Dana BOS Hanya Untuk Sekolah Diatas 60 Siswa, Adilkah ?


Oleh. Siti Juni Mastiah, SE
(Anggota Penulis Muslimah Jambi dan Aktivis Dakwah)

Kabar buruk menghampiri dunia pendidikan. Diberitakan bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan pihaknya mulai menghentikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada 2022 mendatang. (Liputan6.com, 04/09/2021).

Pasalnya mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Penghentian itu bilamana suatu sekolah secara tiga tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60.

Menurut Anang Ristanto (Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek) penghentian penyaluran dana BOS bagi sekolah yang muridnya kurang dari 60, dimaksudkan untuk efisiensi dengan mendorong penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60. Jumlah peserta didik yang rendah merupakan penanda bahwa para orangtua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tidak sesuai harapan.

Wajar saja hal itu terjadi jika negara benar-benar abai dan menyerahkan kepada sekolah masing-masing untuk berupaya membangun infrastruktur yang berkualitas. Maka hal tersebut menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menghapus Permendikbud tersebut. Selain dianggap diskriminatif juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jelas sekali jika peraturan tersebut benar-benar diberlakukan akan menghilangkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah potret buruk negara yang dikelola dengan sistem kapitalis liberal. Sering mengeluarkan peraturan yang diskriminatif.

Ketidak adilan ini makin memperparah ketika diterapkan ditengah pandemi yang serba sulit dan tak tahu kapan usai. Kebijakan yang dikecam oleh ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PPGI). Semua mengetahui saat kondisi pandemi ini banyak orangtua murid yang kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Walhasil sekolahnya tak sanggup memenuhi biaya operasional termasuk membayar tenaga pengajar.

Selama ini kehadiran sekolah swasta berperan besar dalam membantu negara menyelenggarakan pendidikan yang seharusnya kewajiban penuh negara. Ketika sekolah swasta mampu menjangkau level masyarakat paling rendah hingga ke pelosok terpencil di daerah yang ada di Indonesia.

Kebijakan kapitalis menyumbang banyak persoalan termasuk dalam masalah pendidikan. Jika peraturan Mendikbudristek nomor 6 tahun 2021 yag menjadi tindak lanjut dari Permendikbud nomor 3 tahun 2019 diberlakukan maka akan memicu jumlah siswa yang putus sekolah. Sebab kebijakan ini akan berpotensi dilakukannya penutupan sekolah.

Padahal data jumlah anak putus sekolah makin bertambah. Menurut KPAI Retno Listyarti menyebutkan jumlah anak putus sekolah cukup tinggi selama pandemi covid-19. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil pemantauan KPAI diberbagai daerah. Selain itu UNICEF mensurvei ada sekitar 4,2 juta anak yang tidak mendapatkan pendidikan sekolah.

Negara kapitalis telah membuktikan kegagalannya dalam membangun infrastruktur negara terkhusus dalam pendidikan. Dana BOS yang seharusnya membantu penyelenggaraan biaya pendidikan disetiap sekolah, justru ditarik hanya karena persoalan jumlah siswa. Sistem kapitalis akan menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi, sehingga anggaran untuk biaya pendidikan minim.

Swastanisasipun menjadi upaya didorong pemerintah dalam nuansa yang dikapitalisasikan, bukan nuansa kebaikan amal jariyah. Alhasil sektor pendidikan dilirik para kapitalis lokal maupun asing sebagai ajang diversifikasi bisnis mereka. Bagi perusahaan-perusahaan besar baik lokal maupun internasional, lembaga pendidikan digandeng sebagai mitra atau penunjang bisnis pencetak tenaga kerja terlatih sekaligus menjadi laboratorium riset berbiaya efisien atas nama link and match atau triple helix.

Hal itu untuk sekolah-sekolah ternama yang difavoritkan banyak kalangan. Sementara sekolah-sekolah kecil yang berbasis swadaya yang dibangun atas dasar kesolehan kian terpinggirkan karena tidak terlalu diperhatikan. Sekolah tersebut mengandalkan rasa berbaik sangka pada rezeki dari Allah beserta niat kuat para pihak yang terlibat untuk berkontribusi membangun peradaban mulia di masa depan.

Meski sekolah tersebut tak bergantung pada bantuan negara, terkadang kerap menjadi korban akibat kebijakan penguasa yang tak lekang dari prasangka buruk penuh curiga. Begitulah pendidikan ala sekuler kapitalis liberal, yang resikonya tersubordinasi bahkan terbajak oleh kepentingan bisnis para kapitalis yang merajalela.

Sungguh berbeda dengan negara yang menerapkan sistem aturan Islam. Dimana pendidikan ditempatkan sebagai pilar peradaban dan menjadi salah satu sumber mata air kehidupan. Sehingga negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan terselenggaranya pendidikan dengan format yang paling ideal dari level keluarga hingga masyarakat.

Negara dalam sistem Islam akan memastikan setiap warga negaranya harus dapat mengenyam pendidikan, baik muslim maupun nonmuslim, kaya maupun miskin, semua diperlakukan sama. Begitu pula terkait segala hal yang menunjang pendidikan agar berjalan ideal seperti sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan mumpuni, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama, serta supporting system lainnya seperti media masa, sistem pergaulan hingga persanksian, semuanya akan dipenuhi negara.

Semua itu akan dipermudah dengan penerapan sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam, yang memastikan negara memiliki kas melimpah ruah. Dimana pemasukannya berasal dari pos kepemilikan umum yang dikelola seutuhnya oleh negara tanpa campur tangan swasta ataupun asing.

Dalam negara Islam tak akan ditemukan pembajakan potensi intelektual dan swastanisasi. Kedaulatan pendidikan akan berjalan mandiri penuh kebaikan dan keberkahan. Tak akan ditemukan warga negara yang putus sekolah. Negara akan menyalurkan perhatiannya hingga daerah yang terpencil sekalipun.

Dimasa Rasulullah Saw, pelaksanaan sistem pendidikan menjadi perhatian yang amat penting. Beliau menjadikan tawanan perang yang pandai tulis baca untuk mengajarkan kepada 10 warga negaranya tulis baca sebagai kompensasi pembebasan.

Lihat pula pada masa kepemimpinan Umar Bin Khathab. Setiap guru mendapat insentif luar biasa besar yakni sekitar 15 dinar atau setara 63,75 gram emas per bulan. Jika 1 gram emas saat ini adalah Rp 876.000, maka gaji guru tersebut dimasa Khalifah Umar mencapai Rp 55.845.000. Masya Allah sungguh sejahtera nya dalam sistem Islam.

Pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara akan dipenuhi oleh negara Islam secara gratis. Pada masa Khalifah Al-Mun tashir Billah didirikan sekolah Al Muntashiriah di kota Baghdad, dimana setiap siswanya menerima beasiswa berupa emas senilai satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian siswa dijamin sepenuhnya oleh negara.

Kemakmuran dalam sistem Islam membuktikan bahwa negara mampu melayani dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Para penuntut ilmu begitu betah menuntut ilmu di sekolah. Sehingga dari sanalah terlahir ilmuan-ilmuan muslim yang begitu gigih belajar dan mengajarkan ilmunya.

Dengan demikian hal ini selayaknya menyadarkan umat Islam tentang rusaknya tatanan negara yang sekuler kapitalistik liberal. Sebab sistem ini terbukti menelantarkan pelayanan pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga umat Islam juga sadar akan pentingnya negara hyang mengelola urusannya dengan syariah Islam. Karena dengan Islam, negara hadir untuk melayani seluruh urusan rakyatnya.

Sistem Islam lah yang akan melahirkan keadilan dan mampu menghadirkan peradaban cemerlang. Karena penerapan nya bersumber dari Sang Pengatur alam kehidupan yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari hawa nafsu sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Wallahu'alam bishowab.

Post a Comment

Previous Post Next Post