Bela Baha'i, Arus Kebebasan Beragama Makin Menjadi

Oleh : Fani Ratu Rahmani
 (Aktivis dakwah dan Pendidik)

Bukan kali pertama Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan publik. Yang terbaru, video Menag kembali viral, saat memberikan ucapan selamat merayakan hari raya Nawruz kepada komunitas Baha'i. Hal ini jelas menyorot perhatian, pasalnya Baha'i dianggap sebagai aliran yang menyimpang bagi sebagian pihak.

Baha'i merupakan sebuah aliran kepercayaan yang lahir di Persia pada 23 Mei 1844. Agama itu masuk ke Indonesia pada 1878. Kemenag menyebut penganut Baha'i di Indonesia mencapai sekitar 5.000 orang. Tentu, ini bukan jumlah yang sedikit.

Menyikapi video Menag tersebut muncullah pro dan kontra. Kontroversi muncul mulai dari masyarakat biasa, tokoh ormas, hingga anggota DPR atau politisi. Pidato Menag tersebut dianggap off-side, dan membuat “gaduh”. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu pihak yang kontra terhadap sikap Menag yang notabene mewakili Pemerintah itu. (CNN Indonesia, 29/7/21)

Saat banyak yang kontra, bagi sebagian pihak, pidato Kemenag justru tidak menjadi sebuah masalah. Muncul kontroversi hanya dianggap kesalahpahaman dalam melihat eksistensi Baha'i. Sebagian pihak termasuk  Ishfah Abidal Aziz menyebut bahwa langkah Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengucapkan selamat Hari Raya Naw Ruz kepada masyarakat Baha'i sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan nada yang sama, Koalisi Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pun turut buka suara. Koalisi ini terdiri dari YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta, Yayasan Inklusif, HRWG, CRCS UGM, Ulil Abshar Abdalla, dan Ahmad Suaedy. Koalisi ini justru berharap pemerintah dapat melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas sebagai warga negara yang sama, termasuk kalangan Baha'i. (Detik News, 30/7/21)

Ada tuntutan untuk merevisi berbagai regulasi yang masih diskriminatif, sebagai bagian dari kerangka pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi. Mereka mengatakan masih banyak regulasi-regulasi yang diskriminatif yang  selalu menjadi landasan bagi kelompok intoleran untuk melakukan berbagai bentuk intoleransi bahkan kekerasan yang dialami kelompok minoritas.

Jika mengikuti perkembangan isu ini, maka kita dapati bahwa Pemerintah terus melakukan pembelaan atas sikap yang telah dilakukan. Tidak ada sebuah permohonan maaf ataupun ralat atas pidato yang telah diucapkan. Pemerintah berlindung di balik UUD 1945 terutama pada pasal 29. Berbagai kecaman yang ada pun tidak digubris dengan dalih kuat bernama konstitusi.

Adanya pengakuan terhadap Baha'i semakin membenarkan bahwa negara ini menjamin kebebasan beragama. Sekulerisme yakni pemisahan agama dari kehidupan, telah menjadi asas dan mendarah daging dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi sekulerisme, agama bersifat privat, persoalan kepercayaan merupakan kebebasan individu. Bahkan, menjadi atheis atau agnostik pun tetap dijamin atas nama kebebasan.

Meskipun banyak aliran sesat dan kepercayaan yang menyimpang, tetap saja konstitusi yang ada membolehkan kepercayaan dan penganutnya tetap ada. Eksistensi kepercayaan itu dijamin oleh negara. Dan negara dituntut untuk mengakomodasi hak-hak sipil warga negara yang memiliki kepercayaan di luar agama Islam, Kristen protestan, Katholik, Hindu, Budha, ataupun Konghuchu.

Mengapa kebebasan beragama begitu dijamin? Jawabannya karena negara kita memakai sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem yang menjamin empat kebebasan manusia terus ada, mulai dari kebebasan beragama, kebebasan memiliki, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Selama demokrasi masih ada, maka arus kebebasan beragama semakin menguat.

Menguatnya kebebasan beragama ini jelas berbahaya. Pertama, membahayakan aqidah umat Islam. Dalam Islam, jelas bahwa tidak ada agama yang diridhoi selain dari islam. Dengan adanya pemahaman liberalisasi agama, ini akan membuat bias seolah semua agama adalah sama dan benar (pluralisme) adanya. Mengaburkan kebenaran yang bersifat mutlak menjadi relatif.

Kedua, kebebasan beragama ini akan mengaburkan jati diri kaum muslim. Kaum muslim bisa jadi kabur identitasnya, pemikiran dan sikapnya jauh dari Islam. Meski, tidak memeluk kepercayaan yang bertentangan dengan syariat, tapi memungkinkan kaum muslim memaklumi dan mengakui eksistensi mereka atas nama kebebasan baik kebebasan beragama maupun berpendapat.

Dan selama dengan sistem demokrasi, maka aliran yang sesat tidak akan dicap sebagai sebuah kriminalitas (jarimah) yang patut untuk dihukum. Bahkan, bisa jadi pihak yang kontra bisa disanksi atas nama melanggar hak asasi manusia (HAM). Inilah kerugian besar umat Islam. Sesuatu yang haram dalam demokrasi tidak akan ditindak lanjuti, bahkan justru ditumbuh suburkan.

Oleh sebab itu, umat Islam butuh perlindungan hakiki dari hal-hal yang mengancam aqidah sekaligus menjaga dari syiar-syiar menyesatkan di tengah umat. Bukan hanya butuh pemimpin yang muslim, tapi juga sebuah kepemimpinan yang shahih. Pemimpin yang taat pada syariat Islam akan lahir dari sebuah kepemimpinan atau sistem yang benar. Tidak lain adalah sistem Islam.

Sebut saja bagaimana kisah Abu Bakar Ash Shiddiq yang menindak Musailamah Al kazab yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dengan tegas mengambil sikap. Ini semata-mata untuk menjaga aqidah islam. Salah satu fungsi dari pemimpin dalam Islam adalah sebagai Junnah (perisai) yang melindungi. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq adalah sosok pemimpin yang lahir dari sistem Islam (Khulafaur Rasyidin) bukan sistem demokrasi seperti saat ini.

Oleh sebab itu, mari kita mewujudkan kembali sistem yang berdasarkan syariat Islam. Sistem inilah yang dinamakan Khilafah Islamiyyah 'ala minhaj Nubuwwah (mengikuti metode kenabian). Dengan khilafah, aqidah umat akan terjaga. Timbangan segala sesuatu adalah syariat bukan kebebasan sebagaimana yang dijunjung dunia saat ini. Semoga syariah dan khilafah segera terwujud demi kebaikan manusia di seluruh dunia. Aamiin. Wallahu a'lam bish shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post