Oleh: Emawar
Kelesuan ekonomi di tengah pandemi menjadi kemerosotan yang paling dirasakan oleh rakyat. Kendati demikian pemerintah mengeluarkan klaim yang cukup mengejutkan berbagai pihak. Dikutip dari CNN Indonesia Minggu, (15/08/2021) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi RI sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021 menjadi klaim yang dipertanyakan kebenarannya. Andry Satrio Nugroho sebagai kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef menjelaskan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II barangkat dari basis yang rendah (low base effect), yakni minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 lalu.
Beliau menegaskan klaim yang diberikan pemerintah tidak lebih dari sekedar ilusi pemerintah yang sifatnya semu.
“Kalau dikatakan apakah ini akhir dari resesi atau pertumbuhan semu atau ada yang mengatakan ilusi, tentu saya mengatakan ini pertumbuhan yang semu,” imbuhnya dalam Tanggapan kinerja Ekonomi Kuartal II 2021, Jumat (6/8).
Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi bisa melonjak jauh di tengah masa kritis pandemi seperti ini, fakta lapangan tidak mendukung klaim yang diberikan pemerintah. Jangan sampai ini hanya opini optimisme yang dilancarkan pemerintah kepada publik terhadap kegentingan ekonomi yang semakin mengencangkan bunyi alarm peringatan. Mengingat per akhir April 2021 posisi utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar 6.527,29 triliun sudah termasuk di dalamnya penarikan utang baru dari Bank Dunia sebesar Rp 13 triliun. Pinjaman ini dalam rangka peningkatan layanan kesehatan selama masa pandemic Covid-19 dilansir dari Kompas.com minggu (15/08/2021).
Maka, klaim pemerintah atas pertumbuhan ekonomi RI sebesar 7,07 persen tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan penangan ekonomi RI dalam kondisi pandemi, sebaliknya ada apa dibalik klaim semu pemerintah ini bahwa klaim peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suasana pandemi sangat janggal untuk diumumkan. Jikalau hanya untuk mengademkan hati rakyat maka bukan waktu yang tepat. Himpitan ekonomi yang dirasakan rakyat tidak bisa dibohongi di tengah pandemi, kurangnya mobilisasi rakyat untuk bekerja atau mencari pekerjaan menjadi hambatan besar terpenuhi finansial mereka. Ditambah blundernya kebijakan penanganan Covid-19 semakin membingungkan dan menyulitkan rakyat.
Kritik juga datang dari anak buah ibu Megawati Soekarno Putri Fraksi PDIP Darmadi Durianto menganggap pengumuman itu merupakan klaim sepihak pemerintah. Hal itu sama sekali tak sejalan dengan kondisi riil di lapangan, sebaliknya pengumuman tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik karena antara realita dan kondisi riil jauh berbeda dengan klaim dari tim ekonomi Jokowi. Beliau menganggap perbaikan ekonomi hanya dilihat dari besaran growth di kuartal II itu hanya sekadar klaim pemerintah.
“Angkanya benar, tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut. Karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini,” Ujar Darmadi
Hal ini hanyalah langkah pemerintah untuk membangkitkan optimisme masyarakat saja tapi tidak dibarengi dengan pencerahan yang mumpuni, maka sebaliknya hal ini bisa mengacaukan di kemudian hari. Seharusnya pemerintah memberikan keterangan yang detail dengan data yang jelas agar tidak membentuk persepsi yang salah di tengah mayarakat.
Sistem Islam Solusi Semua Persoalan
Persoalan ekonomi akan terus mengalir jika kita tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan intinya. Sistem kapitalisme akan menyuburkan riba karena merupakan intisari dari perekonomian dalam sistem ini, maka ketegasan ini akan terlihat ketika sistem Islam menjadi solusi dari semua persoalan ekonomi saat ini. Dengan mengganti sistem kapitalisme dengan seluruh aspeknya termasuk sistem ekonomi dengan sistem Islam.
Pertama, karena jelas Allah mengharamkan riba serta mengharamkan sistem selain sistem Islam mengatur manusia serta kehidupannya.
Dalam kondisi pandemi untung-rugi bukan lagi menjadi fokus utama namun faktor nyawalah yang harus diutamakan. Maka seluruh aktivitas negara harusnya berfokus pada penyelesaian pandemi. Pengurangan kasus, pencegahan, dan penyembuhan. Aktivitas selain ini seharusnya dinomorduakan.
Adapun pendanaan berbagai bentuk program yang diambil pemerintah untuk penanganan pandemi dengan memanfaatkan harta umat yaitu kepemilikan umum. Selanjutanya langkah hemat oleh setiap pejabat negara harus dilakukan seperti pos belanja negara dikontrol ketat baik untuk pendanaan belanja lainnya maupun kontrol terhadap tikus berdasi yang coba-coba menggali lorong menuju harta umat. Orang-orang semacam ini akan ditindak tegas terlebih di tengah pandemi. Sayangnya pemanfaatan harta umat saat ini banyak dikuasi asing dan aseng yang membuat pemerintah berat mengambil langkah untuk mendekati harta umat yang telah tergadai.
Maka, fokus pemerintah seharusnya pada penyelamatan nyawa dengan demikian hal ini bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan negara dalam penanganan pandemi.
Allahu’alam
Post a Comment