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada 14 Nagari yang akan menggelar event," katanya.

Kemudian ia juga menyampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan sehingga Progul ke enam dari sepuluh Progul dari Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2026 bisa di launching dan berjalan baik ke depannya. 

Turut hadir pada kesempatan itu Forkopimda Tanah Datar, Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, BUMN, BUMD, Tokoh Masyarakat, Direktur STP Bandung, CEO Emersia Hotel, Pelaku Wisata, Pokdarwis, Komunitas Pariwisata, Penggiat Pariwisata dan Tamu Undangan lainnya. (EP)

Nusantaranews.net - Ketua DPR RI Puan Maharani diundang untuk menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022. Puan juga diminta untuk memberi pembekalan pada acara tahunan yang akan digelar Markas Besar TNI pada 1 Maret 2022 besok.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajarannya yang memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk memberi masukan pada alat pertahanan dan keamanan negara yang sangat  diandalkan rakyat ini,” kata Puan di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini akan memberikan pembekalan kepada para pimpinan komando utama TNI-Polri usai Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan.

“DPR RI sebagai representasi perwakilan rakyat akan memberi masukan kepada jajaran TNI-Polri agar semakin solid dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Puan.

Puan juga berharap Rapim TNI-Polri 2022 ini akan semakin memupuk soliditas dan sinergitas dua lembaga yang menjadi tumpuan rakyat dalam bidang pertahanan dan kemanan ini.

“Kami berharap Rapim TNI-Polri 2022 ini akan semakin memperkuat sinergitas kedua instansi. Tidak hanya di level pimpinan, tapi juga hingga jajaran paling bawah,” kata Puan.

Soliditas dan sinergitas TNI-Polri tersebut, kata Puan, sangat penting karena dua lembaga ini memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional.

“Yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” ujarnya.

 

Puan berharap, Rapim TNI-Polri ini dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini. 

“Sehingga dua lembaga ini dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural,” ujarnya. (mp)

Oleh : Yantie Chempaka

Pada Rabu (23/2/2022), Menag Yaqut Cholil Qoumas membuat geger jagat dunia maya. Hal itu setelah video wawancara Yaqut terkait surat edaran (SE) penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala viral di media sosial. Karena alasan itulah, Kementerian Agama (Kemenag) mengatur suara toa masjid agar jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar.

"Misal depan belakang pelihara anjing semua, menggonggong dalam waktu bersamaan. Kita ini terganggu gak?" ujar Yaqut dalam video wawancara di Balai Serindit, Komplek Gubernuran, Kota Pekanbaru, Riau (Republika.co.id; 24/02/2022).

GNPF Ulama Sumatera Utara (Sumut) mengkritik pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Toa masjid dengan gonggongan anjing. GNPF menilai pernyataan itu merupakan penistaan agama.

"Naudzubillahimindzalik. Menyamakan suara azan di musala maupun masjid dengan suara gonggongan anjing yang dilontarkan Menang Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu yang lalu adalah merupakan penghinaan dan penistaan agama, dalam hal ini agama Islam," kata Ketua GNPF Ulama Sumut Aidan Nazwir kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

Aidan mengatakan suara azan yang disampaikan melalui Toa masjid merupakan panggilan untuk ibadah salat. Hal ini tidak layak jika dibandingkan dengan suara gonggongan anjing.

"Kami GNPF Ulama Sumut merasa sangat keberatan, terhina, dan ternista. Dan mendesak pihak kepolisian untuk memproses hukum Menag YCQ sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI," ujarnya (Detik.com; 24/02/2022).

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menanggapi terbitnya peraturan penggunaan toa masjid dari Menag. Menurut saya, Kemenag tidak perlu mengatur hal-hal yang sangat teknis tentang masalah ibadah, utamanya penggunaan speaker untuk azan, pengajian, maupun lainnya di masyarakat," kata Bukhori saat dihubungi, Senin (21/2/2022).

Ketua DPP PKS ini menyarankan agar peraturan teknis berkaitan dengan ibadah, khususnya pengeras suara masjid, bisa diatur oleh masyarakat. Hal tersebut, kata dia, bisa diatur secara musyawarah dan tradisi.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan pengeras suara memang perlu diatur demi menciptakan kenyamanan saat menggelar pengajian atau syiar agama di masjid atau musala. 

Tak hanya di Indonesia, aturan seputar penggunaan pengeras masjid juga diberlakukan di sejumlah negara-negara yang mayoritas penduduknya umat muslim. Dihimpun dari berbagai sumber, negara mayoritas muslim yang mengatur penggunaan pengeras suara yaitu Arab Saudi, Turki dan Suriah.

Melansir dari Gulf News, Menteri Urusan Islam Arab Saudi Abdul Latif Al Sheikh memberlakukan aturan pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid pada 2015 silam. Disebutkan dalam surat edarannya bahwa penggunaan pengeras suara hanya diperuntukan untuk azan dan iqamat saja. Adapun volume pengeras suara diturunkan ke tingkat sepertiga.

Sama seperti Arab Saudi, di Turki yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah terbiasa dengan adanya aturan penggunaan toa masjid. Dilansir dari latimes.com, penggunaan pengeras suara di Turki hanya diperbolehkan saat azan dan khutbah salat Jumat saja.  

Berdasarkan laporan World Population Review, Suriah meski mayoritas beragama Islam, negara ini juga memberlakukan aturan penggunaan pengeras suara di masjid.  Penggunaan pengeras suara luar yang hanya diperbolehkan untuk azan, Sementara saat khutbah Jumat atau pengajian, memakai pengeras suara dalam. 

Beberapa waktu yang lalu, Media asing menyoroti soal bisingnya pengeras suara di salah satu masjid di Jakarta.  Hal itu membuat merdunya kumandang azan menjadi mengganggu warga sekitar. 

Perdebatan terkait volume pengeras suara di masjid atau musala telah bergulir sejak lama antara kelompok mayoritas dan minoritas di Indonesia. Pada 2018, seorang perempuan non-Muslim keturunan Tionghoa di Tanjung Balai di Medan, Sumatra Utara, Meiliana, dipenjara karena mengeluhkan volume suara azan. Protesnya itu memicu kerusuhan dimana sekelompok warga Muslim merespons kecaman tersebut dengan melakukan pembakaran sejumlah vihara dan klenteng.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kala itu memvonis Meiliana dengan dakwaan penistaan agama dan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, sementara para pembakar vihara menerima hukuman hanya antara 1- 2 bulan penjara.

Pernyataan menag notabenenya seorang muslim sungguh cacat. Narasi membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing muncul dari pemahaman masyarakat Sekuler Liberal.

Sekulerisme merupakan paham memisahkan agama dengan kehidupan, manusia bebas mengatur kehidupan sesuai keinginan dan kenyamanan mereka. Disinilah lahir pemahaman Liberalisme yang makin dikokohkan  dengan Sistem Demokrasi.

Sistem Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, siapapun berhak mengungkapkan pendapat tanpa memikirkan apakah itu termasuk pelecehan, penistaan dan lain sebagainya. Pernyataan "membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing" dalam sistem ini sah-sah saja.

Pelecehan terhadap simbol agama akan terus bergulir, selama pemahaman masyarakat masih dalam sistem ini. Pelakunya silih berganti baik dari non muslim atau justru kalangan muslim sendiri.

Suara adzan adalah suara panggilan shalat untuk kaum muslimin dan sekaligus syiar agama islam. Hal ini sesuai sabda nabi Muhammad SAW,

إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ اسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ

“Jika adzan untuk shalat telah dikumandangkan maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan.” (HR. Ath-Thayalisi, silsilah ash-Shahihah no. 1443).

Berdalih toleransi, dibuatlah regulasi untuk mengatur hal yang selama ini tidak pernah bermasalah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ide toleransi Hukum bukan sekadar istilah. Dalam perkembangannya, ide ini telah menjadi senjata politik untuk membungkam sikap kritis umat Islam juga mengaburkan Islam kafah. 

Pembatasan penggunaan pengeras suara masjid dan musala sesungguhnya upaya musuh Islam dengan menggunakan tangan generasi muslim sendiri. Jika umat Islam diam, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang lagi. Ingatlah bahwa Rasulullah bersabda; 

 لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ 

“Ikatan-ikatan Islam akan lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat,” (HR Ahmad, ibnu Hibban dan al-Hakim). 

Ini adalah peringatan dini yang Rasulullah sampaikan kurang lebih tiga belas abad yang lalu. Musuh-musuh Islam akan melakukan berbagai cara untuk menghalangi kebangkitan Islam dan umat Islam maka sikap terbaik umat Islam adalah bersatu dan memahami dengan jelas siapa musuh mereka sebenarnya.

Perang pemikiran yang Barat gencarkan telah menyebabkan seluruh masyarakat terjebak ke dalam suatu kehidupan yang mengingkari eksistensi Allah dan bertentangan dengan syariat islam. 

Di sisi lain, harus ada upaya untuk menampakkan pada umat segala bentuk rekayasa ide Barat yang di susupkan ke tubuh umat Islam. Agar konsep batil itu lenyap, dan kebenaran menjadi tampak di hadapan umat.

Oleh : Fina Fauziah

 ( Aktivis Muslimah )

Masalah pendidikan selalu relevan dibahas kapan pun, inovasi terus berkembang seiring perkembangan zaman. Mengenai perubahan, di Indonesia sendiri sampai ada sebutan ganti menteri ganti kurikulum ditandai dengan adanya pergantian menteri pendidikan diiringi pergantian ataupun pengembangan kurikulum yang telah digunakan sebelumnya. Arah dalam jalannya pendidikan tentu harus jelas sesuai visi misi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri juga sangat mempengaruhi akan diarahkan ke mana generasi yang ada pada saat ini.

Kondisi ini sangat gambang terlihat dari minimnya fasilitas pendidikan, ketidakjelasan arah kurikulum, kurangnya jumlah pendidik berkompetensi, rusaknya perilaku keluaran (output) pendidikan dan beragam problem lain di dunia pendidikan. Kondisinya menjadi lebih buruk dengan kelemahan fungsional di luar sekolah disebabkan keluarga dan masyarakat yang tidak mendidik dan malah membebani sekolah. Lebih dari itu gawat darurat pendidikan di Indonesia terjadi seiring makin intensifnya agenda sekularisasi pendidikan yang mengancam rusaknya identitas Islam pada mayoritas anak generasi. Sekularisasi pendidikan telah terjadi di semua lini dalam wujud dikotomi penyelenggaraan pendidikan umum dan agama, arah pembuatan kurikulum yang lebih menitikberatkan penyiapan kerja bukan pembangunan kepribadian dan semakin banyaknya muatan materi bertentangan dengan Islam yang masuk ke ruang-ruang kelas. Anak adalah calon penerus bangsa. Mereka adalah generasi pemimpin masa depan. Maka, sudah selayaknya kita menyiapkan mereka dengan persiapan yang matang. Bukan sekedar menyiapkan kemampuan fisik, tapi juga membekali dengan pola sikap dan pola pikir yang benar. Pendidikan merupakan sarana mencetak generasi unggul penerus bangsa. Maka, pendidikan layak dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Tetapi kebijakan yang diberikan pemerintah sekuler saat ini untuk mengatasi masalah pendidikan. Hal ini akibat dari tersanderanya kebijakan kepentingan ekonomi. Pendidikan tidak dijamin sebagai kebutuhan publik yang wajib diselenggarakan oleh negara. 

kalau kita bercermin pada sistem pendidikan yang pernah diterapkan dalam sistem Islam negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek berkenaan sistem pendidikan yang diterapkan dari masalah kurikulum, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajar. Kegiatan pendidikan dalam sistem Islam dilengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana-sarana itu mulai dari buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar –auditorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan itu dijamin negara, karena negara dalam sistem Islam memiliki paradigma sebagai raa’in (penanggung jawab).

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Dengan paradigma seperti inilah, negara dalam sistem Islam akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya membentuk generasi cemerlang melalui proses pendidikan. Negara tidak akan abai hingga ada sekolah yang kebingungan menjalankan aktivitas pembelajaran akibat kekurangan sarana infrastruktur dan operasional seperti saat ini.

Oleh. Rosmita

Aktivis Dakwah Islam dan Member AMK

Azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah shalat. Ini adalah syiar agama Islam. Menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, tentu sangat menyakiti hati umat Islam dan ini merupakan bentuk penistaan agama. 

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) KH Ahmad Kusyairi Suhail menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang memperbandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Azan adalah suara mulia sebagai panggilan shalat, sehingga berbeda sekali dengan suara anjing. 

Menurutnya, hampir 77 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah ada yang meributkan dan mempermasalahkan toa masjid dan suara azan. Kehidupan masyarakat pun harmonis, guyup, dan rukun. 

Beliau mengingatkan sebaiknya energi bangsa dikerahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat dan bangsa. Seperti minyak goreng yang langka, harga sebagian kebutuhan bahan pokok yang melonjak, pandemi yang masih mengintai kita dan lain-lain. (Sindonews, 25/2/2022)

Entah apa yang ada di benak Menag hingga menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Bukankah kita hidup di negara mayoritas Muslim. Sudah tentu umat Islam akan menjalankan apa yang menjadi syiar agamanya, salah satunya adalah azan. 

Begitu pula bila tinggal di Bali yang masyarakatnya mayoritas Hindu, maka umat Islam yang tinggal disana tidak boleh beraktivitas saat hari raya Nyepi. Kita harus toleransi terhadap ibadah umat lain, karena kita hidup di negara dengan beragam agama. Lalu mengapa hanya umat Islam yang disuruh mentolerir ibadah umat lain. Sedangkan bila umat Islam ingin menjalankan syiar agamanya dilarang dengan dalih toleransi.

Seolah toleransi memiliki standar ganda. Toleransi hanya diperuntukkan untuk umat Islam agar mentolerir ibadah umat lain. Namun, tidak berlaku bagi umat lain agar mentolerir ibadah umat Islam. Disini terjadi diskriminasi terhadap ajaran Islam dan umatnya.

Penistaan Agama Terus Berulang

Masifnya arus informasi dan kebebasan berpendapat dalam negara sekuler menjadi faktor utama munculnya banyak kasus penistaan agama. Apalagi tidak adanya sanksi tegas terhadap para pelaku menyebabkan penistaan agama marak terjadi. Seolah terjadi pembiaran bila agama Islam yang dihinakan, hingga menjamurlah penistaan terhadap agama Islam. Mulai dari penghinaan kepada Allah, Rasulullah, Al Qur'an, syariat Islam dan simbol-simbol keislaman. 

Menurut Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aditia Bagus Santoso menyebut, ada sebanyak 67 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020. 

Padahal sudah ada undang-undang Pasal 156a KUHP dan Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang bisa menjerat para pelaku penista agama. Namun, hukum seolah tebang pilih. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan. Bila yang melakukan penistaan adalah orang-orang yang berkuasa atau pro terhadap rezim menjadi kebal hukum. 

Salah satu contoh adalah kasus Sukmawati yang mengatakan kidung lebih merdu dari suara azan. Kasusnya selesai hanya dengan meminta maaf. Begitu pula dengan kasus lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang pro rezim. Kasusnya hilang begitu saja tanpa ada kelanjutannya. 

Bahkan bila kasusnya dilanjutkan, hukuman yang diberikan pun tidak menimbulkan efek jera. Seperti kasus Meliana, warga Medan, Sumatera Utara yang memprotes volume suara azan hanya dihukum 1,5 tahun penjara. Padahal di negeri-negeri Islam seperti Pakistan dan Iran para penista agama dijatuhi hukuman mati.

Sikap Umat Islam 

Umat Islam tidak boleh diam saat agamanya dihinakan. Ulama Buya Hamka rahimahullah berkata: "Jika kamu diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan." 

Pada zaman Nabi saw. ada seorang pria yang membunuh seorang wanita karena wanita tersebut terus menghina Nabi. Ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi saw. beliau bersabda: "Saksikanlah bahwa darah perempuan yang tertumpah itu sia-sia (tidak ada tuntutan). (HR. Abu Daud) 

Pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid ll beliau memberi ultimatum kepada kerajaan Inggris yang akan mengadakan pementasan drama yang menista kemuliaan Nabi saw. Bahkan sang Khalifah akan menyerukan jihad akbar kepada umat Islam bila Kerajaan Inggris tetap mengadakan pementasan tersebut. Kerajaan Inggris pun ketakutan hingga akhirnya pementasan itu dibatalkan. 

Dari dua kisah di atas bisa kita pahami bahwa kemuliaan Islam dan umatnya hanya bisa terjaga bila ada institusi yang melindunginya, yaitu Khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, umat Islam harus berjuang untuk menegakkan khilafah agar kemulian Islam kembali terjaga. 

Wallahu'alam bissawab.

Oleh: Risa Amalia

Mahasiswi di Depok

Dalam menjalankan profesi sebagai guru tentu banyak suka duka yang telah dilewati. Dengan beragam potensi yang dimiliki anak didik, berbagai situasi pun dihadapi saat berinteraksi dengan mereka. Rasa bangga saat melihat mereka bisa mencetak prestasi. Walau kadang rasa sedih menghampiri, saat ada anak didik yang suka membuat masalah dan bertindak semaunya. Meski begitu, seorang guru selalu berusaha menasihati tanpa ada rasa kesal. Selalu berdoa, agar suatu saat nanti mereka menyadari kesalahannya dan berubah menjadi anak yang patuh.

Dari sudut lain, seorang guru juga harus menghadapi wali murid yang beraneka latar belakang dan watak. Dalam mendiskusikan perkembangan anak, ada yang sopan dan mudah diajak bekerja sama, ada pula yang tidak acuh terhadap anaknnya. Juga ada yang hobi menghakimi bahkan tak segan memperkarakan guru ke pihak yang berwenang, dan selalu menganggap salah yang dilakukan guru walau itu demi keberhasilan anaknya sendiri.

Guru juga dituntut melengkapi serangkaian administrasi yang bisa membuatnya menghabiskan waktu seharian. Ada kalanya guru harus menghadiri rapat, pendidikan dan latihan (diklat) ataupun sosialisasi kependidikan. Juga mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi agar menambah ilmu dan wawasan. Dengan minimnya fasilitas dan tenaga, guru terpaksa harus mencari solusi agar pembelajaran selalu berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan ikhlas hati, guru juga harus bersabar menerima gaji yang tak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Juga sabar menanti pencairan honor dengan waktu yang tidak pasti dan terkadang selalu mundur dari waktu yang telah disepakati. Guru harus berlapang dada dengan adanya bantuan dana yang tidak merata. Walau begitu, berapa pun nilai yang didapat tetap disyukuri dan hanya mengharap rezeki yang berkah dari Allah.

Di zaman yang keras ini, yang telah dikuasai oleh para kapitalisme, tugas guru dalam mengajar dan mendidik semakin berat untuk dijalani. Pasalnya, pendidikan pun turut mengalami disorientasi. Kurikulum dan metode pembelajaran juga lebih difokuskan hanya pada pencapaian duniawi dan penguasaan teknologi. Bahkan menghilangkan nilai ruhiyah dan budi pekerti. Tidak sedikit pula yang terbawa arus liberalisasi. 

Itu semua menjadi tantangan tersendiri sebagai seorang guru. Guru harus berjuang keras mempertahankan idealisme Islam, serta mengarahkan anak didiknya ke jalan yang benar dalam menghadapi zaman yang kian menjadi-jadi. Selain fokus dalam dunia pendidikan, guru juga dituntut peduli dengan kondisi yang menimpa negeri saat ini. Harus mempunyai peran aktif serta bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya dengan melakukan the power of change's.

Di luar dari semua kondisi yang telah dihadapi, masih banyak kesulitan yang sudah dilalui. Meski kadang tidak dihargai. Bahkan malah mendapat caci maki pula. Guru harus selalu tetap semangat membina anak didiknya menjadi generasi yang berkualitas.

Harus kita sadari, guru juga manusia biasa. Walau punya kelebihan, pasti ada kekurangan pula. Guru senantiasa melakukan evaluasi diri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Selalu ingin terus belajar, mengkaji ilmu agama dan juga ilmu kehidupan. Guru tak lepas dengan pengembangan keahlian diri.

Perlu dipahami, menjadi guru bukan hanya sekadar profesi untuk mendapat gaji atau menaikkan pamor. Ada hal lain yang nilainya lebih tinggi. Hal itu adalah keikhlaskannya dalam mendidik serta tidak meminta pujian, menghasilkan keberkahan dalam hidupnya. Harapan tertingginya hanya ingin melihat keberhasilan anak didiknya.[]

 

Kalsel, Nusantaranews.net__PGRI cabang Karang Bintang mengadakan turnamen persahabatan tenis meja. Menurut ketua PGRI Cabang Karang Bintang Arpanoor, S.Pd. SD. acara ini bertujuan untuk memupuk sportivitas antar anggota PGRI.

"Turnamen persahabatan tenis meja diselenggarakan untuk memupuk sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan," tuturnya kepada nusantaranews.net, Minggu (27)2/2022)

Turnamen dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karang Bintang, Tanah Bumbu pada Minggu (27/2/2022) dan diikuti oleh perwakilan guru se-kabupaten Tanah Bumbu.

Perwakilan PGRI cabang Kusan Hilir berhasil menyabet juara pertama. Disusul perwakilan PGRI cabang Batulicin dan juara ketiga diraih oleh perwakilan PGRI cabang Karang Bintang.

Arpan sapaan akrabnya berharap melalui turnamen ini silaturahim antar sesama anggota PGRI dari semua cabang bisa terjalin dengan baik.

" Saya berharap dengan diadakannya turnamen ini, silaturahim antar anggota PGRI bisa terjalin dengan baik dan semakin solid. Sehingga bisa bersinergi untuk mengembangkan olah raga tenis meja di Tanah Bumbu," pungkasnya [] Sri Purwanti

Ummu Arrosyidah 

Setelah minyak goreng, tempe dan tahu langka di pasaran. Pengrajin duo olahan kedelai ini meluapkan kekecewaan mereka dengan aksi mogok produksi dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2022. Mereka dipusingkan dengan harga kedelai yang melonjak. Perkilo kedelai mentah dibanderol dengan harga Rp. 12.000 dari harga semula Rp. 9.500 dalam beberapa bulan terakhir. 

Kenaikan harga kedelai disebabkan harga kedelai impor melonjak. Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi menjelaskan penyebab melonjaknya harga kedelai impor. Pertama, faktor cuaca buruk El Nina di Argentina yang menyebabkan gagal panen. Kedua, permintaan kedelai yang tinggi dari China. 

Langkah impor kembali diambil karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan. Indonesia memiliki stok kedelai 500 hingga 750 ton per tahun, sementara kebutuhan kedelai dalam negeri adalah 3 juta ton per tahun. Kementan mengakui bahwa Indonesia semakin bergantung pada kedelai impor. Selama periode 2015-2019, tingkat ketergantungan impor (Import Dependency Ratio/IDR) ada di 78,44%. (CNBCIndonesia, 12/01/2022).

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pihaknya kesulitan menggenjot produksi karena terbatasnya anggaran sebagai dampak refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Akar Candu Impor

Candu impor kedelai telah terjadi sejak 1998. Pada 1998 sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Letter Of Intens (LOI) dengan IMF, Peran Bulog sebagai pengelola persediaan dan harga beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pangan dan bahan pakan lainnya harus dilepaskan.  Letter Of Intens tersebut dibuat sebagai syarat dari IMF yang telah membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi. 

Letter of Intens tersebut mengubah mindset pembuat kebijakan dari swasembada pangan menjadi pro impor. Keran impor dibuka lebar dengan menurunkan bea masuk impor produk pertanian pangan sebesar nol persen dan produk pertanian non pangan sebesar lima persen.  

Hal ini berdampak pada nasib pertanian dalam negeri. Lahan panen terus menyusut. Kementan menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Indonesia untuk proyek pembangunan jangka panjang seluas 60.000 ha setiap tahunnya.  "Angka sebesar itu nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300.000 ton produksi pertanian setiap tahun," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (Kementan) Kuntoro Boga Andri. (Republika.co.id, 13/01/2020)

Selain itu, benih unggul dan pupuk bersubsidi tidak tersedia. Harga jual ketika panen juga rendah. Berdasarkan data BPS, harga produksi kedelai di tingkat petani rata-rata sebesar Rp. 8.248 per kg. Sedangkan harga jual ke konsumen hanya Rp. 10.415 per kg.

Kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi di negeri jamrud khatulistiwa, yaitu sistem kapitalisme. Kapitalisme menjadikan negeri ini tunduk di bawah dikte asing yang berniat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya meski harus mengorbankan rakyat. Sementara sekulerisme menjadi senjata ampuh memuluskan aksi tersebut. Aturan tidak didasarkan pada tuntunan sang Pencipta, tapi dibuat berdasarkan kepentingan para pemilik modal. 

Islam dan Pertanian

Islam memandang bahwa negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat. Pangan adalah salah satu kebutuhan asasiyah, maka menciptakan kedaulatan pangan adalah tugas besar negara. 

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, maka negara menetapkan beberapa kebijakan, baik kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Upaya ini dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati. Dalam As Sunnah, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa ihya al mawat itu merupakan penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif. Aktivitas menghidupkan tanah mati itu adalah dengan memanfaatkannya. 

Selain itu, negara akan mengambil alih bila ada tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun. Negara akan memberikan tanah tersebut kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. 

Kebijakan intensifikasi dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya As-Siyaasatu al-Iqtishodiyatu Al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam). Kebijakan tersebut dengan optimalisasi lahan melalui pemanfaatan teknologi dan teknik-teknik modern, pengadaan benih dan budidayanya untuk meningkatkan hasil pertanian.  Negara  memberikan modal bagi petani yang tidak mampu sebagai hibah, bukan sebagai hutang. Hal ini agar petani mampu membeli alat, obat, maupun benih yang dibutuhkan oleh petani. 

Dalam menjamin pasokan pangan, Islam menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang praktik penimbunan, penipuan, praktik ribawi dan monopoli. Pengendalian harga dilakukan dengan kebijakan mekanisme pasar yaitu mengendalikan supply and demand bukan mematok harga.

Intervensi asing dalam pembuatan aturan juga terhindarkan karena dalam menjalin hubungan internasional, negara memiliki konsep yang khas. Kerangka politik internasional ini inheren dalam sistem Islam yang utuh pada sistem negara Islam (Khilafah Islam). Maka, negara tidak menjalin hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan yang secara nyata memerangi kaum muslimin, terlebih berhutang pada mereka. 

Demikianlah tuntunan Islam dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan penerapan Islam secara kaffah. Wallaahu a’lam.

Pasaman - nusantaranews.net,

Kawasan Malampah merupakan daerah terparah di Kabupaten Pasaman dihantam gempa berkekuatan 6,2 SR jumat (25/2) pagi. Ratusan rumah rubuh, rata dengan tanah. Sebagian lainnya rusak berat, retak-retak tak layak ditempati. Sedangkan korban meninggal dunia tercatat sudah enam orang.

Belasan kampung di Nagari Malampah, betul-betul hancur. Tenda-tenda pengungsian berdiri di beberapa lokasi. Ada yang terlokalisir di tempat pengungsian, ada yang mendirikan tenda sendiri-sendiri di pekarangan rumah mereka. 

Sejumlah menteri dan petinggi negara sudah berdatangan ke Pasaman, para Jendral pun hadir menunjukan empati buat Malampah. 

Duka Malampah, duka Pasaman, duka Sumatera Barat dan duka Bangsa Indonesia.

Pasca gempa beruntun Jumat kemaren, Bupati Pasaman H. Benny Utama yang pulang mendadak dari dinas luar daerah, langsung menuju daerah terdampak bencana, Kecamatan Tigo Nagari. 

Dan, mulai Sabtu (26/2) pagi, sejak pukul 07.00 wib, Bupati Benny Utama sudah tandem di Tigo Nagari. Diawali meninjau seluruh daerah terdampak bencana di Malampah, dilanjutkan menyiapkan posko-posko bencana, posko kesehatan, dapur umum dan kelengkapan lainnya, termasuk mengarahkan Tim Pengumpul data dampak bencana.

"Pastikan yang sakit mendapat pengobatan, yang hilang dicari maksimal, makanan terbagi merata, listrik dan jaringan telepon diaktifkan hari ini, pendistribusian bantuan harus tepat sasaran dan diterima yang berhak.

Bencana Malampah duka kita bersama," tegas Bupati Benny Utama dalam setiap kali rapat evaluasi penanganan bencana Malampah. 

Sabtu malam, usai rapat bersama kepala BNPB Pusat, Danrem 032 WRB, Kapolda Sumbar, Sekda Provinsi dan Bupati Pasaman Barat di Balerong rumah dinas Bupati Pasbar di Simpang Ampek, dan terakhir meninjau gudang bantuan di posko kantor Camat Tigo Nagari, Bupati Benny Utama kembali ke Lubuk Sikaping. 

Minggu (27/2) pagi, Bupati Benny Utama kembali ke Tigo Nagari. Begitu mengetahui adanya polemik pendistribusian bantuan, Bupati Benny langsung melakukan rapat mendadak dengan OPD terkait, Camat Tigo Nagari, tiga orang wali nagari dan seluruh kepala jorong se-Kecamatan Tigo Nagari. 

"Jangan ada lagi masalah dalam pendistribusian bantuan. Masyarakat tidak boleh menjemput langsung ke posko. Bantuan harus diantar kepada masing-masing korban. Para jorong segera sampaikan data korban secara benar, agar bantuan tepat sasaran," tegas bupati. 

Dijelaskan, proses penanganan bencana Malampah akan memakan waktu panjang, lantaran rumah yang hancur harus dibangun kembali. 

"Jika bantuan tidak dikelola dengan baik, para pengungsi akan susah nantinya. Karena bantuan tidak datang selamanya, sementara proses pemulihan memakan waktu lama," ingat bupati. 

Setelah menghimpun seluruh permasalahan yang telah dan akan muncul, Bupati Benny Utama melakukan rapat gabungan lengkap, Minggu (27/2) malam dengan seluruh OPD Pemkab Pasaman dan Tim penanggulangan bencana Malampah, termasuk Wali Nagari dan jorong setempat. 

Bupati Benny Utama ingin, selama masa tanggap darurat 14 hari, seluruh data valid sudah masuk, sehingga penanganan lanjutan bisa dimulai. 

"Juga pastikan masyarakat pengungsi tidak kekurangan makanan, dan kebutuhan harian lainnya, karena masyarakat sudah menderita selama dipengungsiannya," ujar bupati kepada seluruh kepala OPD dan Tim penanganan bencana Pasaman.( In Psm).

Oleh: Fitri Setyani, S.Pd

(Aktivis Muslimah)

Omicron merupakan salah satu varian virus Corona (Convid-19) yang membuat kasus global meningkat drastis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan sejak omicron ditemukan dan dinyatakan Variant of Concern (VoC), setengah juta orang meninggal karenanya. (detik.com, 11/2/22)

Manajer Insiden WHO, Abdi Mahamud, mengatakan ada 130 juta kasus dan 500 ribu kematian di dunia akibat varian Omicron. Menurutnya, Omicron dengan cepat mengambil alih Delta sebagai varian yang dominan di dunia karena lebih mudah menular. (detik.com, 11/2/22)

Sedangkan di Indonesia terdapat 4.708.043 kasus dan Kalimantan Timur (Kaltim) menduduki peringkat ke 6 dengan jumlah yang terkonfirmasi positif covid 160.589 orang dan kasus kematian 5.455 orang (antaranews.com, 11/2/22). Bahkan, 13 Pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkonfirmasi positif COVID-19 disertai gejala yang mirip dengan gejala varian Omicron, setelah melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Aceh pekan lalu (detik.com, 3/2/22).

Dalam masalah ini, sekalipun vaksin booster telah diselenggarakan pemerintah sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian wabah, nyatanya tak mampu menjadi solusi penyebaran virus Corona di masyarakat. Terlebih adanya persepsi yang terbentuk di masyarakat bahwa vaksinasi yang mereka jalani otomatis membuat mereka jauh dari penularan virus Masalah semakin pelik tatkala longgarnya penerapan protokol kesehatan melalui kebijakan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas), terutama di ruang publik, semacam di mal, tempat hiburan, jalan-jalan umum, dan lainnya. Hal ini diperparah dengan mobilitas (pergerakan manusia) yang masuk dan keluar negeri atau lintas pulau. Bahkan, pemerintah masih belum menutup total mobilitas wisatawan asing yang datang ke Indonesia demi pemulihan ekonomi.

Alhasil, rakyat kembali menjadi korban dalam wabah ini dan solusi yang diberikan hanya mengedepankan perekonomian. Generasi pun terancam mengalami lost learning karena harus kembali menjalani pembelajaran secara daring. Inilah dampak dari kebijakan ala kapitalisme yang diterapkan saat ini. Kebijakan yang diambil dari akal manusia dan mengesampingkan syariat Allah. Padahal akal manusia bersifat lemah dan terbatas. Jika manusia membuat aturan atau kebijakan berdasarkan pemikirannya sendiri, otomatis aturan tersebut akan membawa kefasadan (kerusakan) disebabkan aturan-aturan yang dibuat akan cenderung pada hawa nafsu atau keuntungan semata. Oleh karena itu, kapitalisme tak pantas kita gunakan sebagai sudut pandang dalam menyelesaikan setiap masalah ataupun sebagai dasar dalam membuat aturan kehidupan. 

Hanya Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur kehidupan ini yang tahu apa yang terbaik bagi manusia, termasuk dalam menangani wabah ini. Allah telah menurunkan syariat-Nya melalui Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai panduan  dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada dan sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita wajib menggunakan aturanNya baik secara individu, bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara. 

Adapun Syariat Allah dalam mengatasi wabah ini telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW, para sahabat dan juga pemimpin-pemimpin terdahulu dalam bingkai kekhilafahan. Pertama, Khalifah akan melakukan 3T segera, memisahkan orang sehat dari orang sakit, kemudian memberlakukan tes massal semacam rapid test maupun swab test secara gratis. Bagi mereka yang terinfeksi, negara akan menjamin pengobatannya hingga sembuh.

Kedua, berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit sehingga tidak meluas dan daerah yang tidak terkena wabah dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi dan keagamaan secara normal tanpa takut tertular. Hal ini selaras dengan sabda Rasul, “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).

Ketiga, menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terinfeksi, tetapi ada di daerah wabah. Ini karena mereka tidak bisa keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah. Selain itu, penguasa akan berupaya semua rakyat dapat melaksanakan prokes demi memutus rantai penularan penyakit.

Keempat, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan. Negara menyediakan rumah sakit, obat, hingga dokter dan perawat dengan jumlah yang cukup dan gratis melayani semua rakyat yang membutuhkan.

Kelima, mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset, misalnya untuk segera menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan dari virus. Termasuk pemenuhan gizi bagi rakyat agar memiliki kekebalan tubuh yang memadai.

Tentu saja semua mekanisme ini bukan berbasis utang dan riba. Negara pun tidak bergantung kepada asing karena ditopang oleh sistem keuangan Khilafah berbasis baitul mal sesuai syariat Islam. 

Selain itu, karena berlandaskan pada keimanan dalam menjalankan kehidupan bernegara, rakyat akan percaya dan taat pada setiap kebijakan penguasa. Rakyat pun mendapatkan pahala dengan taat pada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Ta’ala. Wallahu a’lam bis-shawwab.[]

Agam, nusantaranews.net - Ketua Umum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati tiba-tiba menyuruh sopirnya berhenti setelah melihat ada masyarakat ramai di sebuah Mushala di Jorong Gadang, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Rupanya masyarakat yang ramai itu adalah pengungsi korban gempa bumi dari Nagari Malampah dan Kec. Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Mereka mengungsi ke daerah tetangga yang sudah berbeda kabupaten, yaitu Nagari Salareh Aia.

Ada 800 orang yang mengungsi. Masyarakat ini tidur di Mushala, di rumah penduduk, di Klinik Siti Hawa dan beberapa tenda yang didirikan di sekitar Mushala.

Spontan Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati mengeluarkan Tiga Kardus Rendang siap konsumsi dari mobilnya dan menyerahkan kepada Ny. Herika, istri dari Wali Nagari Salareh Aia Iron Maria Edi.

"Alhamdulillah Mak Datuak Fauzi bantuan rendangnya. Bisa batuka pulo sambal untuk kami para pengungsi. Acok acok caliak kami Pak Datuak Fauzi Bahar," kata Herika istri Wali Nagari Salareh Aia itu.

Fauzi Bahar Dt Nan Sati yang didampingi pengurus LKAAM lainnya yaitu Laksma Purn Hargianto Dt Bagindo Malano Nan Hitam, Ibrani Dt. Tianso dan Sidi Gusfen Khairul pun bersilaturahmi dan mangopi dengan Wali Nagari, Datuak2 dan Tokoh masyarakat mendengar keluhan dan curhat pengungsi, padahal hari sudah dinihari Minggu 27 Februari 2022.

LimapuluhKota, nusantaranews.net - Tiga hari sudah gempa bumi mengguncang kawasan Pasaman. Gempa darat dengan kekuatan hingga 6.2 SR tersebut meninggalkan duka bagi masyarakat, Sumbar pada umumnya.

Tak hanya merusak infrastruktur saja, gempa yang terjadi pagi Jumat tersebut juga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Banyak warga sekitar titik gempa kehilangan tempat tinggal yang rusak akibat getaran gempa bahkan kehilangan anggota keluarga.

Dua daerah yakni Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat kawasan yang terparah dampak dari gempa tersebut. Pasca gempa, bantuan demi bantuan pun mengalir bagi warga Pasaman.

Sejumlah bantuan yang menjadi kebutuhan penting dan mendesak mulai berdatangan ke lokasi gempa tersebut. Dari kebutuhan makan minum serta sembako, perlengkapan pribadi, pakaian hingga kebutuhan anak pun dikirim untuk warga Pasaman tersebut.

Tenda-tenda pengungsian pun didirikan, siang malam, di dalam tenda-lah warga menetap, hidup menjalani keseharian. 

Tiga hari pasca gempa, ternyata tidak hanya warga Pasaman dan Pasaman Barat yang terdampak gempa. Kabupaten Limapuluh Kota salah satunya.

Kabupaten Limapuluh Kota merupakan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman atau berada tidak jauh dari titik gempa yang terjadi pada Jumat lalu.

Ada banyak rumah warga Limapuluh Kota, yakni di Gunuang Omeh dan Bukit Barisan yang rusak. Ada yang rusak berat hingga rusak ringan. Karena hunian yang rusak itu, terpaksa korban gempa mengungsi ke rumah tetangga lainnya yang dinilai lebih aman.

Karena itu, tokoh Luak Limopuluah (Payakumbuh/50 Kota) Irfendi Arbi menilai, yang butuh bantuan bencana tak hanya Pasaman saja. Melain warga Limapuluh Kota, butuh juga.

"Warga Limapuluh Kota di Gunuang Omeh dan Bukit Barisan juga butuh bantuan," ucap Irfendi Arbi disela-sela mengantarkan bantuan ke Posko Penggalangan Dana Gempa Pasaman Balai Wartawan di Payakumbuh.

Irfendi berharap,  bantuan-bantuan yang mengalir baik dari lembaga pemerintahan, instansi serta donatur juga harus disalurkan bagi warga Limapuluh Kota. "Banyak juga warga kita (50 Kota) yang terdampak gempa. Mereka harus dibantu," ucap Irfendi.  (*)

Oleh Susci

 (Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Banggai Laut-Sulteng)

Februari 2022, warga net dihebohkan dengan munculnya cuplikan ceramah seorang ustazah yang dianggap menormalisasikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Cuplikan ceramah tersebut beriisi tentang kebaikan seorang istri yang diam ketika dipukuli suami karena dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Ceramah tersebut banyak menimbulkan kontroversi. Salah-satunya dari ketua Tanfidziyah PBNU, Alissa Wahid.

"KDRT tidak boleh dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Itu sebuah kekerasan dan kekerasan itu harus diselesaikan." (tribunnews.com, 5/2/2022)

Secara umum, kekerasan bukanlah tindakan yang dibenarkan baik di ranah keluarga ataupun sosial. Kekerasan dalam berumah tangga bukan suatu hal yang baru di negeri ini, bahkan pencapaian kekerasan sudah lebih dari seharusnya.

Ketika ceramah dikorelasikan dengan normalisasinya KDRT, maka akhir dari kolerasi adalah kesalahan agama, sehingga hal tersebut perlu di tinjau kembali. Sebab, kadang kala KDRT terjadi akibat kurangnya pemahaman suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Istri sering lupa akan hak dan kewajibannya, begitu pun suami. Mereka begitu intens menuntut hak pasangannya. Namun, lupa menjalankan kewajiban masing-masing. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran dan berujung pada kekerasan. Selain itu, kurangnya pemahaman agama membuat tindakan kekerasan begitu mudah dilakukan. 

Peluang Para Liberal dalam Memojokan Syariat Islam

Keterikatan seorang ustazah dengan ajaran agama, menjadi momentum bagi para liberal untuk memojokan syariat Islam dengan anggapan Islam menormalisasikan KDRT, agama hadir untuk mendiskreditkan kaum wanita dan tidak menjaga hak kaum wanita, maka semakin gencarlah para fiminis untuk memperkenalkan hak dan ide kesetaraan gendernya, yang faktanya menjadi pintu gerbang masuknya KDRT.

Kaum Feminis terus mengkampanyekan kesetaraan gender, membuat kaum wanita berusaha untuk setara dengan laki-laki, meninggalkan perannya dalam mengurusi rumah tangga, tidak menjaga hak suami, serta tidak mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Istri terus bergelut dalam urusannya agar dapat menandingi suaminya dalam segala sektor khususnya perekonomian. 

Ide tersebut lahir dari penerapan kapitalisme sekularisme. Sistem yang menghadirkan para liberal. Menjadikan kehidupan dipimpin secara bebas dan berdiri di atas kepuasan materi. Maka tak heran jika kekerasan dan pertengkaran seringkali terjadi.

Oleh kerena itu, tuduhan yang tidak mendasar tersebut harus diserang balik oleh umat Islam, yakni dengan menyampaikan pengaturan rumah tangga dalam Islam, menyampaikan bahwa tuduhan Islam yang mendiskreditkan wanita dan tidak menjaga hak wanita adalah salah.

KDRT dalam Islam

Kekerasan berumah tangga tidak akan terjadi jika tak ada pemicunya. Islam sedari dini telah mencegah praktik yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Islam akan memperkenalkan hak dan kewajiban suami dan istri sesuai dengan kapasitas mereka, tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. Masing-masing diposisikan sesuai dengan kedudukannya. 

KDRT seringkali terjadi akibat pembangkangan seorang istri terhadap suami. Dalam kondisi seperti ini, Islam telah menentukan aturan yang harus diambil suami dalam menghadapi istri pembangkang, di antaranya yakni mengingatkan pemahaman kepada istrinya terlebih dahulu, bahwa perbuatanya tidak baik dan memerintahkan istrinya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Namun, jika istri belum juga berubah dari perbuatan buruknya, maka langkah selanjutnya adalah boikot ranjang. Suami akan pisah ranjang sementara dengan istri sebagai bentuk peringatan bagi istri. Namun, jika dengan boikot ranjang tidak mampu mengubah perbuatan sang istri, maka terakhir yang dilakukan adalah pukulan. Dalam memukul, Islam telah menentukan pukulan yang bisa dilakukan dan tidak. Misalkan, ketika di dalam memukul tidak boleh berlandaskan emosi melainkan pukulan yang berlandaskan pengajaran. Islam pula melarang keras suami memukul istri dibagian wajah serta memerintahkan memukul tanpa meninggalkan bekas. 

Selain itu juga, Islam melarang suami atau istri mencari-cari kesalahan pasangan. Islam sangat menganjurkan agar dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan jauh dari kekerasan, maka landasannya harus syariat Islam. Oleh karena itu, Islam tidak pernah mendiskreditkan wanita apalagi tidak menjaga hak mereka. Islam senantiasa menjaga kemulian dan kehormatan kaum wanita. 

Wallahua'lam bishshawab

Tanah Datar, nusantaranews.net - Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH.S.IK disepakati oleh LKAAM Tanah Datar dan LKAAM Sumbar untuk diberikan gelar Sangsako Adat, yang rencananya akan dilewakan secara adat pada bulan Juli 2022.

Keputusan pemberian gelar Sangsako Adat itu disampaikan oleh Ketua LKAAM Tanah Datar H. Aresno Dt. Andomo, S.Ag yang ditandai dengan pengalungan Kain Sarung kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, di Rumah Gadang LKAAM Tanah Datar, Minggu (27/2/2022) pagi.

Acara kesepakatan pemberian gelar itu diperkuat oleh Ketum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati dan disaksikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Nagari Pariangan Jefrizal Datuak Bandaro Kayo, Forkopimda Tanah Datar, Pengurus LKAAM Sumbar dan Ketua KAN se Tanah Datar.

"Nama gelar Sangsako Adat yang akan diberikan kepada Irjen Pol Teddy Minahasa Putra masih dirahasiakan. Akan disimpan dalam peti adat  sampai saat dilewakan pada bulan Juli 2022 mendatang," kata H. Aresno Dt. Andomo.

Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati menjelaskan, bahwa alasan pemberian gelar Sangsako Adat kepada Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH.S.IK ini didasari tiga hal yang sangat strategis. Pertama, dorongan dan kerja keras jajaran Kepolisian Sumbar dalam mencapai target vaksinasi Covid-19 di Sumbar hingga sampai 80 persen lebih. 

Alasan kedua, sikap tegas Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dalam memberantas togel, judi, maksiat dan penyakit masyarakat di seluruh Sumbar. Pemberantasan yang tidak pandang bulu, termasuk menindak anggota Polda yang melakukan beking terhadap penyakit masyarakat. 

Alasan ketiga yaitu disetujuinya MOU tentang Restorative Justice dengan melibatkan Ninik Mamak LKAAM, menindaklanjuti Perpol No 8. Kerjasama Polda dengan LKAAM ini ditandatangani Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dengan Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati, yang isinya memberi peran kepada Ninik Mamak untuk memfasilitasi penyelesaian kasus hukum yang melibatkan anak kemanakan, terutama kasus tipiring dan tidak pidana umum ringan lainnya.

MOU tersebut ditandatangani dalam Raker LKAAM Sumbar di Auditorium Hotel Emersia Batusangkar, Minggu (27/2/2022) di hadapan Pengurus LKAAM Sumbar dan Pejabat Utama Polda Sumbar yang terdiri dari Direskrimum, Dirlantas, Diskrimsus, Ditnarkoba dan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setyanto.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH.S.IK menyatakan terharu dan terima kasih atas apreasi dari Ninik Mamak Minangkabau melalui LKAAM Sumbar yang telah sepakat memberikan gelar Sangsako Adat. "Kami ini abdi negara, kami bertugas dan mengabdi tanpa pamrih. Kalau kami diberikan apresiasi berupa gelar adat tentunya kami berterima kasih merupakan apresiasi terhadap seluruh anggota polisi di Sumbar," kata Irjen Pol Teddy Minahasa Putra.

Menurut Kapolda, MOU dengan LKAAM ini adalah penghormatan kepada nilai-nilai luhur adat yang tetap hidup dalam keseharian masyarakat Minangkabau. "Nilai adat dan kearifan lokal Minangkabau sendinya adalah agama, dalam hal ini agama Islam," kata Kapolda.

Raker LKAAM Sumbar yang berlangsung 27-28 Februari 2022 ini selain membahas program kerja, juga menyepakati menerima pembekalan dari Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa, Rektor UNP Prof Ganefri, Rektor Unand Prof Yuliandri Dt. Tan Malako dan H. Gusmal Dt. Rajo Lelo. (*)