Mengandalkan Hutang, Covid Terselesaikan?

Oleh: Nur Laily (Aktivis Muslimah) 


Pandemi Covid-19 membuka aib bangsa. Termasuk ketidakmampuan negeri dan ketergantungan negara ini terhadap negara adidaya. Tak heran, untuk menangani Covid-19, negara menggenjot hutang sebesar-besarnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah terus menambah utang di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara.

"Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan," ujar Sri Mulyani dikutip dari acara Bedah Buku "Mengarungi Badai Pandemi" di Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Minggu (25/7/2021).

Apakah benar, negara berhutang demi menyelamatkan rakyat? Apakah benar hutang hanya difokuskan untuk penanganan Covid-19? Faktanya penanganan covid-19 seolah diam di tempat, tidak maksimal karena banyak kekurangan. Metode lockdown (karantina) tak pernah benar-benar diberlakukan karena negara harus menanggung kebutuhan masyarakat selama karantina, hingga terbentuklah kebijakan makan hati yang membuat rakyat menderita, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 1 hingga 4. Dunia kesehatan pun kolaps. Kurangnya APD, alat bantu pernafasan (oksigen) dan sarana penanganan covid-19 yang lainnya. Masih jelas dalam ingatan rakyat Indonesia pula, dana bansos menjadi bancakan aparatur negara. Praktik korupsi menggurita dan sedemikian meluas. 

 Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA),  seperti tambang emas, minyak bumi, batu bara, dsb. Tapi kenapa negara banyak hutang dan terus mengandalkan hutang? Sampai kapan negara ini dipenuhi para penguasa tamak yang menjajah rakyatnya sendiri dengan praktik busuk korupsi dan kebijakan dzalim lainnya? Benarkah Indonesia tak mampu bangkit menjadi negara mandiri serta berdaulat? 

Melihat suber daya alam yang dimiliki indonesia begitu melimpah, sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya lagi berkah. Indonesia tidak perlu mengandalkan hutang dan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Karena sumber daya alam Indonesia seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat indonesia. Namun sayangnya yang menjadi pertanyaan besar, kenapa rakyat indonesia masih belum bisa sejahtera? Tentu jawabannya, Karena sumber daya alam negara tidak dikuasai lagi oleh bangsa ini sendiri, melainkan kepemilikannya jatuh kepada negara asing. Sistem kapitalis membuat kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh pihak swasta dan asing atas nama investasi.

Buruknya pengelolaan sumber daya alam dan jatuhnya kepemilikannya di tangan negara asing membuktikan bahwa penguasa bangsa ini tidak mampu menjalankan kewajibannya sesuai amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat dengan baik. 

Padahal, Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka. ” (HR. Muslim)

Terkait pengelolaan sumberdaya alam, Rasulullah Saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Air dan rumput merupakan simbol sumber daya alam yang terus mengalir, baik berupa sumber air, hutan, padang gembala yang luas dan lain sebagainya. Sedangkan api merupakan simbol barang tambang berupa minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya. Sumber daya alam tersebut merupakan kepemilikan umum (milkiyyah ammah). 

Rakyat tidak bisa merasakan milkiyyah ammah karena tidak memiliki pemimpin yang bisa melindungi dan menjaga sumber daya alam. Dalam pandangan Islam, pemimpin wajib menjaga dan mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat. Haram hukumnya memberikan pengelolaan dan kepemilikan SDA kepada para kapitalis, baik asing maupun aseng.

Jika dilihat dalam kacamata sistem Islam, maka negara Indonesia seharusnya memperoleh pemasukan yang sangat besar dari pemilikan umum (milkiyyah 'ammah). Yakni, dari pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas alam, kehutanan dan lainnya. Peran negara adalah untuk mengelola sebaik mungkin sumber daya alam tersebut dan memberikan hasilnya secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Haram hukumnya menyerahkan kepemilikan umum (termasuk barang tambang) kepada individu, swasta apalagi asing. Sehingga kebutuhan negara bisa tercukupi tanpa harus mengandalkan pajak dan utang. 

Sistem Islam memiliki aturan yang khas, jelas dan sempurna dalam pengelolaan ekonomi. Namun, semua aturan ini tidak akan tercapai bila negeri ini masih menerapkan sistem demokrasi-kapitalis.  Di mana suara manusia lebih tinggi daripada suara Tuhan (Allah SWT). Alih-alih para petinggi negeri melindungi dan menjaga sumber daya alam rakyat, mereka justru berlomba menjualnya kepada negara asing. Alih-alih mengatasi kemiskinan bangsa, mereka justru menjerumuskan Indonesia ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Termasuk bergantung pada haramnya riba. 

Allah SWT berfirman dalam Surat Thaha ayat 124, “Siapa saja yang berpaling dari perintahku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”. 

Kesejahteraan rakyat hanya akan terpenuhi jika sistem Islam diterapkan di dalam diri individu, masyarakat dan negara. Sudah saatnya kaum muslim menyadari bahwa negara ini membutuhkan penerapan Islam kaffah di bawah institusi negara, yakni Khilafah rasyidah. Wallahu'alam bis shawab. 



Post a Comment

Previous Post Next Post