UTANG MEMBENGKAK RAKYAT TETAP MELARAT


Oleh : Waryati
(Pengamat  Kebijakan Publik)

Badai pandemi covid-19 yang menerjang dunia tidak hanya mengancam manusia, namun juga mampu meluluh lantakkan perekonomian suatu negara. Indonesia salah satunya, negara terdampak pandemi dan paling getol  berutang di tengah wabah yang melanda. Untuk mengatasi pandemi covid-19 yang berkepanjangan, pemerintah tak segan menambah utangnya kembali dengan alasan sebagai instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi covid-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan.

"Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita" ujar menteri Sri dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi. Sabtu (24/7).

Lagi-lagi, pandemi menjadi alasan negara dalam menerbitkan kebijakan penambahan utang. Padahal sudah berbulan-bulan negeri ini dihantam virus yang mewabah. Ribuan Nyawa rakyat telah melayang. Perbaikan ekonomi yang selalu digaungkan pun tak kunjung teratasi. Atas nama perbaikan ekonomi, menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) menjadi solusi yang ditempuh pemerintah, sehingga gunung utang pun kian meninggi.

Seharusnya, dari awal pemerintah serius dalam menangani pandemi. Tak melulu ribut soal ekonomi. Berbagai kebijakan yang dibuat diprioritaskan untuk mengatasi pandemi. Perbaikan ekonomi akan berjalan dengan sendirinya jika penanganan pandemi benar-benar sigap dan tepat.

Beragam istilah digulirkan pemerintah mulai dari PSBB sampai PPKM guna menyetop laju penularan virus. Namun demikian, kebijakan tersebut nyatanya belum membuahkan hasil. Alih-alih penularan virus dapat teratasi, angka kasus positif covid-19 malah meninggi. Pelanggaran demi pelanggaran kerap terjadi, namun dalam meresponnya terkesan tak serius dan tebang pilih . 

Prilaku masyarakat yang tidak menaati prokes adalah buah dari kacaunya komunikasi risiko yang dibangun pemerintah. Cakupan testing, tracing dan treatmen belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Sebab, kurang massifnya informasi yang dibangun karena keterbatasan sarana dan prasarananya. Inilah konsekuensi dari kondisi ekonomi yang rapuh.

Penambahan utang dengan alasan untuk melindungi warga dan menyelamatkan ekonomi saat pandemi hanya ilusi bagi rakyat. Negara berutang atau pun tidak, kondisi masyarakat kecil tetaplah susah. Biaya kesehatan, pendidikan, pangan, harus ditebus dengan harga mahal oleh rakyat. 

Sejatinya, penanganan pandemi harus dikembalikan kepada syariat, yang pastinya sesuai pitrah manusia. Solusi pandemi benar-benar untuk menyelamatkan nyawa rakyat, bukan ekonomi. Kebijakan lock down di awal wabah diberlakukan agar masyarakat yang sehat dan sakit dapat dipisahkan. Sehingga bagi yang sakit akan mendapat pengobatan sampai sehat kembali dan yang sehat dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Dengan demikian, pandemi teratasi begitu juga ekonomi dapat terselamatkan. Ini karena nyawa seorang muslim begitu berharga di mata Allah Swt. Hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya daripada hilangnya dunia.

Wallahua'lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post