Ada Maksud, KKB Serang Tenaga Kesehatan


Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Opini Bela Islam Akademi Menulis Kreatif

Brutal dan Sadis. Tragedi penembakan dan teror kembali berulang, dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat Papua (13/9/2021). KKB membakar puskemas, pasar, sekolah dasar, dan kantor Bank Papua di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sembilan tenaga kesehatan (nakes) menjadi korban, satu prajurit gugur saat mengevakuasi jenazah suster Gabriella Meilani korban serangan KKB secara biadab.

Usai penyerangan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) buka suara. Mereka mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan untuk dapat memisahkan diri dari Indonesia. 

Juru Bicara TPNPB-0PM, Sebby Sambom, saat dihubungi CNNIndonesia mengatakan, "Kami siap ke hukum internasional jika kami salah. Kami akan tetap bertekad menghancurkan semua fasilitas milik pemerintah kolonial Indonesia." (CNNIndonesia.com, 17/9/2021)
 
Sejatinya KKB adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), ancamannya
bukan gertak sambal, tapi benar adanya. Sungguh kejam dan biadab, karena mereka menganggap Indonesia sebagai penjajah bumi Papua. Banyak korban hingga ratusan orang, baik TNI maupun warga sipil yang meregang nyawa. Belum lagi, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Rasa ketakutan menghantui penduduk Papua terasa diteror. Mereka punya visi politik ingin melepaskan diri dari wilayah NKRI. 

Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Komjen, Pol Paulus Waterpauw, mengungkapkan ada keterlibatan pihak asing di balik konflik Papua. Ada Potensi besar, Papua melepaskan diri dari Indonesia. Sebab, menurut Jenderal Ryamizard, Papua telah memiliki persyaratan untuk menjadi sebuah negara. Di antaranya mempunyai pemerintahan, wilayah negara, tentara, lagu kebangsaan, bendera, dan mendapat dukungan pihak asing. Untuk merdeka tinggal deklarasi dan pengakuan internasional saja. Itulah mengapa mereka siap ke hukum internasional, karena yakin akan dimenangkan seperti Timor Timur.

Kini, mereka sedang gencar membangun propaganda di dunia internasional melalui jalur diplomasi. Alasannya: Pertama, ada luka lama, Indonesia dituduh sebagai penjajah merebut wilayah Papua. Kedua, memanfaatkan momen menguatkan kampanye referendum. Ketiga, terus digaungkan pemerintah Indonesia tidak becus mengurusi Papua.

Propaganda yang masif bertujuan untuk mencari dukungan masyarakat Papua. Jika ada referendum akan mengantongi suara terbanyak sehingga bisa memenangkan sebagaimana Timor Timur dulu. 

Hal ini tidak boleh dibiarkan karena mengancam persatuan. Dalam Islam separatisme hukumnya haram. Apalagi fakta sejarah menunjukkan, Papua adalah bagian dari kesultanan Tidore yang muslim. Islam lebih dulu masuk ke Papua dibandingkan misionaris. Saat kemerdekaan Indonesia (17/8/1945), sebenarnya Papua adalah bagian dari Provinsi Maluku. 

Pihak Asing Terlibat Konflik

Keterlibatan asing dilatarbelakangi adanya sumber daya alam di Papua.
Dalam hal ini, Amerika Serikat (AS) sebagai negara kapitalis dengan metodenya imperialis (penjajahan) terus mengepakkan sayapnya. Tidak puas menjarah tambang emas Freeport, tampaknya juga mengincar tambang emas Wabu. Untuk memujudkan ambisinya, dengan cara mengadu domba berusaha mendorong lepasnya Papua dari Indonesia agar lebih mudah menguasainya.

Pihak asing (AS) itulah yang membuat pemerintah abai, tidak tegas dalam menindak gerakan OPM, padahal sudah jelas termasuk kategori teroris sesuai definisi UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Apalagi sudah terang-terangan mengangkat senjata sebagai kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sungguh, itu menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara tidak berdaulat, lebih tepatnya menjadi negara boneka menurut dan takut sama tuannya.

Tidak dapat dipungkiri, sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, kesejahteraannya jauh panggang dari api. Masyarakat Papua tetap menderita dan terbelakang. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan salah sasaran. Justru yang diuntungkan para penjajah, untuk memuluskan dan mengangkut jarahannya. Belum lagi terjadinya kebocoran anggaran di sana-sini.

Jadi, akar masalahnya adalah sistem demokrasi-kapitalisme yang diemban negeri ini, termasuk yang diterapkan di bumi Papua. Sistem yang menafikan agama, dampaknya sebagai biang kerok sumber kekacauan dan kerusakan tatanan kehidupan. 

Dalam sistem
demokrasi-kapitalis, negara hadir hanya sebagai pembuat undang-undang, yang justru memihak dan menguntungkan para pemilik modal, korporasi, dan pemerintah oligarki terjadi kongkalikong dengan asing dan aseng. Inilah  penyebab munculnya kezaliman dan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Kekayaan alam Papua yang begitu melimpah, diserahkan kepada swasta, asing lagi. Artinya,  pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyat Papua. Seharusnya hasil kekayaan alam dinikmati oleh masyarakat Papua.

Sungguh karakter kapitalis yang tamak dan rakus berdampak tidak dapat memanusiakan manusia. Lihatlah saudara kita di bumi Cenderawasih seperti apa! Sungguh memprihatinkan, menderita, dan terbelakang. Wajar jika menuntut merdeka. Padahal, akar masalahnya karena diterapkannya sistem demokrasi-kapitalis. 

Oleh sebab itu, tuntutan Papua merdeka bukan sebuah solusi. Kemerdekaan tidak bisa mengakhiri perusahaan asing di sana, seperti freeport yang menguasai tambang emas, batu bara, dan lainnya. Justru, jika Papua merdeka makin menjadi jarahan pihak asing. Sebagaimana Timor Leste yang keberadaannya sekarang jauh lebih memprihatinkan, dibanding ketika integrasi dengan NKRI.

Hanya Islam Solusinya

Satu-satunya cara adalah mencampakkan sistem demokrasi-kapitalis, lalu menerapkan syariat Islam secara totalitas. Hanya Islam yang mempunyai aturan paling sempurna karena berasal dari Zat Maha Sempurna.

Islam telah mengatur bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan bughat yakni kelompok yang memisahkan diri dari negara, mereka membangkang melakukan perlawanan dengan senjata dan mengumumkan perang. Caranya, wajib diperangi sampai mereka kembali taat. (QS. al-Hujurat [49]: 92). Tetapi sebelumnya harus disadarkan dengan mengirim utusan. Jika mereka kembali taat, dibiarkan. Namun, jika tidak, maka harus diperangi hingga menyerah dan menyesali perbuatannya. Apabila ada yang ditangkap dan dipenjara, maka tidak boleh diperlakukan sebagai tawanan perang. Akan tetapi, harus diperlakukan sebagaimana orang yang melakukan pelanggaran.

Syariat Islam juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) sangat jelas. Emas di Papua termasuk harta kepemilikan umum, artinya milik seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Oleh sebab itu, kekayaan milik umum (semisal emas) haram dikelola atau diserahkan pada swasta apalagi asing. Sebab, negara yang seharusnya bertanggung jawab mengelolanya. Seluruh hasil wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat.

Lebih dari itu, Islam sangat memuliakan manusia. Tidak membiarkan manusia-manusia di Papua dan di belahan bumi mana pun menderita. Islam akan menjaga keamanan dan bersikap adil, tidak boleh membedakan bangsa, agama, suku, warna kulit, dan lainnya.

Syariat Islam juga mewajibkan negara  (khilafah) menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap individu rakyat. Juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.

Adapun semua dana atau biaya diambilkan dari Baitulmal, di mana pos-pos pemasukan dan pengeluarannya jelas. 

Walhasil, jika syariat Islam benar-benar diterapkan secara total, maka akan menyejahterakan rakyatnya. Sebab, syariat Islam adalah problem solving yang dapat menyelesaikan semua persoalan umat. Telah terbukti selama 13 abad, tinta emas telah mengabadikannya.

Wallahu a'lam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post