Hapus Red List, Demi Siapa?


Nengani Sholihah
(Pegiat Literasi)

Menurut undang-undang No 10/2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (id.m.wikipedia.org).

Sedangkan menurut organisasi pariwisata dunia, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapannya. Sehingga orang yang melakukan perjalanan ini disebut sebagai wisatawan. Namun ada jarak minimal dalam menempuh perjalanan yaitu sekitar 80 km dari rumahnya dengan tujuan rekreasi.

Saat ini, banyak negara yang bergantung pada pariwisata ini, baik dari pajak maupun pendapatan. Banyak perusahaan yang menjual jasa kepada para wisatawan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan. Bahkan negara pun menjadikan sektor pariwisata sebagai pendapatan yang terbesar setelah CPO.

Oleh karena itu industri pariwisata ini sangat menggiurkan untuk mendatangkan investor. Sehingga bagi daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata akan terus mengembangkan pariwisata agar terlihat menarik dan unik. Sehingga wisatawan yang bertujuan untuk sekedar rekreasi merasa tertarik dan berkunjung ke wilayah tersebut.

Namun semenjak pandemi berlangsung industri pariwisata mengalami penurunan pengunjung. Seperti yang telah dilansir media online kemenparekraf.com pada 18 Agustus 2021 lalu bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung selama tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 25% dibandingkan pada tahun 2019.
Tentunya keadaan ini berdampak kepada pendapatan negara maupun pengusaha jasa di bidang pariwisata.

Oleh karena itu, disaat kondisi pandemi di negeri ini sedang membaik pemerintah melalui kementerian luar negeri meminta kepada petinggi negeri sahabat untuk menghapus daftar merah (red list) perjalanan. Seperti yang telah dilakukan oleh negara Perancis yang telah menghapus red list perjalanan ke Indonesia (CNBCIndonesia.com, 26/9/2021). 

Hanya saja dalam membuka pintu wisata internasional seperti Bali, tidaklah mudah. Sebagaimana membuka pintu wisata untuk domestik. Menurut Wagub Bali, Cok Ace mengatakan bahwa negara harus memenuhi dua syarat utama dalam membuka pintu wisata.  Yaitu negara-negara yang warga negaranya akan berkunjung harus dalam kondisi COVID-19 yang sudah membaik dan negara-negara yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Bali (detiktravel.com, 17/9/2021).

Buru-buru membuka pintu wisata

Terlalu dini jika pemerintah berusaha membuka pintu wisatawan dari mancanegara, karena bisa jadi virus covid-19 masih "berkeliaran" meskipun negara tersebut sudah mendapatkan kondisi covid-19 yang baik yaitu 5% dari kondisi normal sesuai ketetapan WHO.

Apalagi WHO dalam sepekan ini antara tanggal 20-26 September melaporkan bahwa ada empat provinsi yang mengalami tingkat kematian yang tinggi, salah satunya adalah provinsi Bali. Bahkan dalam laporan lain WHO memperingatkan akan aktivitas yang meningkat di sektor ritel dan rekreasi di Jabar, Jatim, dan Banten. Dengan mobilitas yang tinggi, tidak menutup kemungkinan akan meningkatnya kembali kasus covid-19 di negeri ini.

Lantas buru-buru pemerintah untuk menghapus red list perjalanan untuk siapa?

Jawabannya sudah pasti untuk para pemegang kepentingan dalam dunia pariwisata baik itu di bidang jasa penginapan maupun pengelolaan tempat wisata. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor industri untuk memperoleh pendapatan. Pandemi telah melemahkan sektor perekonomian bahkan di seluruh sektor kehidupan. Secara otomatis pendapatan berkurang dari sektor pariwisata. 

Dalam sistem kapitalisme berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mengenal dampak yang akan terjadi, yang terpenting dalam dunia kapitalisme adalah keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.

Dengan penghapusan red list perjalanan dari negara-negara tetangga jelas ini membuktikan bahwa keinginan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan baik itu dari mancanegara maupun domestik sangat kuat. Karena pemerintah berharap banyak pada sektor industri yang satu ini. 

Dengan pelunakan rangkaian kebijakan dalam penanganan pandemi merupakan salah satu strategi dalam menarik perhatian para wisatawan mancanegara. Sehingga mobilitas masyarakat terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi meningkat. Walhasil tidak menutup kemungkinan adanya gelombang ke tiga. 

Terlebih lagi telah ditemukan varian virus covid-19 baru yang lebih ganas. Dengan demikian, jika red list perjalanan dihapuskan tentunya setelah memenuhi syarat. Maka bisa saja varian baru masuk ke negeri ini. Maka wajib bagi pemerintah untuk meninjau kembali permohonan penghapusan red list perjalanan.

Solusi tepat perbaikan ekonomi masyarakat

Penghapusan red list perjalanan bagi Indonesia bukanlah langkah yang tepat. Di saat pandemi masih berlangsung dan adanya varian virus yang baru alangkah lebih baiknya jika dunia lebih fokus dalam penanganan pandemi. 

Namun tidak hanya itu, jika kita melihat lebih jauh lagi terhadap sektor pariwisata maka akan kita jumpai keuntungan segelintir pebisnis daripada kepentingan ekonomi masyarakat secara mayoritas. 

Bagaimana tidak, pariwisata hanya memberikan recehan bagi masyarakat mayoritas. Masyarakat yang tidak memiliki banyak modal maka tidak mampu untuk berinvestasi di dunia industri pariwisata.

Alih-alih memperbaiki ekonomi namun hanya bagian receh yang diperoleh masyarakat kebanyakan. Dengan menjadi pedagang asongan dan pegawai dengan gaji yang tidak seberapa besarnya. Hal itu berbanding terbalik dengan para investor yang hanya segelintir orang.

Maka solusi yang tepat untuk perbaikan ekonomi masyarakat adalah dengan mengganti sistem demokrasi kapitalisme. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi akar permasalahan di setiap masalah umat adalah penerapan sistem yang salah. 

Oleh karena itu, mengganti sistem demokrasi kapitalisme dengan sistem Islam adalah langkah tepat dalam memperbaiki ekonomi sekaligus menangani pandemi.

Islam akan lebih memprioritaskan kemaslahatan umat daripada kepentingan individu atau kelompok. Maka pandemi akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara melakukan lockdown wilayah dan memberikan treatment kepada masyarakat seluruhnya.

Di samping itu, Islam dengan sistem ekonominya akan memperoleh pendapatan negara dari pos-pos yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Pendapatan negara akan diperoleh dari fa'i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan umum dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta zakat. Pendapatan negara ini bersifat tetap. 

Sementara pariwisata akan dianggap sebagai sarana dan prasarana dalam menyebarkan syiar Islam. Baik dari segi pesona alamnya maupun sejarah peradaban. Tentunya mengajak wisatawan untuk melihat Kemahabesaran Allah Swt sebagai Dzat Maha Pencipta. Sehingga tertanam dalam diri ketaatan dan keistikamahan dalam beribadah kepada Al-Khaliq yang lebih kuat. Selain itu memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam memiliki keagungan dan kehebatan dalam peradaban.

Maka kembali kepada kehidupan Islam adalah langkah yang tepat.

Wallahu A'lam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post