Batalkan Perpanjangan PPKM dan Distribusikan Bansos, Solusikah?

Oleh: Nurul Ul Husna Nasution,

 Mahasiswi UMN Al-Washliyah

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatra Utara (Sumut) mendesak pemerintah mengevaluasi dan membatalkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat (level 4-red) di Kota Medan. Saat ini situasi masyarakat sudah terpuruk dan akan semakin parah jika pembatasan ini terus dilakukan. "Tidak diperpanjang saja, situasi ekonomi masyarakat sudah gawat. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Saya rasa keputusan memperpanjang PPKM darurat sangat tidak tepat. Jika pemerintah ingin memutus penularan Covid-19, seharusnya membuat keputusan yang bijaksana bukan dengan cara menyengsarakan masyarakat seperti ini," kata Koordinator BEM Nusantara Daerah Sumut, Yusup Elpa Sagala, dikutip dari Medanbisnisdaily.com (23/7/2021).

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Covid-19 dari awal sepertinya tidak serius, dilihat dari kebijakan pemerintah yang menghindari sistem lockdown dan menerapkan solusi yang bahkan menjadi awal penderitaan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Pemerintah sendiri malah mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19, mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 4. Tetapi, nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 hingga saat ini. 

Berdasarkan data dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Selasa (28/7/2020) pukul 12.00 WIB, jumlah kasus secara nasional masih bertambah sejak kasus pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020. Di Sumut kasus positif sebanyak 3.518, yang sembuh berjumlah 950 dan  yang meninggal mencapai 182 (kompas.com).

Inilah gambaran di negeri yang memakai sistem sekuler-kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan keselamatan rakyat. Kebijakan yang dibuat kerap kali mengorbankan dan mengecewakan masyarakat, seolah menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat memang ditunggangi banyak kepentingan. Kini pemerintah tak berdaya, berharap penuh kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu melawan pandemi dengan menaati kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Namun kebijakan yang dibuat masih setengah hati, dilihat dari abainya pemerintah hingga sepele terhadap nyawa dan penderitaan masyarakat yang harus merasakan dampak dari penerapan PPKM yang seolah menjadi solusi jitu dalam penanganan wabah covid-19. 

Kemudian anehnya lagi, kebijakan yang diterapkan tumpang tindih dengan kebijakan lain. Mulai dari makan nasi kucing,  tamu tak diundang ditengah maraknya wabah hingga makan dalam waktu 20 menit. Seakan penuh drama pengelolaan negara jika diserahkan kepada orang-orang yang tak memahami syariat Islam tentang pemerintahan. Walhasil rakyat jadi korban. 

Miris di tengah huru hara terkait wabah yang tak kunjung selesai. Pemerintah juga tidak menjamin kebutuhan vital masyarakat. Seharusnya prioritas keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang diutamakan baik yang terdampak wabah maupun tidak. Bukankah negeri ini kaya akan SDA yang dapat diperbaharui maupun tidak. Lantas, kemana hasil dari SDA di negeri ini? Negeri ini seakan miskin hingga harus berutang. Beginilah penanganan hingga solusi yang diberikan di sistem demokrasi saat ini.  

Jelas jauh berbeda jika dikomparasikan dengan sistem Islam. Dimana Rasululllah saw sebagai suri tauladannya umat Islam baik dalam berakhlak hingga berpolitik sudah mencontohkan terkait penanganan wabah.

Islam sendiri memiliki perhatian yang besar pada masalah kesehatan dan juga memberikan tuntunan mengenai upaya pemadaman wabah. Dalam beberapa Hadis, Rasulullah memberikan gambaran bagaimana penyebaran wabah wajib di putus rantai penularannya.

Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan antara orang yang sehat dari yang sakit sebagaimana sabda beliau, “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR Bukhari dan Muslim)

Mengenai karantina wilayah (system lockdown), telah masyhur hadis Rasulullah saw. Kala wilayah Syam dilanda wabah. Rasulullah saw. bersabda, “Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Dalam hal ini, keseriusan Daulah juga dilihat dari pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan yang profesional dengan faskes yang lengkap sudah menjadi kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan. Semua ini akan berjalan baik karena pemasukan kas negara berasal dari fa’i, kharaj kepemilikan umum (SDA) dan sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Maka sudah saatnya kita kembali kepada penerapan syariat Islam secara kaffah, dengan mendakwahkan Islam Kaffah ketengah-tengah masyarakat,  Karena jelas  solusi-solusi yang lahir dari sistem islam akan menyelesaikan permasalahan secara serius dan tuntas. Wallahu'alam Bishawab[]