MEMPERTANYAKAN URGENSI LAPTOP MERAH PUTIH DI SAAT PANDEMI


Oleh: Ulif Fitriana

Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mempersiapkan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memproduksi laptop Merah Putih, mulai dari desain hingga pengembangannya dalam konferensi pers virtual Kamis 22/7/2021. (tribunnews.com,). Tak tanggung-tanggung Pemerintah siap menggelontorkan Rp 17,42 triliun untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024. Dijelaskan Luhut, hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan Indonesia akan barang impor, khususnya pada produk TIK.

Rencana pemerintah tersebut mendapat sorotan dari Susi Pudjiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019. Susi Pudjiastuti melontarkan komentar melalui akun twitternya @susipudjiastuti pada Minggu, 25 Juli 2021. "Berikan saja uangnya untuk bantuan langsung tunai.Perbolehkan mereka memilih apa yang dibutuhkan hari ini dan membeli yang mereka perlukan," kata Susi. Menurut Susi, kenapa anggaran harus dibelanjakan untuk produk tertentu. "Pada saat ini masyarakat perlu sehat, obat, faskes, makan," kata Susi. Susi Pudjiastuti yang memiliki julukan Puteri Laut Selatan itu berharap anggaran pemerintah dibelikan untuk kebutuhan masyarakat yang paling urgent.

Senada dengan Susi, warganet juga menyampaikan kritik terhadap proyek pemerintah tersebut sebagaimana yang dirangkum jurnalmedan.pikiran-rakyat.com. Mereka menyayangkan di saat pandemi kian pelik,  di saat dibutuhkan vaksinasi yang masif untuk memperoleh herd immunity, anggaran yang jauh lebih besar justru diberikan kepada proyek lain. Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBN tahun 2021 untuk vaksin Covid-19 sebesar Rp13,92 triliun (kemenkeu.go.id) jauh lebih sedikit daripada anggaran untuk laptop merah putih (Rp 17,42 triliun). 

Padahal menurut dr. Panji Fortuna Haisoemarto dalam webinar Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jabar herd immunity baru bisa tercapai jika vaksinasi sudah mencakup 70% populasi penduduk. Perlu waktu sekitar satu tahun. Tahap pertama vaksinasi kita itu hanya maksimal mencapai 10%, jadi masih sangat jauh.

Polemik tidak hanya datang karena besaran anggaran yang dianggap tidak wajar di masa pandemi, banyak kalangan yang mempertanyakan kesesuaian antara harga laptop yang akan diluncurkan dengan spesifikasinya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menyampaikan kritiknya "Laptop pelajar Rp10 juta itu kemahalan. Jangan keterlaluan cari untung di tengah kesulitan pandemi Covid ini,"kata Fadl. "Saya tanya orang langganan beli komputer, taksirannya dengan spesifikasi itu paling harganya Rp4-5 juta, sekitar Rp4 juta. Kalau sebelum pandemi harganya Rp3 juta," imbuhnya. Dikutip RagamIndonesia.com dari akun Instagram @fadlizon pada Sabtu (31/7/2021).

Sejumlah warganet pun bereaksi dengan kabar keberadaan laptop pendidikan seharga Rp 10 juta sebagaimana dikutip akurat.co dari Twitter, Jumat (30/7/2021), mereka mempertanyakan ketidakwajaran antara harga laptop dan spesifikasi yang ada  sebagaimana  ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 seperti dilansir dari situs Kemendikbud.
"Tapi emang sih. Spek kayak gini itu emang cocok buat belajar. Belajar sabar," kata @ibrokumar.
"Pak pak laptop 10 juta buat 1 pelajar tapi dapatnya Chromebook WKWKWKWKW," ujar @AdidayaOsha.
"Laptop 10 juta tapi hard drive-nya cuma 32 GB, itu laptop apa flashdisk? Mana prosesornya masih pake core 2 lagi. Smells fishy...." ketus @AlvianWidyatama.

Jika demikian bukankah seharusnya pemerintah perlu mengkaji ulang proyek yang telah menyedot puluhan triliun  uang rakyat tersebut. Pemerintah harus membuat skala prioritas anggaran. Kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat bukankah harus diprioritaskan. Apa yang paling dibutuhkan rakyat saat ini adalah bertahan hidup di tengah situasi pandemi yang makin menggila. Saat ini penambahan fasilitas kesehatan maupun bantuan sosial  jauh lebih dibutuhkan. 

Kejadian-kejadian warga yang meninggal setelah  ditolak beberapa Rumah Sakit dikarenakan overcapacity seharusnya tidak terjadi lagi. Fenomena stress, depresi bahkan berujung bunuh diri dikarenakan susahnya mengais rizqi akibat pemberlakuan PPKM/social distancing juga seharusnya berakhir. Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi mereka. Bukankah pemerintah/penguasa sejatinya adalah pelayan masyarakat dan setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan kelak.

Post a Comment

Previous Post Next Post