Tarif Pemeriksaan PCR Wajib Gratis


Oleh: Ummu al Fatih (Aktivis Muslimah)

Pandemi Covid 19 di indonesia belum berakhir, kita pun masih dipusingkan dengan perjuangan bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan kesehatan. Rakyat harus berperang dengan segala kebutuhan yang tak terpenuhi dan wabah yang mengancam nyawa. Tidak ada opsi yang bisa dipilih oleh rakyat selain keluar rumah demi mendapat penghasilan untuk memenuhi perut yang kosong.


Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemangku kekuasaan mulai dari PSBB hingga PPKM. Bantuan sosial pun telah digelontorkan. Tapi sayang, kebijakan-kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Rakyat semakin menjerit, tapi pandemi juga tak kunjung usai.


Kasus baru covid 19 di indonesia kembali meningkat hingga tembus 20.000 perhari tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tanggal 17 Agustus 2021. Pertambahan ini membuat total kasus Covid 19 di indonesia selama pandemi mencapai 3.892 juta kasus (cnbc 17 agustus 2021).


Rantai penularan yang semakin sulit diputus karena banyak kasus pasien covid 19 tanpa gejala dan carut marutnya langkah penanganan pandemi ini. Salah satunya adalah mahalnya tarif pemeriksaan. Mahalnya tarif pemeriksaan membuat masyarakat enggan melakukan tes, Sehingga berefek pada sulitnya pemisahan antara yang sakit dan yang sehat. Mahalnya tarif pemeriksaan terutama PCR (polymerase chain reaction) menghambat sejumlah warga untuk melakukan tes PCR secara mandiri.


Harga tes PCR untuk mendeteksi virus corona di indonesia jadi perbincangan beberapa hari ini. Sesuai dengan SE Nomor HK 02.02/I/3713/2020 tarif tertinggi PCR Rp.900 ribu yang kemudian dibandingkan dengan India yang berkisar pada harga 500 rupee atau setara dengan Rp. 96.000 (kurs 4 agustus 2021).


Perbedaan yang cukup jauh ini memunculkan polemik ditengah masyarakat. Dalam akun twitter dr. Tompi menuliskan “ Harga PCR atau SWAB harus semurah murahnya!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah beli bayam 100 selalu lebih murah daripada beli bayam 10. Ayolah bisa! Mohon kendalinya Pak@Jokowi.”


Presiden Joko Widodo pun akhirnya memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menurunkan harga tes PCR direntang Rp. 450.000 sampai Rp. 550.000. “Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya test PCR berada dikisaran antara Rp. 450.000 sampai Rp. 550.000” kata Jokowi dalam keterangannya pada kanal Youtube Setpres Minggu 15 Agustus 2021. Apakah besaran angka ini sudah cukup murah? Bukankah seharusnya gratis.


Kembali pertanyaan besar muncul mengingat bahwa testing adalah hal yang krusial dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana bisa memisahkan antara yang terpapar dengan yang sehat, bila untuk melakukan testing saja masih harus dibebani biaya. Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengisi perut yang lapar. Testing dan tracing harusnya bisa dilakukan masal dan dalam waktu yang cepat agar rantai penularan bisa diputus. Yang tentunya harus mengoptimalkan peran negara.


Setelah tingginya harga PCR di indonesia menuai kritik dari masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah transparan dalam penetapan biaya pokok PCR, termasuk keuntungannya. “Harus transparan berapa sebenarnya biaya pokok PCR, berikut keuntungan yang wajar, termasuk untuk biaya tenaga medis dan lain-lain” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi ( @detik.com 14/8/2021)


Negara juga mengevaluasi/audit lembaga penyelenggara tes agar tetap memberi pemasukan bagi negara. Dari beberapa hal tersebut membuktikan bahwa negara menghitung dengan kacamata ekonomi yaitu untung dan rugi, bukan meriayah rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara.


Pandemi dijadikan ladang bisnis, untuk tetap mengeruk keuntungan di tengah ketidakberdayaan rakyat. Hal ini semakin memperlihatkan kelemahan negara dengan sistem kapitalis, terbukti tidak bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik.


Islam Memberi Solusi

Dalam islam negara harus memenuhi kewajibannya untuk meriayah umat dengan baik, tanpa menghitung untung atau rugi. Tidak boleh ada permainan bisnis untuk mengambil keuntungan ditengah wabah. Rakyat harus mendapatkan haknya secara utuh. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus pelayanan kesehatan.

Testing adalah upaya untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat. Upaya ini harus dilakukan kepada semua orang dan dalam waktu yang singkat untuk menurunkan penularan. Maka semestinya ini bebas biaya karena merupakan satu rangkaian dari upaya penanganan pandemi. Haram hukumnya bagi negara mengambil pungutan atas layanan yang wajib diberikan oleh negara.


Dalam islam, penanganan pandemi covid-19 mampu diatasi dengan mudah.  Pertama, sejak awal negara akan melakukan Test-Trace-Treatment (3T) untuk memisahkan orang sehat dari orang sakit. Kemudian akan memberlakukan tes massal, termasuk tes PCR secara gratis bagi warganya. Bagi mereka yang terinfeksi, negara mengurus pengobatannya hingga sembuh.


Kedua, negara berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit, sehingga penyakit tidak meluas dan daerah yang tidak terinfeksi dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular. Selain itu, upaya ini membuat penguasa fokus menyelesaikan kasus di daerah terdampak wabah.


Ketiga, bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit, negara akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Negara juga menjamin protokol kesehatan dapat dilakukan semua rakyatnya. Upaya ini memutus rantai penularan virus penyakit.


Keempat, negara menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan. Termasuk ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat.


Semua mekanisme ini hanya bisa dilaksanakan jika ditopang oleh sistem keuangan Islam berbasis baitulmal selayaknya negara khilafah rasyidah, bukan berbasis ribawi, sehingga Negara tidak lagi bergantung terus-menerus utang kepada negara kapitalis asing. Wallahu'alam bi ash shawab

Post a Comment

Previous Post Next Post